Identitas Sosial Mendikte Pilihan Politik

Kulonprogo – Setiap gelaran demokrasi, kita selalu mendapatkan pendidikan untuk menjadi pemilih cerdas. Kondisi tersebut digambarkan sebagai seorang warga negara yang rasional, memiliki ketertarikan tinggi pada isu-isu publik, bersikap netral sebelum menimbang seluruh alternatif, dan akhirnya menjatuhkan pilihan secara independen murni berdasarkan program yang ditawarkan calon dan partai politik. Namun, apakah potret teoritis ini benar-benar mencerminkan realitas di bilik suara?

Tantangan serius terhadap asumsi klasik tersebut dijawab dengan sangat gamblang oleh Bernard R. Berelson, Paul F. Lazarsfeld, dan William N. McPhee dalam studi sosiologi politik monumental mereka yang dibukukan dengan judul Voting: A Study of Opinion Formation in a Presidential Campaign.

Menggunakan metode panel longitudinal untuk melacak pembentukan opini seribu warga di Elmira, New York, selama Pemilu Presiden Amerika Serikat tahun 1948 antara Harry S. Truman dan Thomas E. Dewey, studi ini menyingkap tabir yang mengejutkan: keputusan memilih seseorang ternyata bukan sekadar konklusi pemikiran pribadi, melainkan produk dari bentukan lingkungan dan serapan sosial.

Jika kita menelaah dinamika politik Indonesia, argumentasi dalam Voting masih sangat relevan. Buku ini menegaskan bahwa pilihan politik kita sesungguhnya tidak se-pribadi atau se-independen yang kita bayangkan. Pilihan tersebut berakar kuat pada tiga elemen utama: stratifikasi sosio-ekonomi, afiliasi keagamaan atau etnis, serta interaksi dalam kelompok kecil.

Salah satu temuan mendasar dari studi Elmira adalah bagaimana status sosio-ekonomi membedakan arah suara secara konsisten. Secara umum, kelompok masyarakat dengan status ekonomi dan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kecenderungan mutlak untuk mendukung partai konservatif (dalam kasus ini, Republik). Sebaliknya, kelompok sosiologis di bawahnya cenderung merapat ke partai yang membawa narasi kesejahteraan (Demokrat).

Namun, studi ini menemukan anomali yang menarik mengenai perilaku politik kelas pekerja. Dibandingkan dengan kelompok profesi kelas atas dan pebisnis yang menunjukkan solidaritas politik sangat tinggi (mencapai 75% solid mendukung Republik), kelas pekerja justru mengalami pembelahan suara yang hampir berimbang, yaitu lima puluh-lima puluh.

Mengapa demikian? Berelson dan kolega menemukan bahwa hal ini disebabkan oleh tidak adanya "kesadaran kelas" (class-consciousness) yang radikal di kalangan pekerja. Warga kelas pekerja di kota-kota menengah rupanya tetap loyal pada ideologi dominan kelas menengah, yang dimanifestasikan dalam impian kultural kolektif seperti "American way of life".

Akibatnya, para pekerja kerap berada dalam posisi ambivalen: nilai-nilai kultural mereka mengacu pada kelas menengah, tetapi pengalaman hidup dan kebutuhan ekonomi mereka menuntut perlindungan kebijakan yang berseberangan dengan kepentingan kelas atas.

Solidaritas kelas pekerja ini baru akan mengkristal secara kuat apabila terjadi krisis ekonomi hebat atau kampanye politik yang secara agresif menyentuh kepentingan perut mereka.

Hal yang jauh lebih mengejutkan bagi teori demokrasi klasik adalah bertahannya pengaruh faktor-faktor non-politik seperti agama dan etnis dalam menentukan pilihan. Dalam studi Voting, pemilih Katolik, Yahudi, dan Negro secara konsisten memberikan dukungan masif kepada Demokrat.

