Berapa Harga BBM Non Subsidi di Tanah Air?

JAKARTA – Suatu kebijakan pemerintah untuk dapat menanggulangi gejolak inflasi yang berlebihan adalah dengan mempertahankan harga BBM Subsidi ada di Rp 6.800/Liter untuk Bio Solar dan Rp 10.000/Liter untuk Pertalite. Mamang disadari BBM jenis Bio Solar dan Pertalite memiliki multiplier effect yang kuat pada moda transportasi darat yang ada saat ini. Rantai pasok barang dan mobilisasi penumpang, utamanya angkutan darat masih mengutamakan kendaraan truck dan bis yang berbahan bakar Bio Solar. 

Angkutan dalam kota seperti Taksi dan angkutan kota lainnya mengkonsumsi jenis BBM Pertalite, yang perlu dijaga stabilitas harganya.  Kenaikan biaya transportasi bukan hanya sebagai pemicu, namun akan langsung mendorong inflasi yang selanjutnya akan menurunkan daya beli masyarakat dan merambat pada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

Ketika membeli BBM jenis Bio Solar 17 Mei 2026 di SPBU Pertamina di Jakarta, maka akan diperoleh rincian Informasi Harga BBM (Rp/Liter) sebagai berikut: Harga Non Subsidi 24.711, Subsidi Pemerintah 17.911 dan Harga Jual 6.800. Demikian juga dengan BBM jenis Pertalite, pembelian dilakukan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2025, dimana tertera Informasi Harga BBM (Rp/Liter): Harga Non Subsidi 17.321, Subsidi Pemerintah 7.321 sehingga Harga Jual 10.000.

Mengacu kepada harga yang tertera pada struk pembelian BBM jenis Bio Solar, maka dapat dikatakan untuk menghasilkan 1 liter Bio Solar diperlukan biaya Rp 24.711. Untuk menjaga keterjangkauan daya beli masyarakat, maka pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 17.911 per liter sehingga harga jual yang diterima masyarakat adalah Rp 6.800 per liter.

Kita bisa bayangkan betapa berat Pertamina sebagai satu-satunya produsen Bio Solar di dalam negeri, bahwa untuk menghasilkan 1 liter Bio Solar, 72% dari biaya keekonomiannya harus disubsidi.  Sebaliknya jika angka ini benar maka setiap liter Bio Solar yang diperjual belikan, maka pemerintah akan mensubsidi 72%, suatu angka yang sangat besar. 

Bisa dibayangkan berapa kilo liter dalam sehari Bio Solar dikonsumsi masyarakat, dan berapa juta kilo liter dalam setahunnya. Untuk BBM jenis Pertalite, prosentasi subsidi pemerintah mencapai 42%.  Secara logika hal ini relatif masih dapat diterima.

Di lain sisi bisa juga masyarakat awam bertanya, mengapa Pertamina tidak bisa efisien dalam memproduksi BBM untuk jenis Bio Solar dan Pertalite? Secara kalkulasi bisnis, maka harga jual yang terbentuk (non subsidi) sudah barang tentu harus menutup harga pokok produksi, biaya transportasi dari Depo, biaya operasional SPBU, dan margin keuntungan. 

Lagi-lagi penyebabnya adalah Indonesia saat ini sebagai negara net importir minyak. Panjangnya rantai pemasaran, akan menyebabkan tingginya harga sekaligus berpotensi menimbulkan leakages (kebocoran) di sana-sini.

Pada akhirnya setiap aktivitas usaha baik itu korporasi maupun usaha kecil dan menengah, capaian dan prestasi berproduksi (usaha) pada akhirnya bermuara pada Laporan Keuangan. Dalam hal ini perlu transparansi, keterbukaan data, berapa sebenarnya besaran subsidi yang akan ditagihkan Pertamina kepada pemerintah, Kementerian Keuangan. Hal ini dimaksudkan agar Kemenkeu juga mencatatkan besaran subsidi yang pasti, sehingga Laporan Keuangan baik Pertamina maupun pemerintah dapat dipercaya (credible).

