MBG dan Luka Lama Ketimpangan Sosial

BOGOR – Ada kisah mengharukan yang sempat ramai diperbincangkan di jagat maya saat tengah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tepatnya di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Seorang siswi setiap hari rela menahan lapar di sekolah, agar makanan MBG-nya bisa dibawa pulang ke rumahnya untuk dimakan bersama keluarga kecilnya (KompasTV, 2025).

Kejadian itu mungkin terlihat biasa bagi sebagian orang. Namun, bagi sebagian keluarga di pedesaan, obat lapar dari sesuap nasi tidak selalu datang setiap hari. Terkadang, pada momen-momen tertentu makan bukan lagi sekadar rutinitas, melainkan sebuah perjuangan.

Program MBG hadir dalam lanskap kebijakan nasional sebagai jawaban atas persoalan mendasar tersebut. Janji yang sering kali digaungkan oleh Presiden Prabowo mungkin terdengar sederhana namun kuat, di mana memastikan setiap anak Indonesia tidak ada lagi yang kelaparan. Dalam bayangan ideal, program ini bukan hanya sekadar memberi makan, melainkan berfungsi sebagai instrumen dalam menyediakan akses yang lebih adil terhadap nutrisi dan kesempatan belajar bagi anak-anak.

Namun, jika ditarik lebih dalam, MBG sesungguhnya tidak berdiri di ruang hampa. Ia hadir di tengah struktur sosial yang sudah lama menyisakan ketimpangan, terutama di wilayah pedesaan. Bagi Sebagian besar keluarga desa, persoalan pangan bukan hanya soal ada atau tidak adanya makanan, tetapi juga soal akses, distribusi, dan kemampuan ekonomi yang terbatas.

Dalam perspektif Sajogyo, persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari struktur agraria yang timpang. Tidak semua rumah tangga memiliki akses yang sama terhadap lahan sebagai sumber utama penghidupan mereka. Sebagian menjadi petani kecil dengan hasil yang tidak menentu, sementara yang lain bergantung sebagai buruh tani dengan pendapatan yang terbatas. Dalam situasi semacam ini, pangan menjadi sesuatu yang paradoksal, di mana desa menghasilkan bahan makanan, tetapi tidak semua warganya mampu menikmatinya dengan layak.

Dari pemikiran Sajogyo memberi landasan penting untuk menyelami realitas tersebut. Ia melihat kemiskinan bukan sekadar dari pendapatan, tetapi dari kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan konsumsi dasar, terutama pangan.

Dalam kerangka ini, banyak keluarga di pedesaan yang sebenarnya masih berada dalam kondisi rentan, hingga mampu makan sehari-hari pun sudah menjadi sebuah pencapaian. Dengan kata lain, persoalan pangan bukan hanya persoalan ketersediaan, melainkan kemampuan untuk mengaksesnya.

Pada titik ini, MBG menjadi relevan sekaligus terbatas. Ia relevan sebab menyentuh aspek paling dasar dari kehidupan, yaitu makan. Bagi anak-anak, sepiring makanan bisa menjadi energi untuk belajar, fokus untuk memahami pelajaran, dan memberikan kesempatan untuk berkembang lebih baik. Tetapi di sisi lain, program ini memiliki batas, karena tidak serta-merta mengubah struktur ketimpangan yang telah lama mengakar.

Ketimpangan desa dan kota memperdalam situasi ini. Anak-anak di wilayah perkotaan umumnya memiliki akses lebih baik terhadap pangan bergizi, layanan kesehatan, dan fasilitas pendidikan yang memadai. Sementara itu, di desa, keterbatasan infrastruktur dan ekonomi sering kali membuat standar sulit dicapai. Dalam hal ini, MBG hadir seolah menjadi jembatan, meskipun dalam praktiknya masih menyimpan banyak celah pada kekokohan fondasinya yang perlu dibenahi.

Barangkali dari sinilah perlu melihat MBG melalui cara yang berbeda. Bukan sebagai solusi akhir, melainkan sebagai pintu masuk untuk memahami persoalan yang lebih besar. Dari sepiring makanan di sekolah, ada pertanyaan besar yang muncul: mengapa keluarga tertentu masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar? Mengapa sumber daya tidak terdistribusi secara merata? Dan bagaimana kebijakan dapat bergerak lebih jauh dari sekadar intervensi jangka pendek?.

Jika mengikuti cara pandang Sajogyo, persoalan pangan selalu terkait erat dengan struktur sosial yang melingkupinya. Mulai dari kepemilikan lahan, relasi produksi, hingga sistem distribusi. Artinya, memberi makan anak-anak hari ini memang penting, namun memahami akar persoalannya jauh lebih mendesak untuk kepentingan masa depan Indonesia.

MBG mungkin tidak akan serta-merta menyembuhkan luka lama ketimpangan sosial di pedesaan. Namun dari sana diingatkan, bahwa persoalan besar sering kali bermula dari hal paling mendasar. Dari sepiring nasi, dari rasa kenyang sederhana, dan dari harapan kecil agar generasi mendatang tidak lagi mewarisi kesulitan yang sama.

***

*) Oleh : Nor. Mahmudi, Mahasiswa Magister Sosiologi Pedesaan IPB University dan Tim Program Yayasan Harapan Pemuda Indonesia.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. 

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.