Marhaesnisme Is Dead

Malang – Ada banyak gagasan besar yang lahir dari ruang-ruang akademik. Namun ada pula gagasan yang lahir dari percakapan sederhana di pinggir jalan, dari pertemuan dengan rakyat biasa, dan dari kegelisahan melihat ketidakadilan yang berlangsung di depan mata. Marhaenisme adalah salah satunya.

Kisah tentang lahirnya Marhaenisme berawal ketika Bung Karno bertemu dengan seorang petani di kawasan persawahan selatan Bandung. Dalam pertemuan sederhana itu, Bung Karno berdialog dengan seorang petani bernama Marhaen. Dari percakapan tersebut, ia menemukan sebuah realitas sosial yang unik.

Petani itu bukan buruh yang bekerja pada orang lain. Ia memiliki tanah sendiri, alat pertanian sendiri, dan bekerja dengan tenaganya sendiri. Namun hasil yang diperoleh hanya cukup untuk menghidupi keluarganya. Ia tidak miskin karena malas bekerja, melainkan karena berada dalam struktur ekonomi yang membuatnya sulit berkembang.

Pengalaman itulah yang kemudian menginspirasi Bung Karno untuk memperkenalkan istilah "Marhaen" sebagai representasi rakyat kecil Indonesia yang hidup dalam keterbatasan akibat sistem ekonomi yang timpang. Dari sana lahirlah Marhaenisme, sebuah konsep perjuangan yang dirumuskan sebagai jalan khas Indonesia dalam melawan ketidakadilan, kolonialisme, imperialisme, dan eksploitasi ekonomi.

Marhaenisme tidak lahir sebagai salinan mentah dari sosialisme Eropa ataupun Marxisme klasik. Bung Karno memahami bahwa kondisi masyarakat Indonesia berbeda dengan masyarakat industri di Barat.

Karena itu, ia berusaha mengadaptasi berbagai gagasan besar dunia ke dalam konteks sosial, budaya, dan sejarah Indonesia. Dalam pandangannya, teori perjuangan harus berpijak pada realitas rakyat yang dihadapi, bukan sekadar meniru pengalaman bangsa lain.

Di sinilah letak keunikan Marhaenisme. Ia bukan sekadar teori ekonomi atau ideologi politik, tetapi cara pandang untuk memahami siapa yang harus diperjuangkan dan bagaimana perjuangan itu dilakukan. Marhaenisme lahir dari keberpihakan kepada rakyat kecil: petani, nelayan, pedagang kecil, buruh, dan seluruh kelompok masyarakat yang menjadi korban ketimpangan ekonomi maupun politik.

Membaca Marhaenisme juga berarti membaca perjalanan panjang bangsa Indonesia. Gagasan ini tumbuh di tengah pergolakan melawan kolonialisme. Ia berkembang ketika nasionalisme Indonesia sedang mencari bentuknya. Bahkan, dalam banyak hal, Marhaenisme menjadi salah satu fondasi pemikiran yang memengaruhi arah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Banyak peneliti melihat bahwa pemikiran Bung Karno sangat dipengaruhi oleh tradisi kebudayaan Jawa yang menekankan harmoni, keseimbangan, dan kemampuan menyatukan berbagai unsur yang berbeda. Hal ini terlihat dalam gagasan besar Bung Karno tentang persatuan nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme yang kemudian dikenal dengan konsep Nasakom. Dalam tradisi Jawa, penyatuan berbagai unsur yang berbeda bukan dianggap sebagai kontradiksi, melainkan sebagai upaya mencari keseimbangan demi tujuan yang lebih besar.

Karena itu, Marhaenisme sesungguhnya bukan hanya berbicara tentang ekonomi. Ia juga berbicara tentang kebangsaan, keadilan sosial, demokrasi, bahkan spiritualitas. Bung Karno merumuskan Marhaenisme sebagai perpaduan antara sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Nasionalisme yang berpihak kepada rakyat kecil, serta demokrasi yang tidak hanya berhenti pada prosedur politik, tetapi juga menghadirkan keadilan ekonomi.

Perjalanan Marhaenisme kemudian mengalami berbagai metamorfosis. Pada tahap awal, ia hadir sebagai teori perjuangan yang digunakan untuk membangkitkan kesadaran rakyat terhadap penjajahan.

Selanjutnya, Marhaenisme menjadi ideologi perjuangan partai politik, khususnya Partindo dan kemudian PNI. Dalam perkembangan berikutnya, banyak kalangan melihat adanya irisan kuat antara nilai-nilai Marhaenisme dan Pancasila.

Tidak sedikit yang menyebut bahwa Pancasila merupakan pengejawantahan nilai-nilai Marhaenisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski demikian, keduanya tetap memiliki karakter yang berbeda. Pancasila menjadi dasar negara yang disepakati seluruh bangsa Indonesia, sedangkan Marhaenisme merupakan teori perjuangan yang lebih spesifik dalam menjelaskan arah perubahan sosial dan ekonomi.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, Bung Karno bahkan secara terbuka menyatakan bahwa Marhaenisme adalah "Marxisme yang diterapkan di Indonesia". Pernyataan ini sering disalahpahami. Yang dimaksud Bung Karno bukanlah mengubah Indonesia menjadi negara komunis, melainkan mengambil metode analisis sosial yang berpihak kepada rakyat tertindas, kemudian menyesuaikannya dengan karakter bangsa Indonesia yang religius, majemuk, dan berbudaya.

Namun sejarah bergerak cepat. Pergantian rezim politik, perubahan arah pembangunan nasional, serta dinamika global membuat Marhaenisme perlahan kehilangan posisi strategisnya dalam diskursus politik nasional. Ia tetap dikenang sebagai warisan intelektual Bung Karno, tetapi tidak lagi menjadi arus utama dalam perdebatan kebijakan publik. Pertanyaannya, apakah Marhaenisme benar-benar telah mati?

Jawabannya tentu tidak sesederhana itu. Sebab esensi Marhaenisme sesungguhnya masih relevan hingga hari ini. Ketika petani kesulitan mendapatkan harga yang adil, ketika nelayan terhimpit biaya produksi yang terus naik, ketika UMKM berjuang menghadapi dominasi modal besar, atau ketika kesenjangan sosial semakin melebar, sesungguhnya persoalan yang dihadapi tidak jauh berbeda dengan kegelisahan yang dahulu ditemukan Bung Karno saat berbincang dengan Marhaen di pinggir sawah.

Marhaenisme bukan sekadar nostalgia politik masa lalu. Ia adalah pengingat bahwa pembangunan harus berpihak kepada rakyat. Bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati segelintir orang. Bahwa negara harus hadir melindungi kelompok yang lemah. Dan bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya soal bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga terbebas dari kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan.

Karena itu, relevansi Marhaenisme pada abad ke-21 bukan terletak pada perdebatan ideologis yang kaku, melainkan pada keberaniannya mengajukan satu pertanyaan sederhana namun mendasar: apakah kebijakan yang dibuat hari ini benar-benar berpihak kepada rakyat kecil?

Selama pertanyaan itu masih penting untuk dijawab, selama masih ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam arus pembangunan, dan selama cita-cita keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud, maka Marhaenisme tidak pernah benar-benar mati.

Ia tetap hidup sebagai ruh keberpihakan kepada wong cilik, sebagai suara yang mengingatkan bahwa tujuan akhir negara bukan sekadar pertumbuhan, melainkan kesejahteraan yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. (*)

***

*) Oleh : Syaifudin Zuhri, S.Pd., Founder Ayaskara Foundation/Demisioner Ketua DPC GmnI Kab. Malang 2025.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. 

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.