Perlindungan WNI Tanpa Kewarganegaraan di Luar Negeri

DKI Jakarta – Tidak ada seorang pun yang memilih untuk hidup tanpa kewarganegaraan. Namun dalam praktiknya, sejumlah orang dapat terjebak dalam kondisi stateless atau tanpa kewarganegaraan akibat berbagai persoalan hukum dan administratif.

Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri, kondisi tersebut dapat menimbulkan kerentanan yang sangat serius karena hilangnya akses terhadap perlindungan negara serta berbagai hak dasar yang seharusnya dijamin.

Fenomena statelessness sering kali luput dari perhatian publik. Padahal, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan status administrasi kependudukan, tetapi juga menyangkut hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk diakui sebagai subjek hukum dan memperoleh perlindungan dari negara.

Secara umum, statelessness terjadi ketika seseorang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara mana pun berdasarkan hukum yang berlaku. Kondisi ini dapat muncul akibat konflik hukum kewarganegaraan, kehilangan dokumen identitas, masalah pencatatan sipil, maupun berbagai situasi lain yang menyebabkan seseorang kesulitan membuktikan status kewarganegaraannya.

Dalam konteks global yang semakin dinamis, mobilitas manusia lintas negara yang tinggi turut meningkatkan kompleksitas persoalan kewarganegaraan dan menuntut kesiapan negara dalam memberikan perlindungan yang efektif.

Akibat yang ditimbulkan tidaklah sederhana. Individu yang mengalami statelessness sering menghadapi hambatan dalam memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan yang layak, perlindungan hukum, hingga akses perjalanan internasional.

Dalam banyak kasus, mereka hidup dalam ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Kondisi tersebut berpotensi menempatkan seseorang dalam situasi rentan terhadap eksploitasi, diskriminasi, bahkan pengabaian hak-hak dasarnya.

Dari perspektif hak asasi manusia, kewarganegaraan bukan sekadar status administratif. Kewarganegaraan merupakan pintu masuk bagi seseorang untuk menikmati berbagai hak yang dijamin oleh negara. Oleh karena itu, hilangnya kewarganegaraan sering kali berimplikasi pada hilangnya akses terhadap perlindungan hukum, layanan publik, dan berbagai bentuk jaminan negara lainnya.

Konstitusi Indonesia telah memberikan landasan yang kuat terkait hak atas kewarganegaraan. Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewarganegaraan merupakan hak konstitusional yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil. Ketika seorang WNI menghadapi risiko kehilangan pengakuan atas status kewarganegaraannya, negara memiliki tanggung jawab untuk hadir memberikan perlindungan dan penyelesaian yang berkeadilan.

Dalam konteks internasional, perhatian terhadap isu statelessness telah lama menjadi mandat dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Melalui berbagai instrumen dan program global, UNHCR mendorong negara-negara untuk mencegah terjadinya statelessness, melindungi individu yang terdampak, serta mengupayakan penyelesaian status kewarganegaraan secara berkelanjutan.

Meskipun Indonesia belum menjadi pihak pada Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan maupun Konvensi 1961 tentang Pengurangan Kasus Tanpa Kewarganegaraan, semangat perlindungan terhadap individu yang rentan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal yang diakui masyarakat internasional.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap HAM, Indonesia memiliki kepentingan untuk memastikan tidak ada warga negaranya yang kehilangan pengakuan hukum dan perlindungan negara.

Dalam konteks tersebut, pembahasan Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan hak atas kewarganegaraan. Salah satu ketentuan yang patut mendapat perhatian adalah Pasal 26 RUU HAM yang secara eksplisit mengatur hak atas kewarganegaraan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Pasal 26 ayat (1) RUU HAM menyatakan bahwa setiap individu berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya. Rumusan ini merupakan langkah maju dalam pembangunan sistem HAM nasional karena menempatkan kewarganegaraan sebagai hak yang harus dijamin negara secara utuh. Ketentuan tersebut tidak hanya mengakui hak untuk memperoleh kewarganegaraan, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap risiko kehilangan kewarganegaraan secara sewenang-wenang.

