Menjadikan Desa sebagai Benteng Pertama Perlindungan Buruh Migran

JEMBER – Artikel opini ini merupakan bentuk diseminasi dan adaptasi dari artikel ilmiah penulis berjudul "Why Class and Gender Identity Matter: Learning from Successful Advocacy of the Former of Women Migrant Workers Alliance in Tracap Village, Wonosobo District" yang telah dipublikasikan sebelumnya.

Setiap kali pemberitaan mengenai penangkapan buruh migran ilegal atau korban perdagangan manusia (human trafficking) mencuat di media nasional, respons yang muncul dari pembuat kebijakan hampir selalu serupa. Kita disuguhi narasi penguatan diplomasi antarnegara, pengetatan keimigrasian di bandara internasional, hingga pembentukan berbagai satuan tugas (satgas) khusus di tingkat pusat.

Langkah-langkah makro ini tentu tidak salah, namun kerap kali terlambat dan kehilangan taji. Ketika seorang buruh migran telanjur melintasi batas negara dengan dokumen palsu, mereka sudah berada di ujung tanduk eksploitasi yang akut.

Kita sering kali lupa bahwa hulu dari segala karut-marut kemanusiaan ini berada di tempat yang sangat lokal: di gang-gang sempit pedesaan. Di sanalah para calo (broker) informal bergerak lincah tanpa terdeteksi, mengetuk pintu-pintu rumah warga miskin yang sedang terdesak kebutuhan ekonomi, lalu mengobral janji manis keberangkatan instan.

Jika negara ini ingin benar-benar memutus mata rantai penyelundupan manusia, medan pertempuran utamanya bukan di pintu imigrasi bandara, melainkan di beranda depan balai desa. Desa harus digeser posisinya, dari sekadar penonton pasif administrasi menjadi benteng pertahanan pertama perlindungan warga.

Asimetri Modal dan Pemalsuan Dokumen

Realita pahit di tingkat akar rumput ini terekam jelas salah satunya dalam dinamika sosial yang terjadi di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah sebagai salah satu wilayah yang menjadi basis pengirim buruh migran perempuan.

Banyak dari mereka yang terperangkap dalam jalur keberangkatan nonprosedural atau ilegal akibat manipulasi sistemik yang dilakukan oleh para calo lokal. Fenomena ini tidak lahir di ruang hampa, melainkan dipicu oleh ketimpangan kelas sosial dan relasi kuasa yang timpang di tingkat desa.

Bukan rahasia lagi jika para agen informal ini memanfaatkan minimnya akses informasi dan rendahnya kapital pendidikan warga kelas bawah. Demi mengejar komisi pemberangkatan dari agensi besar, dokumen-dokumen vital seperti usia, identitas, hingga alamat domisili dipalsukan dengan sangat mudah.

Ironisnya, dalam struktur sosiologi pedesaan, praktik ini sering kali berjalan mulus karena adanya pembiaran, atau bahkan keterlibatan aktif dari oknum elite lokal yang memiliki otoritas administratif. Hubungan patron-klien antara elite desa dan warga miskin membuat rantai kebohongan ini dianggap sebagai "bantuan kelancaran" birokrasi.

Bagi warga miskin yang tidak memiliki modal sepeser pun, calo tidak jarang menjelma sebagai "penyelamat" instan melalui skema dana talangan atau pinjaman modal keberangkatan. Utang inilah yang kemudian menjadi jerat struktural yang mematikan.

Alih-alih mendapatkan perbaikan nasib dan kesejahteraan, buruh migran justru berangkat dengan beban bunga finansial yang mencekik. Kondisi ini memaksa mereka menerima situasi kerja apa pun di negara penempatan, termasuk tindakan eksploitasi demi melunasi utang di kampung halaman.

Pada titik inilah, migrasi tidak lagi menjadi alat pengentasan kemiskinan, melainkan mesin reproduksi kemiskinan baru yang struktural. Selama tata kelola pengawasan dokumen di tingkat desa masih longgar dan hanya dianggap sebagai formalitas di atas kertas, regulasi seketat apa pun di tingkat kementerian tidak akan pernah bisa membendung kreativitas "jalur tikus" pencatatan sipil ini.

Kritik atas Pemberdayaan Kosmetik dan Kuasa Patriarki

Mengapa jalur perlindungan formal dari pemerintah sering kali tidak dilirik oleh warga? Jawabannya terletak pada ketidakmampuan program-program pembuat kebijakan dalam menyentuh akar masalah. Selama ini, intervensi pemerintah daerah terhadap mantan buruh migran atau calon buruh migran kerap kali bersifat kosmetik dan berorientasi jangka pendek.

Program pemberdayaan perempuan di desa biasanya mentok pada pelatihan keterampilan domestik, seperti memasak, menjahit, atau membuat kerajinan tangan, dengan asumsi hal itu akan mendongkrak ekonomi keluarga.

