Krisis Standar Pembuktian di Vonis Tipikor Nadiem Makarim

Surabaya – Hukuman penjara 10 tahun dan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp 809 miliar terhadap Nadiem Makarim dalam kasus korupsi Chromebook seharusnya menjadi puncak tekad negara untuk memerangi korupsi. Namun yang menonjol adalah rapuh dan bermasalahnya standar pembuktian di Pengadilan Korupsi ketika menangani kasus kejahatan kerah putih yang kompleks dan teknis.

Ketika satu hakim tidak setuju dan mengatakan bahwa Nadiem seharusnya dibebaskan karena bukti tidak memenuhi standar, sinyalnya bukan untuk melawan korupsi melainkan bahwa sistem pembuktian secara keseluruhan rusak.

Masalah pertama adalah bagaimana kerugian keuangan negara dan peran terdakwa dibangun. Dalam banyak kasus Pengadilan Korupsi seperti Chromebook, kerugian keuangan negara dihitung melalui angka-angka fantastis yang kemudian dikaitkan dengan orang-orang tertentu, melalui rantai asumsi daripada rantai bukti yang sebenarnya.

Ketika kerugian dan angka pengembalian dana begitu besar tetapi konstruksi mens rea/niat jahat, penyalahgunaan wewenang dan hubungan kausal langsung telah diperdebatkan hingga hakim harus tidak setuju sehingga kita sekarang menyaksikan standar pembuktian yang telah tergelincir menjadi "perkiraan kasar." Dalam hukum pidana, di mana korupsi adalah masalah besar, "terbukti secara kasar" adanya pelanggaran paling mencolok terhadap asas “beyond reasonable doubt”.

Kedua, bagaimana bukti digital dan komunikasi diterapkan dan dinilai. Kasus-kasus modern seperti Chromebook bergantung pada dokumen elektronik, obrolan, email, dan dokumen pengadaan teknis. Jadi konteks sangat penting. Ketika orang memiliki waktu kurang dari beberapa menit untuk berbicara tentang apa yang mereka tidak tahu, Anda kemungkinan akan mendapatkan kesan yang tidak akurat tentang situasi tersebut.

Ketika seorang hakim yang berbeda pendapat mengatakan bahwa bukti kunci tidak lengkap dan tidak cukup logis untuk menunjukkan niat memperkaya diri sendiri, yang sebenarnya dia tantang adalah tradisi Pengadilan Korupsi yang memperlakukan fragmen bukti sebagai kebenaran akhir. Pengadilan Korupsi seharusnya menjadi laboratorium forensik, bukan pameran potongan-potongan bukti yang dapat diinterpretasikan oleh pejabat sebagai kebenaran.

Ketiga, beban pembuktian di Pengadilan Korupsi menjadi lebih menonjol ketika persyaratan simbolis bahwa "seseorang harus dihukum" mengambil alih beban pembuktian bagi jaksa penuntut umum yang diangkat. Iklim publik yang ribut memaksa hakim dan jaksa untuk membuat keputusan moral: jika putusan terlalu ringan atau bebas, mereka akan dianggap lemah, kolusif atau pro koruptor.

Dengan demikian standar pembuktian bergeser dari "apakah terbukti secara hukum dan meyakinkan?" menjadi "apakah publik akan marah jika kita tidak menghukum?" Perubahan ini halus tetapi mematikan, karena pembuktian pidana menjadi masalah dramaturgi sosial dan bukan fungsi rasional dari aturan hukum.

Keempat, fakta bahwa ada pendapat berbeda sebenarnya menunjukkan krisis metodologis di kalangan hakim Pengadilan Korupsi itu sendiri. Satu atau lebih hakim telah membaca berkas yang sama, melihat saksi yang sama, mencoba bukti yang sama, tetapi menghasilkan kesimpulan yang berbeda: satu mengatakan dia telah membuktikan, yang lain mengatakan bukti tidak cukup.

Perbedaan pendapat semacam itu tentu sah dan bahkan sehat dalam tradisi peradilan, tetapi bagi publik yang hanya harus melihat hasil akhir itu berarti: standar pembuktian tidak dipahami dan diterapkan secara konsisten bahkan oleh penafsir tertinggi di ruang sidang.

Jika epistemologi hakim dalam panel yang sama begitu terfragmentasi, bagaimana Pengadilan Korupsi dapat mengharapkan publik untuk mempercayai bahwa keputusan mereka adalah kristalisasi tertinggi dari logika dan keadilan.

Kelima, kasus Chromebook menunjukkan bagaimana Pengadilan Korupsi tidak dapat membedakan dengan jelas antara kesalahan kebijakan, kelalaian administratif, dan korupsi sebagai tindak pidana. Keputusan teknologi, rekomendasi harga dan pemilihan vendor sering berada di area abu-abu antara kebijakan publik dan risiko komersial dalam rezim pengadaan yang sangat teknis.

Ketika semua kesalahan kebijakan diperlakukan sebagai korupsi secara luas dengan kerugian negara dan niat jahat, standar pembuktian tergelincir lagi: hakim dan jaksa enggan membedakan antara domain kebijakan mana yang harus dipertanggungjawabkan secara politik, administratif, dan domain kriminal mana yang harus ditangani dengan pembuktian yang paling ketat.

Akibatnya, Pengadilan Korupsi sering menjadi pengadilan kebijakan, bukan pengadilan kejahatan dan itu tidak hanya buruk bagi terdakwa tetapi juga buruk bagi selera publik untuk reformasi kebijakan di masa depan.

Keenam, dalam putusan Nadiem, banding tidak hanya akan menjadi aplikasi, tetapi juga ujian apakah pengadilan yang lebih tinggi akan mengatur ulang standar pembuktian yang telah kacau di tingkat pertama.

Jika pengadilan banding dan kasasi mengulangi retorika yang sama "pertimbangan hakim benar" dan tidak benar-benar mengurai lubang logis dalam konstruksi pembuktian maka pesannya jelas dan tegas: Pengadilan Korupsi adalah mesin hukuman, bukan mesin pencari kebenaran. Ketika mesin hukuman ini bergerak di sepanjang jalur standar pembuktian yang retak, semua orang baik pejabat, teknokrat, akademisi dapat terkena pukulan berikutnya jika mereka kebetulan berada di jalur politik yang salah.

Dalam negara hukum, standar pembuktian adalah benteng terakhir antara warga negara dan kekuatan kriminal negara. Putusan Chromebook menunjukkan betapa pentingnya standar pembuktian yang benar (fragmen bukti, tekanan simbolis dan ambiguitas metodologis dalam peradilan Pengadilan Korupsi).

Jika kasus ini dibiarkan menjadi preseden, maka pesan paling menakutkan bagi siapa pun yang bekerja dalam kebijakan publik adalah: kesalahan prosedural atau kebijakan yang salah dapat kapan saja diberi label "korupsi" dengan standar pembuktian yang elastis. Dan ketika standar pembuktian begitu lemah, keadilan berhenti menjadi proses pencarian kebenaran dan hanya alat formal untuk melegitimasi siapa yang harus dipidana.

***

*) Oleh : Fransiscus Nanga Roka, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan Pimpinan Law Firm Victorious Indonesia.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. 

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.