Agamawan yang Memihak

JEMBER – Beberapa kejadian besar terjadi belakangan ini di tanah air. Berbagai kejadian tersebut sejatinya bukan hal baru karena ia merepetisi apa yang pernah terjadi sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai permaslahan tersebut tidak pernah diselesaikan dengan tuntas. Menguat ketika membetot perhatian, namun segera sirna menguap ketika sorotan publik mereda.

Isu korupsi, keserakahan memanfaatkan alam, ketidakcapakan yang berujung salah tata kelola adalah isu sama yang terulang dengan modus yang mungkin berbeda. Dibalik silih berganti redup dan terangnya isu tersebut satu hal juga tampak belum banyak berubah yaitu senyapnya suara agamawan dalam menunjukkan posisi keberpihakannya. Semoga sunyinya suara mereka tidak mewakili adagium Arab bahwa diam berarti setuju.

Kita merindukan suara-suara otoritas agama agar lebih nyaring menyoroti isu-isu fundamental negara dan kemanusiaan. Ruang publik menunggu bagaimana mereka berbicara betapa agama mencela korupsi, mengecam segala bentuk pengrusakan terhadap alam, hingga memperingatkan bahaya menyerahkan satu kebijakan kepada orang yang tidak memiliki kecakapan. Pendek kata, kita mendambakan hadirnya agama yang memihak kepada apapun dan siapapun yang menjadi objek kebatilan.

 Visi Sosial Agama

Selain visi teologis, setiap agama sejatinya hadir dengan visi sosial yang tertanam di dalamnya. Karena itulah, sejarah perlawanan terhadap dakwah agama tidak selalu tentang penolakan akan hadirnya ‘tuhan’ baru yang menggantikan tuhan lama. Ketakutan akan berubahnya tatanan sosial sekaligus tumbangnya kekuasaan mapan yang menindas juga menjadi alasan mengerasnya perlawanan terhadap agama-agama dunia.

Agama memiliki watak emansipatoris yang mengarahkan setiap pemeluknya untuk memihak ( Kirkpatrick dkk, 2022). Keberpihakan kepada kelompok yang tidak diuntungkan oleh sistem seperti kebijakan dan hukum, harus menjadi penanda hadirnya agama. Sayangnya, alih-alih memihak, beberapa pihak yang direpresentasikan sebagai otoritas agama malah mengambil jarak dari isu-isu yang daya rusaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Padahal, dalam situasi seperti ini masyarakat semakin membutuhkan agamawan untuk turut bersuara.

Dalam sejarah Islam, saat acapkali berbicara tentang fakir miskin Nabi Muhammad tidak sedang mempersuasi kita untuk berlomba-lomba meraih kemiskinan. Sejatinya, nabi sedang menggunakan bahasa keberpihakan terhadap mereka yang sejatinya lebih banyak menjadi miskin karena penetrasi sistem yang diskritimatif dan tidak menguntungkan. Bahkan untuk kepentingan kalangan yang Allah sebut sebagai Mustadh’afin ini (Q.S. Al-Maidah), nabi diperintahkan untuk melakukan pembelaan meski dengan pernyataan perang.

Dalam tradisi Katolik kita juga mengenal prefential option for the poor, sebuah landasan untuk menegaskan keberpihakan kepada orang-orang lemah. Sayangnya, di antara begitu banyaknya landasan keberpihakan dalam agama, sedikit yang realitasnya tampil menyuarakan suara keberpihakan tersebut terutama saat berhadapan dengan tembok kekuasaan.

Paradoks Agama

Saat semua agama menyediakan landasan nalar berfikir ideal, realitas korupsi dan bencana ekologis di negeri yang katanya berketuhanan ini justru semakin menggila. Pada akhir tahun 2025, Kejaksaan Negeri RI merilis pengembalian aset negara dari hasil sitaan kejahatan korupsi korporasi mencapai 11 triliun (Komisi Kejaksaan, 2025). Angka tersebut cukup untuk memberikan bantuan setara besaran BLT kepada dua belas juta orang lebih.

