Merawat Marwah Jam'iyyah, Menjaga Warisan Pesantren

MALANG – Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), suhu politik di lingkungan jam'iyyah mulai menghangat. Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Setiap menjelang pergantian kepemimpinan, dinamika organisasi hampir selalu meningkat.

Perbedaan pandangan, munculnya berbagai kelompok, hingga tarik-menarik kepentingan merupakan bagian dari proses demokrasi organisasi. Namun, ketika kompetisi mulai mengalahkan adab, ketika ambisi lebih menonjol daripada pengabdian, saat itulah NU sedang menghadapi ujian yang sesungguhnya.

Belakangan, publik Nahdliyin menyaksikan berbagai ketegangan yang muncul dalam forum-forum resmi organisasi. Insiden yang terjadi dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama di Kediri menjadi pelajaran penting bahwa kontestasi kepemimpinan tidak boleh mengikis marwah jam'iyyah.

Perebutan palu sidang, silang pendapat yang berlangsung keras, hingga menguatnya polarisasi di antara kelompok-kelompok pendukung menunjukkan bahwa NU sedang berada di persimpangan jalan. Pertanyaannya sederhana, tetapi sangat mendasar: ke mana arah NU hendak dibawa?

Sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, NU lahir bukan untuk menjadi arena perebutan kekuasaan. Para muassis mendirikan jam'iyyah ini sebagai ruang pengabdian kepada agama, bangsa, dan umat.

Sejak awal, NU dibangun di atas fondasi ilmu, akhlak, tawaduk, dan khidmah. Tradisi pesantren mengajarkan bahwa jabatan bukan sesuatu yang dikejar, melainkan amanah yang datang karena kepercayaan.

Di sinilah sesungguhnya letak keistimewaan NU dibanding organisasi lain. Dalam tradisi pesantren, seseorang dihormati bukan karena kuatnya lobi politik atau luasnya jaringan kekuasaan, melainkan karena keluasan ilmu, ketulusan mengabdi, dan kedalaman spiritualitasnya. Kepemimpinan lahir dari keteladanan, bukan dari ambisi.

Karena itu, wajar apabila sebagian warga Nahdliyin mulai merasa prihatin ketika dinamika menjelang Muktamar lebih banyak diwarnai kalkulasi politik dibanding pertarungan gagasan.

Perdebatan mengenai siapa yang menang dan siapa yang kalah seakan lebih dominan dibanding diskusi tentang bagaimana NU menjawab tantangan zaman, memperkuat pendidikan pesantren, membangun kemandirian ekonomi umat, atau memperluas peran keagamaan di tengah perubahan sosial yang begitu cepat.

Padahal, tantangan yang dihadapi NU ke depan jauh lebih besar dibanding sekadar pergantian kepemimpinan. Era digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh ilmu agama. Polarisasi politik masih menyisakan luka sosial.

Generasi muda membutuhkan model dakwah yang lebih adaptif. Di sisi lain, pesantren dituntut semakin mandiri menghadapi perubahan ekonomi global. Semua persoalan itu membutuhkan kepemimpinan yang mampu menyatukan, bukan justru memperlebar sekat-sekat internal.

Tradisi kepemimpinan NU sesungguhnya telah memberikan teladan yang sangat berharga. Banyak ulama besar tidak pernah menawarkan diri untuk memimpin. Mereka justru dipanggil, diminta, bahkan didesak oleh para kiai sepuh untuk menerima amanah.

Dalam khazanah pesantren, semakin seseorang mengejar jabatan, semakin ia dituntut untuk mengoreksi niatnya. Sebaliknya, mereka yang tidak memburu kedudukan justru sering kali dianggap lebih layak memikul tanggung jawab. Nilai inilah yang terasa semakin mahal pada hari ini.

Di tengah dinamika tersebut, nama KH. Achmad Azaim Ibrahimy kerap disebut oleh sebagian kalangan Nahdliyin sebagai salah satu figur yang merepresentasikan wajah pesantren. Terlepas dari apakah beliau bersedia atau tidak memikul amanah struktural, sosok Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo itu dinilai banyak pihak sebagai representasi kepemimpinan yang lahir dari tradisi keilmuan, bukan dari kontestasi politik.

Hal itu tidak terlepas dari posisi historis Pesantren Sukorejo dalam perjalanan NU. Dari pesantren inilah berbagai keputusan penting pernah lahir, termasuk perumusan kembali Khittah NU 1926 pada Muktamar 1984 yang menjadi tonggak penting perjalanan organisasi. Sukorejo bukan sekadar institusi pendidikan, melainkan simbol bagaimana pesantren menjadi penyangga moral dan spiritual jam'iyyah.

Sebagai cucu KHR As'ad Syamsul Arifin, KH. Azaim Ibrahimy mewarisi tradisi keilmuan yang panjang. Namun yang lebih penting bukanlah faktor genealoginya, melainkan bagaimana beliau dikenal luas sebagai sosok yang memilih menjaga pesantren, membina santri, dan merawat tradisi keilmuan daripada terlibat dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan organisasi.

Pilihan itu sesungguhnya menyampaikan pesan yang sangat dalam. Bahwa membesarkan NU tidak selalu harus dilakukan dari kursi struktural. Ada pengabdian yang lahir dari ruang-ruang sunyi pesantren, dari doa-doa para kiai, dari pendidikan santri, serta dari keteladanan hidup yang terus diwariskan lintas generasi.

NU membutuhkan pemimpin organisasi. Namun NU juga membutuhkan penjaga ruh. Sebab organisasi yang besar tidak hanya ditopang oleh struktur, tetapi juga oleh kultur. Tidak hanya oleh administrasi, tetapi juga oleh adab. Tidak hanya oleh kebijakan, tetapi juga oleh keberkahan yang lahir dari keikhlasan para ulama.

Muktamar mendatang seharusnya menjadi ruang musyawarah, bukan arena pertarungan yang menguras energi jam'iyyah. Perbedaan pilihan adalah keniscayaan, tetapi persaudaraan harus tetap menjadi panglima. Sebab, siapa pun yang terpilih nantinya tetap akan memimpin rumah besar yang sama, yakni Nahdlatul Ulama.

NU telah melewati perjalanan satu abad lebih bukan karena selalu bebas dari konflik. Organisasi ini mampu bertahan karena setiap kali menghadapi persimpangan, para kiai selalu mengembalikan arah perjalanan kepada nilai-nilai pesantren. Di sanalah ilmu ditempatkan di atas kepentingan, adab didahulukan daripada ambisi, dan khidmah dipilih dibanding hasrat kekuasaan.

Maka, menjelang Muktamar kali ini, mungkin bukan hanya soal siapa yang akan menjadi ketua umum yang perlu direnungkan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana memastikan NU tetap menjadi rumah besar yang teduh bagi seluruh Nahdliyin.

Marwah jam'iyyah tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memegang palu sidang, melainkan oleh sejauh mana seluruh warganya mampu menjaga warisan luhur para muassis: ilmu, adab, persaudaraan, dan keikhlasan dalam berkhidmah kepada umat.

***

*) Oleh : Fairouz Huda, Nahdliyin Pinggiran.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. 

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.