Bagi WNI yang berada di luar negeri, norma ini memiliki arti yang sangat penting. Dalam berbagai kasus, persoalan administrasi, keterbatasan dokumen, konflik hukum kewarganegaraan, maupun perubahan status hukum dapat menimbulkan keraguan terhadap status kewarganegaraan seseorang.

Melalui Pasal 26 ayat (1), negara didorong untuk membangun mekanisme perlindungan yang memastikan bahwa setiap persoalan tersebut diselesaikan melalui proses yang adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Lebih lanjut, Pasal 26 ayat (2) RUU HAM menegaskan bahwa setiap individu bebas memilih kewarganegaraannya dan berhak menikmati hak yang bersumber serta melekat pada kewarganegaraan tersebut tanpa diskriminasi. Ketentuan ini memperluas pemahaman bahwa kewarganegaraan bukan sekadar status hukum formal, melainkan instrumen yang memungkinkan seseorang menikmati hak-hak dasar secara setara dan bermartabat.

Dalam perspektif HAM modern, kewarganegaraan sering disebut sebagai "hak untuk memiliki hak" (the right to have rights) karena menjadi dasar bagi penikmatan berbagai hak lainnya. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap kewarganegaraan tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan yang menjamin akses terhadap perlindungan diplomatik, bantuan hukum, pelayanan publik, dan mekanisme pemulihan yang efektif ketika hak tersebut terancam.

Selain persoalan status hukum, statelessness juga merupakan persoalan pemenuhan hak dasar. Ketika seseorang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara mana pun, ia berisiko kehilangan akses terhadap berbagai hak yang seharusnya melekat pada setiap manusia. Dalam perspektif hak asasi manusia, kondisi tersebut menempatkan individu stateless sebagai kelompok rentan yang memerlukan perhatian dan perlindungan khusus dari negara.

Bagi WNI yang mengalami statelessness di luar negeri, kerentanan tersebut dapat berlapis. Mereka sering menghadapi kesulitan memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan yang layak, bantuan sosial, perlindungan hukum, hingga akses terhadap dokumen perjalanan. Dalam beberapa kasus, status tanpa kewarganegaraan juga meningkatkan risiko terjadinya eksploitasi tenaga kerja, perdagangan orang, penahanan imigrasi berkepanjangan, serta berbagai bentuk diskriminasi lainnya. Akibatnya, hak-hak dasar yang dijamin dalam instrumen HAM nasional maupun internasional menjadi sulit untuk dinikmati secara efektif.

Padahal, prinsip dasar HAM menegaskan bahwa hak asasi melekat pada setiap manusia tanpa memandang status kewarganegaraannya. Oleh karena itu, hilangnya status kewarganegaraan tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan penghormatan terhadap martabat manusia. Negara tetap memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah perlindungan yang memungkinkan individu stateless memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar serta proses penyelesaian status hukumnya.

Dalam konteks perlindungan WNI di luar negeri, pemenuhan hak dasar bagi individu yang berisiko atau telah menjadi stateless harus dipandang sebagai bagian integral dari kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya.

Kehadiran negara tidak cukup diwujudkan melalui upaya administratif untuk memulihkan status kewarganegaraan, tetapi juga melalui penyediaan bantuan hukum, fasilitasi akses kesehatan, pendampingan sosial, perlindungan konsuler, serta mekanisme pemulihan yang berorientasi pada kepentingan terbaik individu yang terdampak.

Apabila dikaitkan dengan fenomena statelessness, Pasal 26 RUU HAM memiliki nilai strategis sebagai instrumen pencegahan. Negara tidak cukup hanya menyelesaikan kasus setelah seseorang menjadi stateless, tetapi juga harus membangun sistem yang mampu mendeteksi dan mencegah risiko kehilangan kewarganegaraan sejak dini. Pendekatan preventif ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada WNI yang kehilangan hubungan hukum dengan negaranya akibat kelemahan sistem administrasi atau ketidakpastian regulasi.

