Mahasiswa Menggugat Kekuasaan

SURABAYA – Gelombang aksi mahasiswa yang membawa narasi “Indonesia Menuju Kebangkrutan” bukan sekadar isyarat simbolis. Ini sebenarnya adalah sinyal tentang semakin lebarnya kesenjangan antara negara dan realitas rakyatnya sehari hari. Ketika hal ini terjadi, kritik mahasiswa bukan hanya oposisi jalanan tetapi wajah dari seluruh publik yang dipertanyakan dan cerminan  dari rasa cemas bersama.

Masalah utama di sini bukan hanya tekanan ekonomi yang disebabkan oleh kenaikan harga kebutuhan pokok dan energi, tetapi juga pembuatan kebijakan negara yang tidak menjadi prioritas dasar di mana orang tidak lagi melihat kesejahteraan diri mereka di masa depan. Ketika efisiensi anggaran dituntut, pemimpin bangsa ini melanjutkan program-program yang dianggap kurang mendesak dan mahal.  

Di sinilah muncul pemikiran bahwa tidak ada kepekaan negara dalam menetapkan prioritas. Program seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), di satu sisi, memiliki tujuan sosial dan seharusnya diapresiasi. Namun, dalam situasi tekanan fiskal dan daya beli masyarakat yang menurun, alokasi anggaran masih sangat dipertanyakan. Kebijakan publik tidak hanya harus baik secara normatif tetapi juga sesuai secara kontekstual.

Kritik mahasiswa juga melibatkan masalah yang lebih mendasar tentang kekuasaan dan akuntabilitas. Tuntutan agar pemerintah termasuk Presiden mengakui kesalahan kebijakan tidak dapat dianggap sebagai serangan politik tetapi sebagai praktik demokrasi yang sehat.

Menurut aturan hukum, mengakui kesalahan kebijakan adalah produk dari kedewasaan kekuasaan, bukan kelemahan. Dan perhatian ditempatkan pada bagaimana militer lebih terlibat dalam dunia sipil dan bagaimana kita membutuhkan kerangka kelembagaan di negara demokratis untuk dibangun agar ada kebebasan  dan akuntabilitas.

Jadi aktivitas mahasiswa tidak hanya menantang beberapa kebijakan tetapi juga menimbulkan pertanyaan etis tentang bagaimana negara harus merespons penderitaan rakyatnya. Jika negara gagal menanggapi tanda-tanda ini dengan serius, yang dipertaruhkan bukan hanya efektivitas kebijakan tetapi kepercayaan publik yang merupakan dasar dari legitimasi kekuasaan.

Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan apa yang bisa dilakukan sekarang: Pertama, Melakukan tinjauan anggaran negara yang transparan dan partisipatif mengutamakan rakyat dan tepat sasaran sehingga rakyat menjadi prioritas pertama dan utama.

Kedua, Mengendalikan harga kebutuhan pokok dan energi melalui peningkatan cadangan nasional, peningkatan distribusi,  pengukuran serta penargetan intervensi, merevitalisas Pertamina dan BUMN.

Ketiga, Meninjau tindakan strategis (seperti MBG) berdasarkan hasil nyata di lapangan dan bukan hanya politik.

Keempat, Menegakkan kembali supremasi sipil dengan hanya melibatkan militer untuk pertahanan.

Kelima, Membuka ruang dialog publik yang inklusif dan berbasis data serta menunjukkan keberanian politik untuk mengakui dan memperbaiki kebijakan yang tidak efektif.

Suara mahasiswa sebenarnya adalah mekanisme korektif dalam demokrasi. Ini bukan ancaman, tetapi pengingat bahwa kekuasaan tidak boleh kehilangan empati. Negara yang dapat bertahan bukanlah yang menutup diri dari kritik tetapi yang mampu mendengarkan dan belajar darinya.

***

*) Oleh : Fransiscus Nanga Roka, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan Pimpinan Law Firm Victorious Indonesia.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. 

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.