Ketika Program Besar Kehilangan Wajah Rakyat

Malang – Ada satu pelajaran sederhana dalam penyelenggaraan negara: rakyat tidak pernah menilai sebuah program dari besarnya anggaran, melainkan dari pengalaman yang mereka rasakan. Sebagus apa pun konsep yang dipresentasikan di ruang rapat kementerian, keberhasilannya tetap akan diukur di ruang makan, di sawah, di laut, dan di jalan-jalan desa. Di sanalah negara benar-benar diuji.

Kamis pagi, 7 Mei 2026, ujian itu datang dalam bentuk yang sangat sederhana. Anak-anak kelas IV SDN Madurejo 2, Lumajang, baru saja menyelesaikan pelajaran olahraga ketika paket Makan Bergizi Gratis (MBG) dibagikan. Seorang siswa yang akrab dipanggil Memet membuka ompreng makanannya. Di antara nasi dan ayam goreng tepung, ia menemukan seekor ulat yang masih merayap.

Memet memilih tidak makan. Video itu kemudian menyebar luas di media sosial. Tak lama berselang, penjelasan resmi pun datang. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dari Yayasan Berkah Berlian Jaya menjelaskan bahwa ulat kemungkinan berasal dari luar karena siswa makan di bawah pohon. Ompreng ditarik, evaluasi dilakukan, prosedur dijalankan.

Secara administratif, persoalan mungkin dianggap selesai. Namun secara moral, justru sebuah pertanyaan besar mulai muncul.

Dari ratusan triliun rupiah yang disiapkan negara untuk menghadirkan makan bergizi bagi anak-anak Indonesia, berapa banyak yang benar-benar berubah menjadi makanan yang layak disantap? Pertanyaan ini jauh lebih penting daripada sekadar mencari dari mana ulat itu berasal. Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan hanya kualitas makanan, melainkan kualitas kehadiran negara.

Persoalan serupa sebenarnya tidak hanya muncul dalam Program Makan Bergizi Gratis. Pola yang hampir sama juga tampak dalam berbagai program pembangunan lain yang belakangan diperkenalkan pemerintah. Ambil contoh Koperasi Desa Merah Putih.

Program ini diperkenalkan sebagai jalan baru membangun ekonomi desa. Narasinya sangat menjanjikan: koperasi diperkuat, desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, masyarakat memperoleh akses usaha yang lebih luas, dan ketergantungan terhadap tengkulak perlahan diputus. Siapa yang tidak ingin melihat desa menjadi lebih mandiri?

Namun di balik narasi besar itu, muncul kenyataan yang tidak banyak dibicarakan. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar 58,03 persen pagu Dana Desa atau sekitar Rp34,57 triliun dari total Rp60,57 triliun untuk mendukung program tersebut.

Artinya, banyak desa harus menghitung ulang prioritas pembangunan mereka. Dana yang sebelumnya dirancang untuk membangun jalan lingkungan, memperbaiki saluran irigasi, memperkuat layanan kesehatan, mendukung pendidikan, hingga memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kini harus berbagi ruang dengan agenda baru yang datang dari atas. Masalahnya bukan pada koperasinya.

Masalahnya adalah ketika desa tidak benar-benar diberi ruang untuk menentukan sendiri kebutuhan paling mendesak bagi warganya. Padahal semangat Dana Desa sejak awal adalah memperkuat otonomi pembangunan berbasis kebutuhan lokal, bukan memperluas daftar program yang seragam dari pusat. Cerita serupa dapat ditemukan di kawasan pesisir melalui Program Kampung Nelayan Merah Putih.

Dari udara, program ini tampak sangat mengesankan. Drone memperlihatkan dermaga baru, bangunan yang rapi, cat merah putih yang mencolok, hingga fasilitas seperti cold storage, pabrik es, kendaraan berpendingin, dan gudang penyimpanan ikan. Gambarnya begitu indah sehingga mudah membangun optimisme publik. Namun pembangunan tidak boleh berhenti pada apa yang tampak indah dari langit.

