Minyak Dunia Turun, Rakyat Tetap Diperas

SURABAYA – Penurunan harga minyak global selalu disambut dengan optimisme palsu: semua orang berpikir harga bahan bakar akan turun, pemerintah berbicara tentang stabilitas dan Pertamina menghitung ulang margin keuntungan. Namun, kenyataannya di pom bensin berbeda: angka di papan harga tetap tinggi dan dompet rakyat semakin tipis.

Bahkan dengan penurunan harga minyak global, orang masih harus membayar mahal dan logika pasar hanya berlaku ketika menguntungkan negara dan korporasi tetapi bukan untuk rakyat agar membayar lebih murah.

Banyak alasan dari pemerintah dan perusahaan milik negara adalah bahwa formula untuk sistem penetapan harga itu kompleks, butuh waktu untuk menilai dan ada kebutuhan untuk menutupi "kerugian" di masa lalu. Harga bahan bakar tidak akan turun secara otomatis karena mereka adalah harga rata-rata dari periode sebelumnya, biaya logistik dan nilai tukar rupiah: mereka harus menjadi fungsi dari harga terakhir serta harga logistik.

Di atas kertas, narasi ini tampak teknokratis dan masuk akal. Tetapi bagi warga yang harus mengatur uang transportasi dan kebutuhan pokok, hanya satu hal yang dirasakan: ketika harga minyak global naik, penyesuaian harga bahan bakar cepat dan brutal; ketika harga turun, orang disuruh bersabar, rasional dan memahami "mekanisme pasar."

Mekanisme pasar macam apa yang hanya bergerak ke satu arah: menambah beban rakyat, tetapi melambat ketika ada ruang untuk meringankannya? Dan kompensasi serta subsidi sering kali menjadi perisai moral.

Pemerintah menawarkan untuk menjaga harga tetap tinggi untuk melindungi daya beli dan ketika harga global turun, selisihnya digunakan untuk "menutupi defisit masa lalu." Ini berarti bahwa ruang yang seharusnya digunakan untuk menurunkan harga bahan bakar atau mengurangi beban rakyat malah digunakan untuk menstabilkan neraca dan menjaga kenyamanan fiskal. Pada akhirnya rakyat membayar dua kali: pertama, ketika harga tinggi di tengah krisis, kedua, ketika harga global turun tetapi penurunannya "disita" untuk menutupi kesalahan kebijakan masa lalu.

Itu bukan lagi politik subsidi tetapi politik transfer risiko sepihak dari negara ke warga negara. Salah satu faktor yang sering disebut adalah melemahnya nilai tukar rupiah dan ketergantungan impor yang tinggi. Memang benar bahwa minyak dibayar dalam dolar dan Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi global.

Di sinilah kegagalan nyata strategi energi jangka panjang terlihat bahwa selama bertahun-tahun, negara telah menerima sewa dari konsumsi bahan bakar tanpa melakukan transisi serius ke energi alternatif, tanpa mempercepat pengembangan kilang domestik, dan tanpa mengembangkan transportasi umum di mana sektor publik tidak lagi bergantung pada kendaraan pribadi berbahan bakar fosil. Jadi ketika badai datang, orang diharuskan mengencangkan ikat pinggang dan perencana kebijakan lolos dari kelalaian struktural.

Secara moral dan politik ini adalah ironi yang mengerikan, harga bahan bakar adalah kekuatan disiplin terhadap rakyat dan bukan keadilan energi. Negara menuntut warga untuk memikul beban "secara rasional" dan oleh karena itu negara tidak rasional dalam perencanaan jangka panjang dan boros dalam pengelolaan anggaran. Ada rezim harga di mana keuntungan didasarkan pada penderitaan pembayar terendah.

Jadi solusinya tidak bisa hanya kosmetik teknis, tetapi membutuhkan perubahan paradigma.

Pertama, sistem subsidi harus direformasi dari subsidi komoditas menjadi subsidi berdasarkan rumah tangga rentan dan negara harus berhenti mensubsidi konsumsi murah kelas menengah sebagai cara untuk bertahan hidup. Subsidi energi harus diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya, bukan menjadi selimut untuk semua kelompok populasi tanpa perbedaan.

Kedua, sistem penetapan harga bahan bakar harus transparan dan mudah dipantau oleh rakyat. Penyesuaian berkala harus mencakup persyaratan untuk menurunkan harga ketika tren global menurun, bukan hanya ketika mereka naik. Tanpa transparansi, setiap penjelasan teknis selalu didasarkan pada rasionalisasi politik, bukan argumentasi ilmiah.

Ketiga, negara harus berhenti menggunakan ketergantungan impor sebagai alasan dan mengubahnya menjadi tujuan strategis yaitu dengan mempercepat pengembangan dan modernisasi kilang, mengoptimalkan produksi domestik dan melakukan transisi energi secara menyeluruh, bukan hanya pembicaraan konferensi.

Investasi dalam transportasi umum massal dan energi terbarukan bukan lagi pilihan progresif tetapi kebutuhan yang sangat mendesak agar orang tidak menjadi korban krisis global dan korban salah urus negara. Akhirnya, harga bahan bakar adalah masalah keselarasan: apakah negara berpihak pada neraca keuangan atau dapur rakyat.

Selama logikanya adalah menyelamatkan laporan keuangan dengan menjadikan rakyat sebagai peredam kejut, setiap penurunan harga minyak global hanyalah kabar baik di televisi tetapi tidak dalam kenyataan. Dan selama itu berlanjut, berita utama akan tetap sama yaitu harga minyak dunia turun, rakyat tetap diperas.

***

*) Oleh : Fransiscus Nanga Roka, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan Pimpinan Law Firm Victorious Indonesia.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. 

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.