Kebijakan Publik dan Pekerjaan Besar Indonesia

SLEMAN – Dalam diskusi tentang masa depan Indonesia, perhatian publik seringkali tertuju pada isu-isu jangka pendek. Perdebatan tentang harga kebutuhan pokok, dinamika politik elektoral, atau fluktuasi ekonomi tentu penting. Namun, pembangunan nasional pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan untuk melihat isu-isu yang lebih mendasar.

Dalam konteks tersebut, pandangan yang disampaikan Pak Gita Wirjawan dalam kegiatan Briefing Public Policy yang diselenggarakan DPP PKB pada 17 September 2024 layak dijadikan pijakan untuk membaca arah kebijakan publik Indonesia dalam menghadapi tantangan pembangunan pada masa mendatang.

Beliau menekankan bahwa pendidikan, infrastruktur, tata kelola, dan daya saing adalah fondasi yang saling terkait. Pendidikan membentuk kualitas sumber daya manusia. Infrastruktur membuka akses ekonomi dan efisiensi.

Tata kelola menentukan kualitas institusi. Daya saing dihasilkan dari kemampuan untuk mengintegrasikan semua elemen ini ke dalam sistem yang berfungsi secara efektif. Negara-negara yang berhasil melompat ke tingkat pembangunan yang lebih tinggi hampir selalu menunjukkan kemajuan yang seimbang di keempat aspek ini.

Di antara faktor-faktor ini, tata kelola memainkan peran penting. Kualitas kebijakan seringkali bergantung pada kualitas orang-orang yang merancang dan menerapkannya. Oleh karena itu, konsep meritokrasi yang disampaikan Pak Gita relevan dalam situasi Indonesia saat ini.

Meritokrasi memberikan ruang bagi individu-individu terbaik untuk berkontribusi berdasarkan kompetensi, integritas, dan rekam jejak. Ketika proses seleksi publik beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ini, lembaga-lembaga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk membuat keputusan yang rasional dan profesional yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Tantangan pembangunan Indonesia juga terkait erat dengan kepastian hukum. Investor seringkali memprioritaskan stabilitas regulasi sebelum berinvestasi. Beliau menekankan pentingnya Indonesia bertransformasi menjadi negara hukum yang mampu menanamkan kepercayaan pada bisnis dan masyarakat.

Pesan ini memiliki implikasi yang jauh melampaui investasi. Kepastian hukum menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan warga negara untuk merencanakan masa depan dengan lebih tenang, sementara bisnis dapat membuat keputusan jangka panjang tanpa bayang-bayang ketidakpastian yang berlebihan.

Kebutuhan akan modal pembangunan meningkat seiring dengan ambisi Indonesia untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi. Sumber daya alam yang melimpah tidak secara otomatis menjamin kemajuan jika tidak disertai dengan kapasitas manusia dan teknologi yang memadai. Oleh karena itu, perhatian terhadap peningkatan kemampuan kognitif masyarakat merupakan agenda yang sangat strategis.

Dunia saat ini bergerak menuju ekonomi berbasis pengetahuan, kecerdasan buatan, dan inovasi teknologi. Negara-negara yang mampu menghasilkan talenta unggul akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam persaingan global.

Pada saat yang sama, investasi dalam teknologi dan energi terbarukan merupakan kebutuhan yang tak terbantahkan. Transisi energi sedang berlangsung di berbagai belahan dunia dan akan membentuk arsitektur ekonomi masa depan. Indonesia memiliki peluang signifikan untuk memainkan peran penting karena kekayaan sumber daya dan pasar domestiknya yang besar.

Peluang ini membutuhkan kebijakan yang konsisten, dukungan regulasi yang jelas, dan narasi pembangunan yang dapat dipahami oleh masyarakat internasional. Bahasa kebijakan yang kredibel akan membantu membangun kepercayaan dan menarik investasi yang dibutuhkan untuk mempercepat transformasi ekonomi.

Kesadaran akan pentingnya kebijakan publik yang berkualitas tidak dapat semata-mata menjadi tanggung jawab pengelola negara. Partisipasi publik juga perlu diperkuat untuk membina generasi yang memahami bagaimana negara bekerja dan mampu terlibat secara konstruktif dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks ini, berbagai inisiatif pendidikan publik sangat penting, terutama di kalangan generasi muda. Berdasarkan kebutuhan ini, Pengurus Cabang PMII DI Yogyakarta, melalui Biro Advokasi dan Jaringan menginisiasi Sekolah Kebijakan Publik dengan menghadirkan praktisi, akademisi, serta pembuat kebijakan.

Forum ini diharapkan menjadi ruang pembelajaran yang menyatukan ide, pengalaman, dan perspektif dari berbagai sektor, sehingga isu-isu kebijakan dipahami bukan hanya sebagai produk pemerintah tetapi sebagai proses yang membutuhkan keterlibatan warga negara yang kritis dan bertanggung jawab. Karena pada akhirnya, kualitas kebijakan publik sebagian besar akan ditentukan oleh kualitas masyarakat yang mengawasi, membahas, dan berpartisipasi dalam pembentukannya.

***

*) Oleh : Zidan Al Fadlu, Mahasiswa.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. 

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.