Karena itu, RUU HAM perlu mengakomodasi pengaturan yang lebih rinci mengenai mekanisme perlindungan bagi WNI di luar negeri yang menghadapi risiko statelessness. Penguatan koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait, penyediaan bantuan hukum, peningkatan layanan konsuler, serta kerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR merupakan langkah-langkah yang dapat memperkuat implementasi hak atas kewarganegaraan dalam praktik.

Selain penguatan regulasi, perlu dipertimbangkan penguatan kelembagaan melalui kehadiran unsur Kementerian Hak Asasi Manusia pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, khususnya di negara-negara yang memiliki jumlah WNI rentan yang cukup signifikan.

Kehadiran pegawai atau pejabat yang memiliki kompetensi khusus di bidang HAM dapat menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap kasus yang berpotensi menimbulkan statelessness ditangani tidak semata-mata dari perspektif administratif dan keimigrasian, tetapi juga dari perspektif pemenuhan hak asasi manusia.

Perwakilan Kementerian HAM di lingkungan kedutaan atau perwakilan RI dapat berperan dalam melakukan identifikasi dini terhadap WNI yang berisiko kehilangan kewarganegaraan, memberikan pendampingan dalam proses pemulihan status kewarganegaraan, melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait di dalam negeri, serta memastikan bahwa hak-hak dasar individu yang terdampak tetap terpenuhi selama proses penyelesaian berlangsung. Fungsi ini menjadi penting mengingat proses verifikasi dan pemulihan kewarganegaraan sering kali membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Lebih jauh, kehadiran unsur Kementerian HAM dapat memperkuat mekanisme pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan hak dasar WNI stateless atau yang berisiko menjadi stateless, termasuk akses terhadap bantuan hukum, layanan kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan bagi anak, serta perlindungan dari eksploitasi dan perlakuan diskriminatif.

Dengan demikian, negara tidak hanya hadir untuk memulihkan status kewarganegaraan seseorang, tetapi juga memastikan bahwa martabat dan hak-hak fundamentalnya tetap terlindungi selama proses tersebut berlangsung.

Gagasan ini sejalan dengan semangat Pasal 26 RUU HAM yang menempatkan hak atas kewarganegaraan sebagai hak asasi yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Kehadiran representasi Kementerian HAM pada Perwakilan RI akan menjadi wujud konkret pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam perlindungan WNI di luar negeri.

Melalui mekanisme tersebut, penanganan kasus statelessness tidak lagi bersifat reaktif setelah hak seseorang terlanggar, melainkan dilakukan secara preventif, responsif, dan berorientasi pada pemenuhan hak dasar serta perlindungan kelompok rentan.

Ukuran keberhasilan perlindungan HAM tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum yang dimiliki suatu negara, tetapi juga oleh kemampuan negara untuk menjangkau dan melindungi setiap warga negaranya, termasuk mereka yang berada jauh dari tanah air dan menghadapi situasi yang paling rentan.

Tidak boleh ada warga negara Indonesia yang kehilangan perlindungan hanya karena terjebak dalam persoalan status hukum. Kehadiran negara dalam memberikan kepastian, perlindungan, dan pemulihan merupakan wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus pelaksanaan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.

RUU HAM menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen tersebut. Dengan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai hak atas kewarganegaraan, pemenuhan hak dasar kelompok rentan, serta penguatan peran kelembagaan negara dalam perlindungan WNI di luar negeri, Indonesia dapat membangun sistem perlindungan HAM yang lebih responsif, inklusif, dan mampu menjawab tantangan global, sehingga setiap WNI tetap memperoleh pengakuan, perlindungan, dan martabat yang layak di mana pun mereka berada. (*)

***

*) Oleh : Dian Yusuf Ponco Saputro, Praktisi.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. 

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.