Jangan Biarkan Konflik Politik Menggerus Marwah Organisasi Islam

Kediri – Sejarah telah berkali-kali mengingatkan bahwa ketika organisasi agama terlalu larut dalam pusaran kekuasaan, yang pertama kali terkikis bukanlah kekuatannya, melainkan kewibawaan moralnya.

Sejarah Islam mengajarkan satu pelajaran penting: wafatnya Nabi Muhammad bukanlah akhir dari ujian umat. Justru setelah beliau wafat, umat dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga persatuan. Pada masa awal, perbedaan pendapat masih dapat diselesaikan melalui musyawarah.

Memasuki akhir pemerintahan Utsman bin Affan, ketegangan politik berubah menjadi pemberontakan yang berujung pada terbunuhnya sang khalifah. Peristiwa tersebut menjadi titik balik sejarah Islam, ketika konflik politik mulai merusak persaudaraan umat.

Situasi tidak berhenti di sana. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam kembali dilanda perang saudara. Perang Jamal, Perang Shiffin, hingga munculnya kelompok Khawarij memperlihatkan bagaimana perbedaan politik berkembang menjadi permusuhan yang mengorbankan nyawa. Bahkan Ali sendiri akhirnya gugur di tangan seorang pembunuh dari kelompok tersebut.

Memasuki masa Dinasti Umayyah, terutama ketika pemerintahan Yazid bin Muawiyah, kemerosotan moral politik mencapai titik yang sangat memprihatinkan. Tragedi Pertempuran Karbala yang merenggut nyawa Husain bin Ali beserta keluarga dan para pengikutnya menjadi salah satu luka terdalam dalam sejarah umat Islam.

Sebelumnya, Hasan bin Ali juga wafat dalam situasi yang hingga kini menjadi bagian dari perdebatan sejarah. Politik yang semestinya menjadi sarana menghadirkan kemaslahatan berubah menjadi arena perebutan kekuasaan yang mengorbankan nilai-nilai agama.

Ironisnya, semua peristiwa itu terjadi ketika para sahabat Nabi dan generasi tabi'in masih hidup. Orang-orang saleh, ahli ibadah, dan ulama besar masih banyak. Namun sejarah menunjukkan bahwa keberadaan ulama saja tidak cukup apabila moral politik mengalami kemunduran.

Terbunuhnya Utsman, Ali, gugurnya Husain, dan wafatnya Hasan menjadi bukti bahwa ketika ambisi kekuasaan mengalahkan akhlak, bahkan generasi terbaik umat pun tidak mampu sepenuhnya mencegah tragedi.

Pelajaran sejarah tersebut sangat relevan bagi organisasi-organisasi Islam masa kini, termasuk Nahdlatul Ulama. Organisasi yang didirikan oleh ulama besar seperti KH. Hasyim Asy'ari dibangun di atas fondasi ilmu, keikhlasan, dan pengabdian kepada umat. Para pendirinya tidak mewariskan organisasi sebagai alat perebutan jabatan, melainkan sebagai wadah menjaga akidah, tradisi keilmuan, dan persatuan bangsa.

Namun sejarah NU sendiri menunjukkan bahwa organisasi sebesar apa pun tidak kebal terhadap dinamika politik. Ketika kepentingan kekuasaan mulai masuk ke dalam tubuh organisasi, potensi perpecahan ikut membesar. Pengalaman munculnya konflik internal dan kepengurusan tandingan pada era Abdurrahman Wahid menjadi pengingat bahwa tarik-menarik kepentingan politik dapat meninggalkan luka yang tidak kecil.

Dalam beberapa tahun terakhir, kedekatan sebagian elite NU dengan pusat kekuasaan kembali memunculkan perdebatan di kalangan warga nahdliyin. Salah satu contohnya adalah polemik mengenai pemberian izin pengelolaan tambang batu bara kepada badan usaha yang terkait dengan organisasi keagamaan.

Sebagian melihatnya sebagai peluang memperkuat kemandirian ekonomi umat, sementara sebagian lain mengkhawatirkan dampaknya terhadap independensi moral organisasi. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa setiap hubungan dengan kekuasaan harus selalu diiringi kehati-hatian agar marwah organisasi tetap terjaga.

Demikian pula, munculnya insiden saling dorong dalam forum-forum resmi NU, termasuk pada rangkaian Konbes dan Munas di Ploso, hendaknya dipandang sebagai bahan evaluasi bersama. Terlepas dari siapa yang benar atau salah, peristiwa semacam itu tidak mencerminkan tradisi musyawarah yang diwariskan para kiai pendiri. Perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar, tetapi adab dalam menyampaikan perbedaan tidak boleh hilang.

Sejarah mengajarkan bahwa kemunduran sebuah organisasi besar hampir selalu diawali oleh kemunduran akhlak, bukan oleh kekurangan orang pintar. Organisasi akan tetap kokoh selama ilmu berada di atas kepentingan, musyawarah berada di atas emosi, dan amanah berada di atas ambisi.

Karena itu, refleksi terbesar bagi NU hari ini bukanlah bagaimana semakin dekat dengan kekuasaan, melainkan bagaimana tetap mampu menjaga independensi moral di hadapan kekuasaan. NU tidak harus memusuhi pemerintah, tetapi juga tidak boleh kehilangan daya kritisnya.

NU akan tetap menjadi rumah besar umat apabila ulama tetap menjadi penuntun, bukan sekadar legitimasi; apabila kepentingan umat ditempatkan di atas kepentingan politik sesaat; dan apabila nilai-nilai akhlak yang diwariskan para muassis terus dijaga. Sebab sejarah telah berkali-kali mengingatkan bahwa ketika organisasi agama terlalu larut dalam pusaran kekuasaan, yang pertama kali terkikis bukanlah kekuatannya, melainkan kewibawaan moralnya. (*)

***

*) Oleh : H.M. Ali Shodiqin, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Hasyim Asy'ari Kediri.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. 

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.