Data besaran subsidi yang tinggi juga berpotensi membuka celah korupsi. Berapa jumlah subsidi sebenarnya yang ditanggung pemerintah. Hal penting lainnya sebagai bahan bakar, bukan hanya mempersoalkan masalah harga. 

Ketersediaanya juga perlu mendapatkan perhatian yang serius. Jangan sampai timbul kelangkaan BBM Bio Solar di kampung-kampung nelayan, dan UMKM lainnya. Bayangkan jika nelayan melaut menggunakan Dex, tentu marjin usaha yang diterima sangat kecil untuk menghidupi keluarganya atau bahkan diselesaikan dengan cara menimbulkan hutang baru.    

Tersedianya BBM jenis Bio Solar dengan harga yang terjangkau dengan kualitas yang memadai perlu menjadi perhatian serius. Seperti diketahui, sistem pengapian pada mesin diesel adalah bekerja dengan pemampatan bahan bakar solar. Sementara itu sifat air tidak bisa dimampatkan.  Itu sebabnya solar yang bercampur dengan air akan merusak mesin diesel, karena bisa mengakibatkan apa yang disebut dengan water hammer.

Jika memang harga dasar minyak mentah yang menjadi biang kerok tingginya harga jual BBM di tanah air, maka pembangunan kilang minyak sudah harus dilakukan menyesuaikan dengan kapasitas produksi minyak mentah dalam negeri.

Menambah armada transportasi publik yang menggunakan listrik (EV), dimana energi listrik yang dihasilkan bukan dari dari semata pembakaran batu bara namun bersumber dari pembangkit listrik yang murah dan ramah lingkungan dan atau energi terbarukan. Kombinasi solar berbahan baku fosil dengan minyak kelapa sawit (CPO) berbahan baku terbarukan (tanaman/renewable) juga dapat ditingkatkan rasio komposisinya.

Menggalakkan angkutan barang menggunakan kereta api (khusus barang) dan kapal laut, serta adanya jalur kereta api di pelabuhan-pelabuhan utama antar pulau, sehingga dapat mengurangi emisi gas buang dan juga mengurangi kemacetan bahkan di jalan tol sekalipun.

Data dan informasi yang faktual akan diserap masyarakat sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat luas melalui kebijakan publik yang rasional. Validitas data seyogiyanya menjadi perhatian pemerintah agar masyarakat mempercayai setiap kebijakan publik yang dihasilkan.

Dalam hal merosotnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika hal utama yang dapat dilakukan adalah menggenjot aktivitas ekspor. Jika perlu eksportir diberikan insentif tax refund. Insentif akan lebih menarik dan efektif ketimbang kebijakan pembatasan pembelian dolar Amerika. 

Sektor pariwisata juga merupakan ruang kerja yang akan berdampak langsung kepada masyarakat, karena turis asing akan berbelanja langsung kepada masyarakat (UMKM).  Kebijakan di atas akan lebih mendorong persepsi pasar kearah yang lebih positif, ketimbang kebijakan menciptakan hutang baru even dalam bentuk denominasi selain Dolar Amerika.

Penggunaan cadangan devisa untuk intervensi pasar dalam menghadapi melemahnya Rupiah terhadap Dolar Amerika, ada batasnya. Sebesar cadangan devisa yang ada, sementara sentimen negatif pasar yang terbentuk sangat besar dan tidak dapat dikendalikan bahkan cenderung tidak terbatas (tergantung supply dan demand) karena perdagangan internasional tidak lagi ada batasnya.

Untuk itu kebijakan fiskal yang rasional, tranparan dan akuntabel merupakan salah satu tindak nyata yang efektif yang diharapkan dapat membendung sentimen negatif pasar. Investor dan juga spekulan sangat mempertimbangkan kebijakan fiskal Indonesia yang terarah, tidak terombang-ambing dengan situasi global yang jelas tidak bersahabat. Sekali lagi kemandirian teknologi, ketahanan pangan, dan ketahanan energi sudah barang tentu mutlak diutamakan jika ingin benar menyongsong Indonesia Emas 2045.

***

*) Oleh : Julham Satria, Alumnus PPNK A-224 LEMHANNAS RI, Praktisi Penilai (Properti), berpraktik di Jakarta.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. 

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.