Asumsi ini keliru besar. Masalah utama buruh migran perempuan kelas bawah bukanlah semata-mata tidak adanya keterampilan tangan, melainkan ketiadaan posisi tawar (bargaining position) dalam struktur sosial dan hukum. Menjejali mereka dengan keterampilan ekonomi tanpa membekali mereka dengan kesadaran hukum dan advokasi kritis hanyalah tindakan sia-sia.

Ketika dihadapkan pada calo yang manipulatif atau kekerasan di ruang publik, keterampilan memasak tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Mereka membutuhkan literasi kritis, pengetahuan atas hak-hak hukum, dan keberanian untuk bersuara di ruang publik.

Tantangan ini diperparah oleh budaya patriarki pedesaan yang masih kental menempatkan perempuan dalam batas konco wingking (teman di area belakang/domestik). Perempuan sering kali dikeluarkan dari ruang sirkulasi informasi penting dan forum pengambilan keputusan strategis desa, seperti Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).

Dominasi aktor-aktor laki-laki dari kalangan elite lokal membuat kebijakan anggaran desa jarang sekali atau bahkan tidak pernah mengalokasikan dana khusus untuk perlindungan dan pengawasan buruh migran. Akibat ketimpangan gender dan kelas yang berlapis ini, aspirasi kelompok perempuan rentan ini terus-menerus terpinggirkan, menjadikan mereka target empuk bagi sindikat perdagangan manusia.

Model Kampung Buruh Migran sebagai Solusi Radikal

Di tengah absennya perlindungan negara yang responsif dan inklusif di tingkat hulu, secercah harapan radikal justru lahir dari inisiatif komunitas itu sendiri. Melalui gerakan Kampung Buruh Migran (KBM) yang diorganisasi oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) bersama para mantan buruh migran perempuan di Desa Tracap, kita disuguhi sebuah manifesto perlawanan taktis dari bawah.

Para penyintas ini menolak untuk terus menjadi objek penderita dalam implementasi kebijakan. Berbekal refleksi atas pengalaman kolektif mereka sebagai korban ketidakadilan struktur sosial, mereka mengubah diri mereka dari sekadar korban (victims) menjadi agen perubahan (agents of change). Gerakan KBM mengonsolidasikan kekuatan dengan melakukan tiga strategi dasar yang terukur: pengorganisasian kelompok, pemberdayaan berbasis literasi kritis, dan advokasi kebijakan di tingkat lokal.

Secara swadaya, mereka mengadakan pertemuan rutin untuk mendiskusikan masalah komunitas, membangun jaring pengaman sosial ekonomi melalui koperasi dan arisan mandiri, hingga mendirikan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi anak-anak yang ditinggal ibunya bekerja di luar negeri.

Langkah paling krusial yang mereka lakukan adalah memotong rantai informasi calo ilegal. Mereka menerbitkan panduan mandiri, menyebarkan informasi hak-hak buruh migran, dan mengedukasi warga desa cara mendeteksi sindikat perdagangan manusia sejak dini.

Lebih jauh, kekuatan kolektif ini berhasil mendobrak dominasi ruang publik desa, memaksa para pengambil kebijakan di tingkat desa untuk mendengarkan suara mereka dan merumuskan aturan lokal yang memperketat ruang gerak calo ilegal.

Menuju Paradigma Desa Inklusif

Pelajaran terbesar yang dipetik dari keberhasilan advokasi mandiri di Desa Tracap adalah mendesaknya perubahan paradigma dalam melihat isu perlindungan buruh migran. Pemerintah tidak bisa lagi menggunakan pendekatan top-down yang birokratis dan hanya bersifat reaktif ketika kasus kekerasan atau perdagangan manusia sudah telanjur meledak di luar negeri.

Sudah saatnya negara secara serius melirik, melegitimasi, dan mereplikasi model perlindungan berbasis komunitas seperti KBM ke berbagai wilayah kantong migran lainnya di seluruh Indonesia. Desa tidak boleh lagi dibiarkan beroperasi sebagai komoditas penyedia tenaga kerja murah yang rentan dieksploitasi.

Otonomi desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa harus diarahkan untuk menciptakan "Desa Inklusif" sebuah ruang aman di mana kelompok paling rentan sekalipun memiliki hak suara, akses modal yang adil, serta perlindungan hukum yang nyata.

Memerangi sindikat perdagangan manusia berskala internasional memang membutuhkan komitmen politik dan anggaran yang besar dari negara. Namun, komitmen raksasa tersebut harus diwujudkan dalam tindakan yang paling mendasar: memperkuat ketahanan warga langsung di depan halaman rumah mereka sendiri. Ketika desa telah berubah menjadi benteng yang kokoh dan warganya memiliki kesadaran kritis yang tajam, maka dengan sendirinya, ruang gerak bagi para penyelundup manusia akan terkunci rapat.

***

*) Oleh : An'ngam Khafifi, Dosen.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. 

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.