Cendana Rebound

TANGERANG – Isu mengenai kembalinya keluarga Cendana ke gelanggang politik tidak bisa dibaca hanya sebagai kabar tentang satu keluarga. Ia harus dibaca sebagai gejala yang lebih luas tentang bagaimana modal lama, jaringan elite, dan memori politik Orde Baru berusaha menemukan bentuk baru dalam demokrasi elektoral hari ini.

Secara faktual, belum ada bukti terbuka yang dapat memastikan bahwa keluarga Cendana sedang “membeli” partai politik tertentu. Karena itu, istilah tersebut harus ditempatkan sebagai hipotesis politik, bukan kesimpulan hukum.

Dalam politik Indonesia, penguasaan partai tidak selalu berlangsung melalui pembelian formal. Ia bisa terjadi melalui pendanaan, pengaruh terhadap faksi internal, dukungan kandidat, penguasaan logistik elektoral, atau masuknya figur keluarga ke dalam struktur partai yang sudah mapan.

Dalam kerangka itu, rebound Cendana lebih tepat dipahami sebagai kemungkinan kembalinya pengaruh, bukan semata-mata kembalinya nama. 

Pengaruh politik tidak selalu membutuhkan jabatan puncak. Ia cukup hadir dalam tiga ruang: akses terhadap partai, akses terhadap pembiayaan politik, dan akses terhadap narasi publik. Ada beberapa alasan mengapa isu ini layak dianalisis secara serius.

Pertama, keluarga Cendana memiliki warisan kapital yang tidak kecil. Berbagai laporan internasional pernah mencatat besarnya kekayaan dan jaringan bisnis keluarga Soeharto. Angka-angka itu memang berbeda-beda, tetapi semuanya menunjukkan satu hal: keluarga ini pernah berdiri di pusat relasi antara kekuasaan negara, bisnis, konsesi, dan patronase politik. Dengan latar seperti itu, masuknya kembali figur Cendana ke politik tidak bisa dianggap sebagai peristiwa biasa.

Kedua, politik Indonesia saat ini semakin mahal. Partai membutuhkan biaya besar untuk konsolidasi, survei, saksi, kampanye, media, logistik kandidat, dan kerja elektoral di daerah. Dalam sistem seperti ini, aktor yang memiliki modal finansial atau akses terhadap pemilik modal akan selalu punya nilai tawar tinggi. Partai yang lemah secara logistik berpotensi menjadi ruang masuk bagi kekuatan ekonomi lama maupun baru.

Ketiga, basis psikologis nostalgia Orde Baru masih hidup. Sebagian masyarakat mengingat Orde Baru melalui stabilitas harga, pembangunan fisik, keamanan, dan ketertiban. Ingatan ini tidak selalu lengkap, karena sering mengabaikan sisi represi, korupsi, pembatasan kebebasan, dan sentralisasi kekuasaan.

Tetapi dalam politik elektoral, persepsi sering lebih kuat daripada arsip sejarah. Ketika demokrasi dianggap bising, mahal, dan tidak menyelesaikan kebutuhan ekonomi sehari-hari, nostalgia terhadap masa lalu dapat berubah menjadi komoditas politik.

Keempat, kegagalan kendaraan politik mandiri Cendana menjadi pelajaran penting. Partai Berkarya pernah menjadi kanal politik yang paling eksplisit membawa asosiasi dengan Soeharto dan Orde Baru. Namun partai tersebut tidak berhasil menjadi kekuatan utama dan tidak menjadi peserta Pemilu 2024.

Ini menunjukkan bahwa membawa nama Cendana secara langsung tidak cukup untuk memenangkan arena. Karena itu, strategi yang lebih rasional bukan membangun partai baru dari nol, melainkan masuk ke partai yang sudah memiliki infrastruktur, kursi, jaringan daerah, dan akses kekuasaan.

Kelima, kembalinya Titiek Soeharto ke DPR melalui Gerindra memperlihatkan bahwa kanal politik Cendana hari ini tidak lagi berdiri sendiri. Ia bergerak melalui partai besar, koalisi pemenang, dan konfigurasi kekuasaan yang sedang berjalan. Ini penting karena pengaruh politik modern tidak selalu bekerja melalui simbol terbuka. Ia bisa bekerja melalui integrasi ke dalam kekuatan yang sudah legitimate secara elektoral.

