Gus Yahya dan Jam'iyyah yang Belum Selesai Berkemas

Malang – Perubahan selalu menghadirkan dua wajah. Di satu sisi ia menawarkan harapan, di sisi lain ia menuntut kesiapan. Tidak semua orang mampu berlari secepat perubahan itu sendiri. Begitu pula yang kini tengah dialami Nahdlatul Ulama (NU) di bawah kepemimpinan KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Belakangan, ada pemandangan yang cukup menarik di lingkungan Nahdliyin. Seorang pengurus cabang tampak sibuk membuka aplikasi di telepon genggamnya untuk mengurus administrasi organisasi. Padahal, beberapa tahun lalu pekerjaan serupa cukup dilakukan dengan membawa map, stempel, dan selembar kop surat ke kantor PCNU.

Bukan karena mereka menolak teknologi. Apalagi alergi terhadap perubahan. Mereka hanya sedang berusaha mengejar perubahan yang datang jauh lebih cepat daripada kesempatan untuk mempelajarinya.

Sejak memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Gus Yahya memang membawa arah baru dalam tata kelola organisasi. Yang berubah bukanlah akidah, fikih, maupun manhaj Aswaja yang menjadi fondasi NU selama hampir satu abad. Perubahan justru menyentuh cara organisasi mengelola dirinya.

Administrasi mulai didigitalisasi, layanan organisasi dibangun dalam satu ekosistem, sementara komunikasi yang dahulu bergantung pada surat fisik perlahan berpindah ke ruang digital. Melalui platform Digdaya NU, PBNU berupaya menghadirkan organisasi yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi.

Sulit untuk tidak mengapresiasi visi tersebut. NU adalah organisasi dengan jutaan warga, ribuan pesantren, serta jaringan kepengurusan yang membentang hingga pelosok desa.

Di tengah perkembangan teknologi informasi, mustahil organisasi sebesar ini terus bertumpu pada pola kerja konvensional. Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

Gus Yahya sendiri berkali-kali menegaskan bahwa jam'iyyah harus dikelola dengan tata kelola yang profesional. Pengurus tidak cukup hanya mengandalkan semangat pengabdian, tetapi juga memerlukan sistem pelayanan yang tertib, terukur, dan akuntabel.

Cara pandang ini menunjukkan bahwa organisasi keagamaan pun harus mampu mengikuti standar manajemen modern agar tetap relevan menghadapi perubahan zaman.

Namun, di balik visi besar tersebut, muncul satu persoalan yang sering kali luput dari perhatian, yakni kesiapan warga organisasi. Dalam kajian manajemen perubahan dikenal konsep change readiness, yaitu tingkat kesiapan individu maupun organisasi dalam menerima sebuah transformasi.

Sebaik apa pun visi yang dirancang, perubahan akan menghadapi hambatan apabila kecepatan implementasinya melampaui kemampuan orang-orang di dalamnya untuk beradaptasi.

Ibarat seseorang yang baru belajar mengendarai sepeda, tentu akan kesulitan apabila tiba-tiba diminta mengendarai sepeda motor di jalan raya. Bukan karena ia tidak mampu belajar, tetapi karena setiap perubahan membutuhkan proses.

Organisasi juga demikian. Sistem dapat dibangun dalam hitungan bulan, tetapi budaya kerja sering kali membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk benar-benar berubah.

Di sinilah NU memiliki karakter yang khas. Sejak masa Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari, organisasi ini tumbuh dengan tradisi tawassuth dan tadarruj—jalan tengah dan perubahan yang bertahap. Tradisi pesantren selalu mengajarkan kehati-hatian.

Sebuah gagasan biasanya melewati proses musyawarah, bahtsul masail, hingga pematangan sebelum akhirnya diterima sebagai kebijakan bersama. Karena itu, ketika transformasi organisasi bergerak sangat cepat, sebagian warga Nahdliyin merasa belum selesai "berkemas" sebelum diajak berlari.

Kondisi tersebut bukan sekadar asumsi. Pada penghujung 2025, dinamika internal PBNU sempat menjadi perhatian publik. Perdebatan mengenai administrasi organisasi, persoalan keabsahan surat-menyurat, hingga evaluasi terhadap sistem digital menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan memang tidak selalu berjalan mulus. Berbagai persoalan tersebut diselesaikan melalui mekanisme organisasi dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola.

Peristiwa itu memberikan satu pelajaran penting. Transformasi organisasi tidak cukup hanya membangun sistem yang canggih. Yang jauh lebih penting adalah membangun kepercayaan, kebiasaan, dan kapasitas sumber daya manusia yang akan menjalankan sistem tersebut. Sebab, teknologi pada hakikatnya hanyalah alat. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan orang-orang yang menggunakannya.

Karena itu, kritik terhadap proses digitalisasi NU tidak semestinya dimaknai sebagai penolakan terhadap modernisasi. Sebaliknya, kritik justru menjadi pengingat bahwa perubahan memerlukan irama yang sesuai dengan denyut organisasi.

Pengurus di tingkat ranting, majelis wakil cabang, cabang, hingga pesantren perlu merasa menjadi bagian dari proses perubahan, bukan sekadar menjadi objek yang harus mengikuti kebijakan dari atas.

Kepemimpinan visioner memang dituntut mampu melihat masa depan. Namun, kepemimpinan yang berhasil bukan hanya soal seberapa jauh visi itu melompat, melainkan juga seberapa banyak orang yang mampu diajak berjalan bersama menuju tujuan tersebut.

Perubahan yang terlalu cepat tanpa proses pendampingan sering kali melahirkan kebingungan, sedangkan perubahan yang disiapkan secara bertahap justru lebih mudah diterima sebagai kebutuhan bersama.

Sejarah NU menunjukkan bahwa organisasi ini mampu bertahan lebih dari satu abad bukan karena selalu menjadi yang paling cepat berubah, melainkan karena mampu beradaptasi tanpa kehilangan akar tradisinya.

Digitalisasi adalah keniscayaan. Modernisasi organisasi juga merupakan kebutuhan. Namun, keduanya akan menemukan makna apabila dibangun di atas tradisi musyawarah, pendidikan, dan pemberdayaan warga jam'iyyah.

Pertanyaan yang patut direnungkan bukan lagi apakah NU harus berdigitalisasi. Jawabannya sudah pasti, harus. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah seluruh jam'iyyah telah memperoleh ruang, waktu, dan pendampingan yang cukup untuk memahami perubahan itu. Sebab, organisasi sebesar NU tidak hanya membutuhkan pemimpin yang mampu berlari di depan, tetapi juga memastikan tidak ada warga yang tertinggal di belakang. (*)

***

*) Oleh : Husnul Hakim, SY., MH., Wakil sekretaris PCNU Kab. Malang dan Dekan Fisip Unira Malang.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. 

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.