Kemiskinan Desa Akibat Dolar dan BBM Naik
Bagi masyarakat desa, persoalannya bukan apakah mereka menggunakan dolar atau tidak, melainkan bagaimana kenaikan dolar memengaruhi biaya hidup yang harus mereka tanggung setiap hari.
Ruang Menulis untuk Indonesia
Kopi TIMES adalah ruang kolaboratif bagi siapa saja yang ingin menyuarakan ide, pengalaman, dan pemikiran kepada publik luas. Di sini, tulisan lahir dari beragam latar belakang: akademisi, mahasiswa, guru, santri, profesional, pelaku UMKM, pegiat komunitas, aktivis, birokrat, politisi, seniman, hingga warga biasa yang peduli pada isu di sekitarnya.
MALANG – Presiden Prabowo beranggapan bahwa kenaikan kurs dolar Amerika Serikat tidak akan memengaruhi kehidupan penduduk desa karena transaksi sehari-hari dilakukan menggunakan rupiah.
Pandangan ini tampak masuk akal. Petani membeli pupuk dengan rupiah, pedagang pasar menerima rupiah, dan buruh tani dibayar dengan rupiah. Namun dalam ekonomi modern yang saling terhubung, penguatan dolar dan pelemahan rupiah tetap dapat berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat desa.
Masalahnya bukan apakah masyarakat desa menggunakan dolar atau tidak, melainkan apakah harga barang dan jasa yang mereka konsumsi dipengaruhi oleh dolar. Jawabannya adalah ya. Indonesia masih mengimpor berbagai komoditas strategis seperti gandum, kedelai, daging, susu, bawang putih, bahan baku pakan ternak, pupuk, pestisida, obat-obatan, mesin pertanian, dan komponen energi. Ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar, biaya impor meningkat. Kenaikan biaya tersebut kemudian diteruskan menjadi kenaikan harga barang di dalam negeri melalui mekanisme yang dikenal sebagai exchange rate pass-through.
Penelitian Bank Dunia menunjukkan bahwa depresiasi nilai tukar dapat menurunkan kesejahteraan rumah tangga karena meningkatkan harga barang konsumsi yang harus dibayar masyarakat. Dampak ini sangat terasa pada kelompok miskin yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama pangan. Dengan demikian, meskipun tidak pernah memegang dolar, masyarakat desa tetap terkena dampak dari penguatan dolar melalui kenaikan harga kebutuhan pokok.
Pelemahan rupiah sering berujung pada kenaikan harga energi dan bahan bakar minyak (BBM). Ketika biaya energi meningkat, ongkos transportasi dan distribusi barang ikut naik. Akibatnya harga beras, gula, minyak goreng, telur, daging, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya menjadi lebih mahal.
Dampak berikutnya muncul melalui sektor pertanian. Sebagian orang berpendapat bahwa petani akan diuntungkan karena harga hasil pertanian naik. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Petani juga membeli pupuk, pestisida, benih, alat pertanian, dan bahan bakar yang sebagian besar dipengaruhi oleh harga global dan nilai tukar.
Ketika rupiah melemah, biaya produksi meningkat sehingga keuntungan petani tidak otomatis bertambah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan petani memiliki hubungan erat dengan tingkat kemiskinan pedesaan.
Penelitian Restiatun, Udi, dan Rosyadi (2023) menemukan bahwa peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan perdesaan. Sebaliknya, jika daya beli petani menurun akibat kenaikan biaya produksi, maka risiko kemiskinan akan meningkat.
Dampak kenaikan BBM terhadap kemiskinan telah dibuktikan oleh berbagai penelitian. Kajian mengenai kebijakan penyesuaian harga BBM tahun 2022 menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM berpotensi meningkatkan angka kemiskinan hingga 10,5 persen dan menciptakan sekitar 1 juta hingga 1,3 juta penduduk miskin baru. Dampak tersebut berhasil ditekan melalui program kompensasi seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.
Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga BBM yang signifikan cenderung meningkatkan inflasi dan mendorong bertambahnya jumlah penduduk miskin sekitar 200 ribu jiwa. Kenaikan harga energi menyebabkan harga pangan dan kebutuhan dasar lainnya ikut meningkat sehingga kelompok berpendapatan rendah menjadi pihak yang paling terdampak.
Temuan Smeru Research Institute (2023) memperkuat kesimpulan tersebut. Penyesuaian harga energi terbukti dapat mendorong kelompok rentan jatuh ke dalam kemiskinan dan memperlebar kesenjangan pengeluaran masyarakat. Efek ini terjadi karena kenaikan biaya transportasi memicu lonjakan harga bahan makanan pokok yang sangat membebani rumah tangga miskin.
Dalam perspektif ekonomi kesejahteraan, masalah utama yang dihadapi masyarakat desa adalah penurunan pendapatan riil. Misalnya, seorang buruh tani memperoleh pendapatan Rp2 juta per bulan. Jika harga kebutuhan pokok naik 10–15 persen sementara pendapatannya tetap, maka kemampuan membeli barang dan jasa akan menurun. Secara riil, ia menjadi lebih miskin meskipun jumlah rupiah yang diterimanya tidak berubah.
Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena sebagian besar rumah tangga pedesaan mengalokasikan lebih dari separuh pengeluarannya untuk pangan. Ketika harga makanan naik, mereka terpaksa mengurangi konsumsi protein, pendidikan anak, kesehatan, atau tabungan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia dan memperbesar risiko terjadinya kemiskinan antargenerasi.
Karakteristik masyarakat desa membuat mereka lebih rentan terhadap gejolak nilai tukar dibandingkan kelompok masyarakat yang lebih mampu. Pendapatan yang relatif rendah, ketergantungan pada sektor pertanian, dan tingginya proporsi pengeluaran untuk pangan menyebabkan setiap kenaikan harga kebutuhan pokok langsung menggerus kesejahteraan mereka. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo bahwa masyarakat desa tidak perlu khawatir terhadap kenaikan dolar perlu dipahami secara lebih hati-hati.
Memang benar mereka tidak bertransaksi menggunakan dolar. Namun mereka membeli pupuk yang harganya dipengaruhi dolar, menggunakan transportasi yang biayanya dipengaruhi dolar, dan mengonsumsi barang-barang yang rantai produksinya terkait dengan dolar.
Kesimpulannya, penguatan dolar dan pelemahan rupiah bukan sekadar persoalan pasar valuta asing. Dampaknya dapat merambat hingga ke desa-desa melalui kenaikan harga pangan, biaya produksi pertanian, dan harga energi.
Berbagai penelitian akademik menunjukkan bahwa kondisi tersebut berpotensi menurunkan daya beli, mengurangi kesejahteraan masyarakat pedesaan, dan meningkatkan angka kemiskinan. Dengan demikian,
***
*) Oleh : Sutawi, Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Malang.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata.
*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.