Dari titik ini, isu “akuisisi partai” perlu dibaca secara lebih hati-hati. Jika yang dimaksud adalah pembelian legal-formal atas partai politik, maka klaim itu masih lemah dan membutuhkan bukti. Tetapi jika yang dimaksud adalah akuisisi pengaruh, maka kemungkinannya lebih masuk akal untuk dianalisis. 

Akuisisi pengaruh dapat terjadi ketika pemilik modal membiayai faksi, menopang kandidat, mengendalikan logistik, atau menjadi penyelamat finansial bagi partai yang sedang kehilangan sumber daya.

Dalam politik Indonesia, partai sering kali tidak sepenuhnya berdiri di atas ideologi. Banyak partai lebih bergantung pada figur, patron, logistik, dan akses kekuasaan. Struktur seperti ini membuat partai rentan terhadap penetrasi modal. Ketika kaderisasi lemah dan biaya politik tinggi, partai dapat berubah dari organisasi perjuangan menjadi kendaraan elektoral yang bisa disewa, dinegosiasikan, atau dikendalikan secara tidak langsung.

Namun analisis ini tetap harus proporsional. Tidak semua pergerakan keluarga Cendana berarti rencana besar untuk merebut negara. Tidak semua hubungan bisnis berarti operasi politik. Tidak semua nostalgia berarti dukungan elektoral.

Politik membutuhkan bukti, bukan sekadar kecurigaan. Tetapi menolak membaca pola juga keliru. Dalam sejarah politik Indonesia, kekuasaan sering bergerak bukan lewat pengumuman resmi, melainkan lewat konsolidasi senyap.

Ada tiga skenario yang mungkin terjadi. Skenario pertama adalah integrasi terbatas. Figur Cendana tetap hadir dalam partai besar, tetapi tidak menjadi pusat kekuasaan. Mereka menjadi bagian dari konfigurasi elite, bukan pengendali utama.

Skenario kedua adalah mengembalikan pengaruh. Keluarga Cendana atau jejaring lamanya mulai memperkuat posisi melalui pendanaan politik, dukungan kandidat daerah, media, bisnis strategis, dan hubungan dengan elite pemerintahan.

Skenario ketiga adalah akuisisi politik tidak langsung. Dalam skenario ini, partai atau faksi tertentu tidak dibeli secara formal, tetapi secara praktis bergantung pada dukungan logistik dan jaringan tertentu. Jika itu terjadi, partai tetap terlihat independen secara hukum, tetapi arah politiknya dapat dipengaruhi oleh kekuatan modal di belakangnya.

Dari ketiga skenario tersebut, yang paling realistis adalah skenario kedua, mengembalikan pengaruh. Bukan kembali seperti Orde Baru, tetapi menyesuaikan diri dengan demokrasi hari ini. Bukan menguasai negara melalui komando tunggal, tetapi melalui koalisi, pembiayaan, partai, parlemen, media, dan jejaring bisnis.

Di sinilah isu rebound Cendana menjadi penting. Ia bukan sekadar cerita lama yang muncul kembali. Ia adalah peringatan tentang rapuhnya demokrasi ketika partai politik terlalu bergantung pada uang, ketika kaderisasi kalah oleh logistik, dan ketika sejarah hanya diingat sebagai nostalgia tanpa evaluasi kritis.

Kesimpulannya, klaim bahwa Cendana sedang “membeli partai” belum dapat diperlakukan sebagai fakta. Tetapi sebagai hipotesis politik, ia layak diuji. Bukan karena semua hal harus dicurigai, melainkan karena struktur politik Indonesia memang membuka ruang bagi modal besar untuk masuk, memengaruhi, dan mengendalikan partai dari dalam.

Rebound Cendana, jika benar sedang berlangsung, tidak akan datang dalam bentuk yang sama seperti masa lalu. Ia akan datang dalam bentuk yang lebih halus: lewat elektoral, koalisi, logistik, dan normalisasi nostalgia. Karena itu, yang perlu diawasi bukan hanya nama Cendana, tetapi juga pola lama yang mungkin sedang berganti kemasan.

***

*) Oleh : Luqman Jalu, Praktisi.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. 

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.