MBG dan Atap Sekolah yang Bocor
Generasi emas 2045 tidak akan lahir hanya karena anak-anak memperoleh makanan bergizi. Mereka juga membutuhkan ruang belajar yang aman, sehat, dan bermartabat.
Ruang Menulis untuk Indonesia
Kopi TIMES adalah ruang kolaboratif bagi siapa saja yang ingin menyuarakan ide, pengalaman, dan pemikiran kepada publik luas. Di sini, tulisan lahir dari beragam latar belakang: akademisi, mahasiswa, guru, santri, profesional, pelaku UMKM, pegiat komunitas, aktivis, birokrat, politisi, seniman, hingga warga biasa yang peduli pada isu di sekitarnya.
Lombok Tengah – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Melalui program ini, jutaan peserta didik memperoleh asupan gizi yang lebih baik sebagai bekal untuk belajar. Kebijakan tersebut patut diapresiasi karena berangkat dari kesadaran bahwa anak yang sehat memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh, belajar, dan berprestasi.
Namun, di balik optimisme itu, masih tersimpan ironi yang tidak boleh diabaikan. Di banyak sekolah, siswa menikmati makanan bergizi di ruang kelas yang atapnya bocor, plafonnya retak, bahkan sebagian bangunannya sudah tidak lagi memenuhi standar keamanan. Program gizi berjalan, tetapi ruang belajar belum sepenuhnya layak.
Paradoks ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan kita masih berlangsung secara sektoral. Pemenuhan gizi dikelola melalui satu kebijakan, sementara rehabilitasi infrastruktur berjalan melalui mekanisme lain yang sering kali lambat. Akibatnya, sekolah yang menerima MBG belum tentu menjadi sekolah yang memperoleh prioritas perbaikan bangunan.
Padahal, keamanan ruang belajar merupakan prasyarat utama pendidikan. Tidak ada manfaat optimal dari makanan bergizi apabila peserta didik tetap dihantui rasa cemas akibat bangunan yang rapuh. Pendidikan yang berkualitas menuntut terpenuhinya dua kebutuhan sekaligus: tubuh yang sehat dan lingkungan belajar yang aman.
Di Nusa Tenggara Barat, persoalan ini masih nyata. Ribuan ruang kelas dilaporkan mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat keparahan dan membutuhkan rehabilitasi. Di sisi lain, implementasi MBG terus diperluas hingga menjangkau semakin banyak peserta didik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kemampuan negara dalam menghadirkan layanan sudah berkembang, tetapi sinkronisasi antarprogram masih perlu diperkuat.
Persoalan utamanya bukan semata-mata keterbatasan anggaran, melainkan belum terintegrasinya sistem perencanaan. Data kerusakan sekolah, data status gizi peserta didik, dan data risiko bencana masih berjalan dalam ekosistem yang berbeda. Akibatnya, keputusan pembangunan sering bersifat parsial.
Karena itu, pemerintah perlu berani melakukan terobosan melalui pembentukan Indeks Sekolah Layak Belajar (ISLB). Indeks ini menggabungkan lima indikator utama, yaitu kondisi bangunan, sanitasi, akses air bersih, status gizi peserta didik, dan tingkat kerawanan bencana. Sekolah dengan nilai risiko tertinggi secara otomatis menjadi prioritas untuk memperoleh rehabilitasi gedung, peningkatan sanitasi, pemeriksaan kesehatan, dan pelaksanaan MBG secara terpadu.
Pendekatan ini tidak hanya membuat kebijakan lebih tepat sasaran, tetapi juga mengubah pola kerja pemerintah dari reaktif menjadi preventif. Negara tidak lagi menunggu bangunan ambruk untuk bertindak, melainkan mampu mendeteksi dan mengintervensi lebih awal berdasarkan data.
Generasi emas 2045 tidak akan lahir hanya karena anak-anak memperoleh makanan bergizi. Mereka juga membutuhkan ruang belajar yang aman, sehat, dan bermartabat. Sebab, pendidikan bukan sekadar mengenyangkan perut, tetapi juga menjamin keselamatan dan kenyamanan mereka dalam menuntut ilmu.
Sudah saatnya keberhasilan pembangunan pendidikan tidak diukur dari banyaknya paket makanan yang dibagikan, melainkan dari kemampuan negara menghadirkan ekosistem belajar yang utuh. Ketika gizi dan infrastruktur berjalan beriringan, di situlah masa depan Indonesia benar-benar sedang dibangun.
***
*) Oleh : Dr. Alaul Islam, M.H., Dosen Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata.
*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
