Nasihat Rakyat untuk Presiden

Jakarta – Nasihat terbaik apa yang bisa menyadarkan Presiden Prabowo Subianto, agar kemarahan rakyat tak semakin berkobar atas keadaan saat ini? Demonstrasi Agustus 2025 lalu yang meledak di berbagai daerah seharusnya sudah lebih dari cukup sebagai peringatan bagi Kepala Negara; bahwa rakyat di negeri ini tidak pernah bermain-main dengan kemarahannya.

Nyatanya, semua itu seakan-akan hanya dianggap sebagai angin lalu. Benar bahwa tuntutan Agustus 2025 lalu agar lembaga kepolisian berbenah telah direspons dengan pembentukan Tim Komisi Reformasi Polri. Namun, meminjam istilah Mahfud MD, tim tersebut tak lebih dari sekadar lip service semata.

Alih-alih bicara perbaikan secara serius, institusi penegak hukum tersebut kini justru semakin menjauh dari kepercayaan publik. Aturan teranyar, misalnya, mengizinkan anggota polisi aktif menempati jabatan sipil di kementerian atau lembaga negara tanpa harus pensiun dini atau mengundurkan diri. Hal ini legal akibat UU Polri yang baru saja disahkan oleh DPR dan Pemerintah.

Dalam konteks sejarah kepahitan negeri ini, Prabowo seharusnya sudah bisa memilih nasihat terbaik mana yang mampu memberikan kesadaran autentik. Jatuhnya Presiden Soeharto pada 1998 secara psikologis seyogianya memberikan efek mendalam bagi Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Sebab, Prabowo bukan hanya saksi mata dalam peristiwa kelam tersebut, melainkan tokoh sentral yang paling "tergugat". Maka, sudah semestinya ia berpikir jauh ke depan dan menjaga diri agar tak jatuh ke dalam kubangan sejarah yang sama. Namun nyatanya, keadaan sekarang justru menjadi paradoks. Prabowo seakan-akan ingin bermain di area sensitivitas reformasi yang dulu diperjuangkan oleh rakyat tersebut.

Tuntutan Logis

Gelombang aksi massa kini kembali bergulir. Pada Jumat, 12 Juni 2026 kemarin, mahasiswa Universitas Indonesia bersama berbagai elemen lainnya turun ke jalan di Jakarta Pusat untuk menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran.

Aksi turun ke jalan ini dipicu oleh akumulasi keresahan terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi negara saat ini. Mereka menegaskan bahwa rakyat Indonesia sudah berada di titik jenuh dan menuntut lima poin perubahan kepada pemerintah.

Tuntutan itu antara lain: hentikan pemborosan APBN; turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM; hentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih; hentikan militerisme di ranah sipil; serta mendesak Presiden Prabowo mengakui kesalahannya.

Jika kita mau objektif menilai, tuntutan-tuntutan tersebut sangatlah logis. Desakan itu lahir dari keresahan riil yang tengah terjadi di tengah masyarakat. Harusnya, dengan penuh kebijaksanaan, tuntutan tersebut diterima dengan lapang dada oleh pihak Istana.

Demonstrasi tersebut harus dibaca dengan kepala dingin, bukan dari kacamata sinisme, apalagi dengan menuduh mahasiswa yang memperjuangkan aspirasi tersebut sebagai antek-antek asing. Blokade kritik ini justru mengubur fakta bahwa masyarakat sebenarnya masih berharap Prabowo Subianto adalah sosok pemimpin yang mau mendengarkan suara rakyatnya.

Dalam lubuk hati terdalam, tak ada rakyat yang menginginkan Reformasi Jilid 2 kembali terjadi di negeri ini, apalagi sebuah revolusi yang ekstrem. Sebab, bukan saja ongkos sosial dan ekonominya yang teramat mahal, tetapi sejarah masa lalu telah mengajarkan betapa pahitnya proses tersebut. Indonesia tidak boleh lagi tercatat sebagai negara gagal. Kita pun tidak ingin lagi menumpahkan air mata para pendiri bangsa ini.

Tetapi, semua itu kembali pada kebijaksanaan Kepala Negara. Masihkah ia mau mendengarkan hati nuraninya bahwa langkah politiknya saat ini bukanlah apa yang diinginkan oleh rakyat? Cita-cita Presiden Prabowo mungkin amat baik nan mulia, tetapi itu bukan parameter bahwa segalanya harus diwujudkan dengan menghalalkan segala proses dan cara.

Prabowo harus belajar mendengarkan kegelisahan publik. Ia tidak boleh terperangkap oleh bisikan para pejabat di lingkaran ring satunya—terutama mereka yang bermental ABS alias "asal bapak senang" dan para penjilat yang hanya mementingkan keuntungan kelompoknya sendiri.

Oleh karenanya, ke depan kita bisa membaca arah masa depan negeri ini dari sikap yang akan diambil oleh Kepala Negara. Apakah ia akan acuh pada suara rakyat yang turun ke jalan? Atau apakah ia tetap kukuh pada pendiriannya bahwa ia sedang berjalan di atas kebenaran yang ditafsirkannya sendiri?

Jika kemungkinan kedua yang terjadi, maka kita bisa memprediksi bagaimana kemarahan rakyat akan kembali meledak di kemudian hari. Dan ledakan itulah yang akan menjadi nasihat terbaik sekaligus terakhir untuk Presiden Prabowo Subianto. (*)

***

 

*) Oleh : Moh Ramli, Lulusan S2 Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.

 

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

 

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. 

 

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

 

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/

 

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.