Menggadaikan Suara Mahasiswa

Surabaya – Dua puluh juta rupiah. Itu angka yang disebut ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno ketika mengakui menerima uang menjelang demonstrasi Juni 2026 lalu. Mahasiswa yang juga ikut menerima mendapat bagian satu hingga dua juta rupiah per orang.

Sepekan setelah pengakuan itu viral, Presiden Prabowo Subianto berbicara di hadapan ribuan hadirin di Gorontalo. Beliau menyebut ada demonstran yang tidak tahu tujuan aksinya sendiri karena hanya tergiur imbalan dua ratus ribu rupiah.

Dua angka itu merangkum sesuatu yang perlu kita telisik lebih serius: suara mahasiswa ternyata begitu murah. Kemurahan itulah yang membuat ekosistem informasi dalam gerakan sipil begitu mudah dimanipulasi dan dikendalikan oleh penguasa. Ilmuwan sosial dalam bukunya menunjukkan bahwa kepercayaan publik tidak dibangun dari niat baik, melainkan dari sinyal yang dapat diverifikasi secara independen.

Publik mempercayai demonstrasi karena sinyal yang tampak reliabel pada simbol yang mudah dikenali seperti almamater, tuntutan tertulis, serta kehadiran fisik. Ketika sinyal tersebut dapat dibeli, seluruh sistem pemaknaan publik atas peristiwa penting itu menjadi sangat rentan.

Realitas manipulasi ini dapat bekerja sangat efektif karena kerentanan internal gerakan. Merujuk pada studi Elfreda Chatman tentang kemiskinan informasi, kelompok dalam situasi ketidakpastian tinggi cenderung mudah mempercayai figur yang seolah memiliki otoritas, acapkali tanpa mekanisme verifikasi memadai.

Bagi mahasiswa yang baru pertama merespons panggilan aksi, mereka sering kali dihadapkan pada disorientasi: siapa yang pantas dipercaya, ke mana arah pergerakan, dan dari mana dukungan logistik dapat dibenarkan.

Dalam ruang kekosongan inilah, aktor pragmatis yang datang membawa kapital finansial sekaligus narasi yang terdengar rasional, dengan sangat mudah menyusup dan diterima sebagai bagian organik dari jaringan gerakan.

Di luar persoalan manipulasi di lapangan, muncul residu masalah yang jauh lebih destruktif, yakni kapitalisasi narasi demonstran bayaran untuk mendelegitimasi gerakan secara keseluruhan. Pernyataan elite kekuasaan bahwa mereka mengetahui siapa penyandang dana di balik aksi menunjukkan bagaimana narasi tersebut bekerja efektif sebagai represi kultural.

Kita sedang menyaksikan secara gamblang bagaimana satu kasus pragmatisme murahan dari segelintir oknum pada satu kampus berhasil direproduksi menjadi senjata ampuh untuk menggugat kredibilitas ribuan mahasiswa lain yang sungguh turun ke jalan dengan membawa idealisme serta tuntutan yang sangat objektif. Sayangnya, satu video anomali dari oknum kampus sudah cukup untuk memasok amunisi bagi pihak yang ingin mengebiri legitimasi keseluruhan gelombang protes.

Mekanisme ini dikenal sebagai kontaminasi silang. Sebuah informasi faktual pada kasus tertentu digunakan secara manipulatif untuk menyemai benih keraguan pada konteks pergerakan yang lebih luas.

Publik dihadapkan pada kebingungan karena tidak memiliki alat saring yang memadai untuk membedah mana demonstran yang murni bergerak atas dasar nurani dan mana yang dimobilisasi oleh transaksi material. Ketika kedua kelompok ini mengenakan jas almamater yang sama di jalan yang sama, ketidakpercayaan menyebar merata, mengaburkan garis batas antara idealisme dan pragmatisme.

Implikasinya amatlah serius. Secara historis, gerakan mahasiswa selalu memosisikan diri sebagai sumber informasi alternatif yang dipercaya karena dipandang steril dari kepentingan material. Ketika modal sosial ini digerus, yang teramputasi bukan sekadar kredibilitas satu organisasi.

Kita kehilangan simpul kritis dalam ekosistem informasi publik yang selama ini menjadi kekuatan penyeimbang terhadap dominasi pusaran kekuasaan. Oleh karena itu, respons atas patologi sosial ini tidak cukup hanya dengan sanksi organisasi.

Gerakan sipil mendesak perlunya infrastruktur epistemik yang kokoh: sistem transparansi pengelolaan sumber daya yang akuntabel, protokol pengambilan keputusan partisipatoris, serta kecakapan kritis. Tanpa adanya kesadaran struktural ini, harga sebuah suara idealisme akan terus terdevaluasi menjadi sangat murah. Dan selama ia murah, pialang kekuasaan akan selalu siap membelinya kapan saja. (*)

***

*) Oleh : Arya Wijaya Pramodha Wardhana, Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. 

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.