Bahkan, ketika variabel status ekonomi dikontrol, faktor agama terbukti jauh lebih kuat daripada faktor kelas. Warga Katolik dengan status ekonomi tinggi didapati memilih lebih Demokrat daripada warga Protestan dengan status ekonomi rendah.

Fenomena ini membuktikan bahwa pilihan politik sering kali lebih ditentukan oleh siapa diri kita (identitas) ketimbang apa yang kita percayai (ideologi). Studi ini menggarisbawahi bahwa keterikatan sosiologis ini tidak lahir dari instruksi atau tekanan formal institusi keagamaan, melainkan melalui proses penguatan timbal balik dalam hubungan sosial informal sehari-hari. Ketika seseorang menghabiskan waktu hidupnya di lingkungan sosial yang homogen, nilai-nilai politik kelompok tersebut akan terserap secara natural.

Seperti juga di negara kita, politik sering mengklaim bahwa kampanye adalah ajang bagi pemilih untuk mempelajari isu dan mengubah pikiran. Namun, data dalam buku Voting menunjukkan realitas yang berbeda: konversi pilihan dari satu partai ke partai lawan selama masa kampanye sangatlah kecil. Mayoritas pemilih sebenarnya sudah mengambil keputusan jauh sebelum kampanye dimulai.

Fungsi utama kampanye bukanlah mengubah pikiran, melainkan melakukan polarisasi dan aktivasi. Kampanye memaksa spektrum preferensi masyarakat yang awalnya cair dan moderat untuk terperas masuk ke dalam tiga kubu: sayap kiri ekstrem, sayap kanan ekstrem, atau kelompok netral yang menarik diri sepenuhnya karena apatis.

Lebih jauh lagi, pemilih cenderung mengalami distorsi persepsi sosiologis yang disebut sebagai "efek proksimitas". Demi kenyamanan psikologis agar merasa keputusan politiknya benar, seorang pemilih secara subjektif akan mengklaim bahwa kelompok-kelompok sosial yang paling dekat dengannya juga ikut memilih kandidat yang sama.

Sebaliknya, jika ada sentimen negatif atau permusuhan etnis terhadap kelompok tertentu, pemilih akan secara perseptual "mengusir" kelompok tersebut dan mengklaim bahwa mereka memilih partai lawan.

Melihat kenyataan bahwa pilihan politik didorong oleh loyalitas kelompok, stabilitas yang kaku, dan minimnya keterlibatan rasional terhadap isu, apakah ini berarti sistem demokrasi kita gagal?

Dalam bab kesimpulan yang sangat reflektif, para penulis buku ini menawarkan sudut pandang sosiologis yang menenangkan. Mereka berargumen bahwa jika setiap individu berperilaku persis seperti "pemilih ideal" dalam buku teks terlalu fleksibel, terus-menerus menimbang isu tanpa henti, dan mudah bergeser maka sistem politik justru akan kehilangan stabilitasnya dan menjadi sangat rapuh.

Pembelahan sosiologis yang stabil berdasarkan kelas, agama, dan etnis berfungsi sebagai "jangkar" yang menjaga integritas politik suatu negara, memastikan bahwa perubahan sosial dan politik berlangsung secara bertahap serta evolusioner, bukan lewat guncangan yang destruktif.

Kendati demikian, tantangan terbesar bagi demokrasi pluralistik seperti Indonesia adalah menjaga agar polarisasi identitas ini tidak berubah menjadi sesuatu yang monolitik atau ekstrem. Ketika garis batas politik benar-benar tumpang tindih secara absolut dengan kebencian antar-kelompok sosial, di sanalah fondasi demokrasi akan runtuh.

Oleh karena itu, orientasi kita bukanlah menciptakan pemilih yang sepenuhnya steril dari identitas sosialnya, melainkan merawat ruang-ruang dialog agar sekat-sekat sosiologis tersebut tidak menjelma menjadi tembok permusuhan yang merobek tenun kebangsaan negara kita tercinta. (*)

***

*) Oleh : Moh. Maskurudin Hafid, Direktur Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD).

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. 

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.