Mencari Sumber Pertumbuhan Baru di Luar Konsumsi

Jakarta Timur – Target pertumbuhan ekonomi delapan persen yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto dalam RPJMN 2025-2029 tertuang melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, dengan strategi pembangunan ekonomi kreatif dan pasar domestik sebagai salah satu penopang utamanya. Ambisi ini patut diapresiasi, namun realitas struktural menunjukkan jarak yang lebar antara cita dan capaian.

Lembaga sekelas IMF bahkan memproyeksikan pertumbuhan Indonesia hanya akan berkutat di kisaran 5,6 hingga 5,7 persen hingga 2029, jauh dari target resmi. Dalam konteks inilah pertanyaan tentang sektor alternatif penggerak ekonomi menjadi relevan untuk dikaji secara serius, terutama yang berbasis budaya populer, olahraga hiburan (sporttainment), dan diplomasi kawasan.

Persoalan paling mendasar terletak pada paradoks konsumsi masyarakat Indonesia. Data terbaru memperlihatkan bahwa kelompok kelas menengah dan menuju kelas menengah mencakup 66,35 persen dari total penduduk pada 2024, dengan kontribusi konsumsi mencapai 81,49 persen dari total konsumsi nasional.

Sayangnya, daya beli besar ini sebagian besar mengalir keluar negeri melalui konsumsi produk hiburan asing, mulai dari merchandise idola Korea, gim daring Tiongkok, hingga layanan streaming Amerika dan Jepang. Konsumsi seperti ini memperkaya rantai nilai negara produsen, bukan menumbuhkan industri kreatif domestik.

Fenomena ini selaras dengan kerangka yang dipopulerkan Koichi Iwabuchi tentang mukokuseki, yakni budaya populer yang "tanpa kebangsaan" dan mampu menembus pasar global karena fleksibilitasnya, sebagaimana terjadi pada produk budaya Jepang. Indonesia, sebaliknya, masih lebih banyak menjadi pasar penyerap ketimbang produsen budaya yang diekspor.

Padahal struktur ekonomi domestik menunjukkan urgensi diversifikasi. Data Badan Pusat Statistik mencatat penyusutan kelas menengah menjadi 46,7 juta orang pada November 2025, turun 1,1 juta orang dalam setahun terakhir, dengan pertumbuhan konsumsi per kapita kelompok ini hanya 4,1 persen, terendah dibanding kelompok miskin maupun kelas atas.

Sementara itu kelompok menuju kelas menengah justru membesar dari 137,5 juta menjadi 142 juta orang pada 2025, mendominasi 50,4 persen struktur populasi Indonesia. Artinya, lebih dari separuh masyarakat berada pada posisi rentan, mudah turun kelas, namun secara agregat tetap menjadi mesin konsumsi nasional.

Kerapuhan ini diperparah oleh pola belanja yang justru meningkat pada sektor nonproduktif, di mana pembelian telepon seluler melonjak 31 persen dan biaya transportasi naik 22 persen, sementara konsumsi pangan nyaris stagnan di 0,9 persen, sebagian ditopang oleh utang konsumtif lewat pinjaman daring dan pergadaian.

Sporttainment sering disebut sebagai jalan keluar, namun pengalaman Indonesia menunjukkan keterbatasannya sebagai instrumen ekonomi berkelanjutan. Penyelenggaraan Asian Games 2018 dan Piala Dunia Bola Basket FIBA 2023 memang berhasil mengangkat citra Indonesia sebagai tuan rumah yang kompeten secara logistik, tetapi dampaknya cenderung bersifat episodik, terbatas pada periode penyelenggaraan, dan minim keberlanjutan dalam membentuk industri turunan jangka panjang seperti yang dimiliki Jepang melalui ekosistem anime atau Korea Selatan melalui Hallyu yang terintegrasi dengan kebijakan ekspor budaya negara. Soft power lewat sporttainment memerlukan infrastruktur kelembagaan dan branding nasional yang konsisten, bukan sekadar momentum acara internasional yang berakhir begitu seremoni penutupan usai.

Di titik inilah pertanyaan tentang soft power versus sharp power menjadi penting untuk dibedah. Joseph Nye mendefinisikan soft power sebagai kemampuan memengaruhi pilihan pihak lain melalui daya tarik, bukan paksaan maupun insentif material semata.

Namun ketika sebuah negara menggunakan instrumen budaya secara terselubung untuk tujuan koersif atau manipulatif, format itu lebih tepat disebut sharp power, sebagaimana dikemukakan lembaga riset National Endowment for Democracy dalam mengkritisi pola pengaruh Tiongkok dan Rusia di ranah informasi global. Indonesia, dengan modal budaya yang kaya namun tata kelola yang belum matang, berisiko terjebak pada posisi pasif, menjadi objek penerima sharp power negara lain ketimbang aktor yang secara sengaja membangun soft power sendiri.

ASEAN semestinya dapat menjadi instrumen kolektif Indonesia untuk memperkuat posisi tawar budaya di kancah global. Sebagai negara terbesar di kawasan baik secara demografis maupun ekonomi, Indonesia berpeluang memimpin narasi soft power ASEAN yang menggabungkan kekayaan sumber daya alam, keragaman budaya, dan populasi muda yang besar. Namun kolektivitas ini memerlukan tata kelola kekayaan intelektual yang jauh lebih kuat.

Pembentukan ASEAN Intellectual Property Association dan berbagai inisiatif penguatan IP di kawasan menunjukkan kesadaran regional akan pentingnya melindungi aset kreatif, tetapi implementasinya masih jauh tertinggal dibanding Korea Selatan yang memiliki Korea Creative Content Agency dengan dukungan pembiayaan negara yang masif untuk ekspor konten budaya, atau Jepang yang lewat Cool Japan Fund secara eksplisit menjadikan budaya populer sebagai instrumen kebijakan luar negeri dan ekonomi sekaligus.

Perbandingan dengan Australia juga relevan, meski dengan basis yang berbeda. Australia mengandalkan soft power lewat pendidikan tinggi dan diplomasi publik yang terstruktur melalui lembaga seperti Australia Council for the Arts, dengan pendanaan yang jelas dan terukur untuk ekspor budaya kreatif. Bandingkan dengan Indonesia, yang baru memiliki Badan Ekonomi Kreatif sebagai motor utama, namun anggaran dan otoritas kelembagaannya masih jauh dari memadai untuk bersaing pada level regional, apalagi global.

Ekonom Fithra Faisal Hastiadi menekankan bahwa pencapaian target pertumbuhan tinggi memerlukan kerja sama lintas sektor dan kebijakan yang jelas, bukan sekadar angka semata, melainkan langkah strategis keluar dari jebakan pendapatan menengah, sebuah peringatan yang relevan ketika ekonomi kreatif hanya dijadikan slogan tanpa kerangka kelembagaan yang konkret.

Potensi pop culture dan sporttainment sebagai sumber pertumbuhan baru Indonesia bersifat nyata namun belum tergarap optimal. Tanpa tata kelola kekayaan intelektual yang kuat, pembiayaan negara yang konsisten, dan kolaborasi regional yang strategis lewat ASEAN, konsumsi besar masyarakat Indonesia akan terus mengalir memperkaya industri kreatif negara lain.

Diperlukan keberanian kebijakan untuk mengubah Indonesia dari pasar pasif budaya populer menjadi produsen aktif yang mampu mengonversi kekayaan sumber daya alam dan budaya menjadi soft power yang otentik, bukan sekadar pengikut tren global yang datang dan pergi.

***

*) Oleh : Darynaufal Mulyaman, Dosen.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. 

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.