Yang lebih penting justru apa yang dirasakan nelayan ketika kembali melaut keesokan harinya. Apakah harga ikan menjadi lebih baik? Apakah ketergantungan terhadap tengkulak mulai berkurang? Apakah akses terhadap bahan bakar semakin mudah? Apakah posisi tawar nelayan meningkat ketika menjual hasil tangkapannya?

Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu masih sama seperti sebelumnya, maka pembangunan fisik hanya akan menjadi etalase. Infrastruktur memang penting, tetapi ia hanyalah alat. Yang sesungguhnya ingin dicapai adalah perubahan struktur ekonomi yang membuat nelayan memperoleh kehidupan yang lebih layak.

Di sinilah letak persoalan yang tampaknya mulai berulang dalam sejumlah program pemerintah. Negara terlihat sangat cepat membangun infrastruktur, tetapi sering kali berjalan lebih lambat membangun sistem yang menopang keberlanjutannya.

Program diumumkan dengan sangat megah. Anggaran dipublikasikan dalam angka-angka fantastis. Peresmian dilakukan dengan seremoni yang meyakinkan. Akan tetapi, pengalaman warga di lapangan belum selalu berubah secepat narasi yang dibangun. Kita pun kembali kepada Memet.

Anak itu mungkin sudah melupakan peristiwa yang dialaminya. Ompreng baru mungkin sudah datang ke sekolahnya. Namun bagi publik, kejadian tersebut menjadi simbol yang jauh lebih besar daripada sekadar seekor ulat dalam kotak makan.

Ia menjadi metafora tentang jarak antara kebijakan dan pelaksanaan. Tentang perbedaan antara niat baik dan tata kelola yang baik. Tentang bagaimana sebuah program dapat kehilangan maknanya ketika kualitas implementasi tidak dijaga secara serius.

Pada akhirnya, yang sedang diuji bukan hanya Program Makan Bergizi Gratis, bukan hanya Koperasi Desa Merah Putih, dan bukan pula Kampung Nelayan Merah Putih. Yang sedang diuji adalah kepercayaan publik terhadap kemampuan negara menghadirkan kebijakan yang benar-benar menyentuh kehidupan rakyat.

Kepercayaan itu dibangun melalui suara rakyat di bilik pemungutan suara. Ia lahir dari harapan bahwa negara akan hadir bukan hanya dalam pidato, melainkan juga dalam kualitas pelayanan, keadilan distribusi anggaran, dan keberpihakan terhadap masyarakat kecil.

Hari ini, kepercayaan tersebut sedang berhadapan dengan kenyataan yang sangat konkret. Dengan ompreng yang berisi ulat. Dengan desa yang harus menyesuaikan kembali prioritas anggarannya. Dengan nelayan yang masih berjuang meningkatkan posisi tawarnya meski dermaga baru telah berdiri.

Sebagian masyarakat mungkin masih memilih percaya bahwa semua ini hanyalah persoalan teknis yang akan diperbaiki seiring waktu. Sebagian lainnya mulai bertanya-tanya apakah persoalannya lebih mendasar daripada sekadar kesalahan pelaksanaan.

Keduanya adalah sikap yang wajar dalam negara demokrasi. Yang tidak boleh dianggap wajar adalah apabila kritik publik dipandang sebagai gangguan, sementara evaluasi hanya berhenti pada pencarian kambing hitam.

Sebab sebesar apa pun sebuah program nasional, ia akan selalu diingat melalui pengalaman sederhana rakyat yang menerimanya. Negara tidak hadir dalam baliho, melainkan dalam sepiring makanan yang layak, jalan desa yang benar-benar dibutuhkan, dan kehidupan nelayan yang sungguh-sungguh menjadi lebih sejahtera.

Keberhasilan pemerintahan tidak ditentukan oleh seberapa banyak program diberi nama baru atau diluncurkan dengan seremoni besar. Ia ditentukan oleh satu hal yang jauh lebih sederhana: apakah rakyat benar-benar merasakan bahwa negara bekerja untuk mereka. Karena kekuasaan lahir dari kepercayaan rakyat, dan kepercayaan itu hanya akan bertahan apabila setiap janji benar-benar tiba dalam bentuk manfaat yang dapat dirasakan.

***

*) Oleh : Fitria Hayulinda Putri, S.I.Kom., Sarjana Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. 

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.