Legalisasi Korupsi di Negeri Belajar Demokrasi

Malang – Korupsi yang paling berbahaya bukanlah yang dilakukan secara diam-diam, melainkan yang mampu tampil seolah-olah sebagai pembangunan.

Korupsi bukan lagi istilah yang asing di telinga masyarakat Indonesia. Hampir setiap hari publik disuguhi berita tentang operasi tangkap tangan, penyitaan aset, hingga vonis terhadap pejabat negara. Dari ruang rapat kementerian, gedung pemerintahan daerah, hingga badan usaha milik negara, praktik korupsi seolah menjadi berita yang datang silih berganti. Ironisnya, semakin sering kasus itu terungkap, semakin besar pula kesan bahwa korupsi telah berubah wajah.

Jika pada masa lalu korupsi identik dengan amplop yang diselipkan di bawah meja, transaksi gelap di ruang tertutup, atau persekongkolan yang berlangsung senyap di balik pintu kekuasaan, kini korupsi berkembang dengan wajah yang jauh lebih canggih. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk uang tunai yang berpindah tangan secara sembunyi-sembunyi. Ia bisa tampil rapi, mengenakan jas resmi, dibungkus dokumen legal, disahkan melalui prosedur administratif, bahkan dipromosikan sebagai keberhasilan pembangunan.

Di sinilah korupsi memasuki fase yang lebih berbahaya. Ia tidak lagi sekadar melanggar hukum, tetapi juga memanipulasi persepsi publik.

Sebuah proyek bernilai triliunan rupiah dapat saja memenuhi seluruh prosedur formal. Kajian disusun, rapat digelar, persetujuan diberikan, regulasi diterbitkan, hingga anggaran disahkan. Secara administratif semuanya tampak sempurna.

Namun pertanyaan yang lebih mendasar sering kali justru luput diajukan: apakah proyek itu benar-benar dibutuhkan masyarakat? Apakah manfaatnya sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan? Apakah proyek tersebut lahir dari kebutuhan rakyat atau sekadar kebutuhan elite untuk membagi keuntungan ekonomi dan politik? Legalitas ternyata tidak selalu identik dengan legitimasi moral.

Sejarah membuktikan, banyak skandal korupsi terbesar di dunia tidak dilakukan dengan cara melanggar prosedur sejak awal. Sebaliknya, mereka justru memanfaatkan prosedur itu sendiri. Regulasi dijadikan tameng, birokrasi dijadikan kendaraan, sementara kepentingan publik perlahan bergeser menjadi kepentingan segelintir orang.

Di titik inilah korupsi berubah menjadi sesuatu yang sulit dikenali. Ia tidak lagi tampak sebagai kejahatan yang kasar, tetapi sebagai kebijakan yang terlihat sah.

Rakyat kemudian disuguhi narasi tentang pembangunan, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kemajuan. Jalan dibangun, gedung diresmikan, proyek diluncurkan, pita dipotong, kamera televisi merekam, dan media sosial dipenuhi konten keberhasilan.

Di balik gemerlap pencitraan itu, masyarakat sering kali hanya memperoleh sisa-sisa manfaat, sementara keuntungan terbesar mengalir kepada mereka yang berada paling dekat dengan pusat kekuasaan. Korupsi akhirnya tidak hanya menggerogoti keuangan negara, tetapi juga mengikis kepercayaan publik.

Montesquieu, filsuf Prancis yang melahirkan konsep Trias Politica, pernah membayangkan bahwa kekuasaan harus dibagi ke dalam tiga cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuannya sederhana, agar tidak ada satu kekuasaan yang tumbuh tanpa pengawasan. Setiap lembaga menjadi penyeimbang bagi lembaga lainnya.

Namun dalam praktiknya, pembagian kekuasaan hanya akan efektif apabila setiap institusi benar-benar menjalankan fungsi kontrol. Ketika fungsi pengawasan melemah, ketika kritik dianggap gangguan, ketika hubungan antarlembaga lebih didasarkan pada kompromi daripada pengawasan, maka mekanisme demokrasi kehilangan ruhnya. Demokrasi tidak runtuh hanya karena kudeta. Demokrasi juga bisa melemah perlahan ketika seluruh mekanisme pengawasan berhenti bekerja.

Lebih mengkhawatirkan lagi apabila masyarakat yang menyampaikan kritik justru dicurigai sebagai lawan politik, dianggap menghambat pembangunan, atau diposisikan sebagai pihak yang mengganggu stabilitas. Padahal, kritik merupakan vitamin demokrasi. Tanpa kritik, pemerintah kehilangan cermin untuk melihat kekurangannya sendiri.

Sejarah dunia memberikan banyak pelajaran mengenai hal ini. Adolf Hitler memang memperoleh kekuasaan melalui mekanisme politik yang sah pada zamannya. Ia tidak langsung tampil sebagai diktator. Kekuasaan absolut lahir sedikit demi sedikit, ketika kritik mulai dibungkam, oposisi dilemahkan, media dikendalikan, dan hukum digunakan untuk melindungi kekuasaan, bukan untuk mengawasinya.

Pelajaran sejarah tersebut bukan untuk menyamakan setiap pemerintahan dengan rezim tertentu. Perbandingan sejarah harus dilakukan secara hati-hati karena setiap negara memiliki konteks yang berbeda. Namun, sejarah mengingatkan bahwa demokrasi tidak kebal terhadap penyimpangan. Bahkan negara yang memilih pemimpinnya melalui pemilu sekalipun tetap dapat mengalami kemunduran apabila pengawasan publik melemah dan konsentrasi kekuasaan menjadi terlalu besar.

Karena itu, perang melawan korupsi sesungguhnya bukan hanya tugas Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, kejaksaan, ataupun pengadilan. Perang terbesar justru berada pada kesadaran publik untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan.

Pers yang independen, akademisi yang kritis, organisasi masyarakat sipil yang aktif, hingga warga negara yang berani menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dari ekosistem demokrasi yang sehat. Korupsi selalu tumbuh subur di tempat yang gelap. Transparansi adalah cahaya yang membuatnya sulit berkembang.

Ukuran keberhasilan sebuah negara bukanlah seberapa megah proyek yang dibangun atau seberapa banyak anggaran yang dibelanjakan. Ukurannya adalah apakah kebijakan tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat, mempersempit ketimpangan, serta menghadirkan keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan dalam konstitusi.

Sebab korupsi yang paling berbahaya bukan lagi korupsi yang dilakukan secara diam-diam. Korupsi yang paling berbahaya adalah ketika ia mampu menyamar sebagai pembangunan, memperoleh legitimasi melalui prosedur yang tampak sah, dan membuat rakyat percaya bahwa semua sedang berjalan baik-baik saja.

Ketika itu terjadi, yang dicuri bukan hanya uang negara. Yang ikut dirampas adalah kepercayaan rakyat kepada demokrasi itu sendiri. Dan ketika kepercayaan telah habis, membangunnya kembali jauh lebih sulit daripada membangun ribuan kilometer jalan atau ratusan gedung megah.

***

*) Oleh : 

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. 

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.