Di bidang ekologi, kerusakan akibat keserakahan manusia telah menyebabkan ribuan hektar hutan mengalami pengundulan setiap tahunnya. Berdasarkan data Global Forest Watch (2025), dalam rentang 2002 sampai dengan tahun 2025, Indonesia kehilangan tiga juta hektar tutupan pohon (tree cover). Pembakaran dan pembalakan liar menjadi salah pendorong deforestasi tersebut. Keserakahan manusia berkedok investasi turut bekontribusi di dalamnya.

Dalam situasi tersebut, agamawan belum juga sepenuhnya menampakkan kehadirannya. Padahal, pada saat bersmaan, agama menghadapi ancaman krisis kejatuhan. Ancaman keberlangsungan agama ini setidaknya sudah diprediksi sejak tahun 90-an ketika John Naisbitt dan Patricia Aburdene meluncurkan buku berjudul Megatrends 2000 (1990). Munculnya spiritualitas baru menjadi tantangan bagi agama-agama lama yang sudah mapan (established).

Agama mungkin tidak akan punah sebagaimana keyakinan sebagian kalangan (Smith, 2025). Tetapi ketidakmampuannya beradaptasi serta merespon kebutuhan manusia kiwari berpotensi menjatuhkan agama ke dalam keusangan (obsolescence). Ini juga sejalan dengan pesan profetik Nabi Muhammad tentang datangnya satu masa di mana islam hanya menyisakan nama (la yabqa minal islam illa ismuhu).

Daripada dipahami sebagai krisis spiritualitas, fenomena ini lebih tepat dianggap sebagai krisis kepercayaan terhadap kelembagaan agama. Hal ini dibuktikan dengan, misalnya, menguatnya fenomena spiritual but not religious (SBNR). Meskipu apa yang disebut nones ini awalnya mengemuka di Amerika Serikat, kecenderungan yang sama dengan menarik diri dari afiliasi keagamaan ini tampaknya juga menguat di negara-negara Asia (Pew Research Center, 2024).

Agama dan Keberpihakan

Fenomena menguatnya spiritualitas namun dengan kecenderungan menanggalkan agama reifikatif menjadi penanda pentingnya agamaman responsif terhadap, serta hadir di Tengah, permasalahan aktual yang dihadapi masyarakat. Dalam upaya ini, agamawan perlu berbicara lebih nyata menunjukkan keberpihakannya. Kita membutuhkan agamawan yang lantang menyuarakan perlawanan terhadap berbagai bentuk ekstraksi sumber daya alam secara berlebihan, ketidakadilan hukum, kebijakan yang berdampak buruk bagi masyarakat dan sebagainya.

Keberpihakan terhadap masyarakat adalah perjuangan suci karena berkaitan dengan keberlangungan daya tarik agama. Tanpa agamawan yang mampu membaca kebutuhan masyarakat serta memastikan keberpihakan nyata kepada kepentingan mereka, agama akan kehilangan daya tariknya. Saat agama kehilangan daya tarik, kelembagaannya boleh jadi masih bertahan. Tetapi eksistensinya menjadi kehilangan arti. Munculnya model-model spiritualitas baru adalah bentuk pelarian dari agama yang tidak mampu mengatasi problem eksistensial tersebut.

Agamawan yang memiliki andil dalam menghadirkan citra buruk agama sehingga beberapa pihak menjauhinya telah melakukan tindakan tercela (disgraceful act). Meminjam bahasa Islam, nabi menyebut agamawan ketegori tersebut sebagai munaffirrin. Karena itulah, dalam situasi saat ini, agamawan sebagai otoritas agama perlu menampilkan keberpihakan nyata untuk memastikan agama tetap menjadi rumah yang nyaman bagi mereka yang selalu membutuhkan pembelaan karena ketidakberdayaan. (*)   

***

*) Oleh : Dodik Harnadi, Dosen Universitas Jember.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. 

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.