Akuntabilitas dan Otoritas Informal Sektor Publik

Surabaya – Di hampir semua lembaga publik, persoalan terbesar sesungguhnya bukan terletak pada lemahnya regulasi, minimnya standar operasional, ataupun kurangnya sistem pengendalian internal. Justru problem paling mendasar sering lahir dari sesuatu yang tidak pernah tercantum dalam struktur organisasi: otoritas informal.

Fenomena ini tampak sederhana. Sebuah keputusan tidak diambil melalui rapat resmi, melainkan melalui percakapan di lorong kantor. Sebuah proyek tidak ditentukan melalui mekanisme evaluasi, tetapi melalui telepon dari seseorang yang "berpengaruh". Seorang pejabat mengikuti arahan yang tidak terdokumentasi karena merasa lebih aman mengikuti kehendak figur tertentu dibanding mengikuti prosedur organisasi. Di titik inilah akuntabilitas mulai kehilangan maknanya.

Akuntabilitas sektor publik pada hakikatnya bukan sekadar kewajiban menyusun laporan keuangan atau memenuhi audit tahunan. Akuntabilitas adalah kemampuan negara mempertanggungjawabkan setiap penggunaan kekuasaan kepada masyarakat secara rasional, transparan, dan dapat ditelusuri. Karena itu, setiap keputusan harus memiliki jejak administrasi, dasar hukum, serta alasan yang dapat diuji publik.

Namun otoritas informal bekerja dengan logika yang berlawanan. Ia tidak membutuhkan dokumentasi. Ia tidak membutuhkan argumentasi. Yang dibutuhkan hanyalah relasi kekuasaan. Inilah paradoks terbesar birokrasi modern.

Selama bertahun-tahun reformasi birokrasi di Indonesia lebih banyak berorientasi pada penyempurnaan prosedur. Sistem digital dibangun, aplikasi diperbanyak, audit diperketat, bahkan indikator kinerja terus disempurnakan. Tetapi perhatian terhadap budaya pengambilan keputusan justru sering diabaikan.

Padahal korupsi modern tidak lagi selalu dilakukan melalui manipulasi dokumen. Banyak penyimpangan justru terjadi ketika dokumen terlihat sempurna, tetapi keputusan sesungguhnya sudah ditentukan jauh sebelum proses formal dimulai. Artinya, masalah utama bukan lagi lemahnya administrasi, melainkan hadirnya informal authority yang menggantikan otoritas kelembagaan.

Dalam perspektif governance modern, kondisi tersebut sangat berbahaya karena menghancurkan prinsip relational accountability. Akuntabilitas tidak hanya berbicara mengenai siapa yang bertanggung jawab, tetapi juga kepada siapa keputusan dipertanggungjawabkan, melalui mekanisme apa, dan dengan konsekuensi apa apabila terjadi penyimpangan.

Ketika keputusan lahir dari komunikasi informal, maka rantai akuntabilitas terputus. Auditor akan kesulitan merekonstruksi proses pengambilan keputusan. Publik kehilangan akses terhadap alasan kebijakan. Bahkan pimpinan organisasi sendiri sering tidak mampu menjelaskan mengapa suatu keputusan diambil. Akibat akhirnya adalah hilangnya legitimasi institusi. Di sinilah pentingnya membedakan antara komunikasi informal dan otoritas informal.

Komunikasi informal merupakan kebutuhan organisasi. Diskusi lintas unit, konsultasi teknis, brainstorming, hingga koordinasi cepat merupakan bagian dari organisasi yang sehat. Organisasi modern justru membutuhkan ruang dialog yang fleksibel agar mampu beradaptasi terhadap perubahan. Yang menjadi persoalan adalah ketika komunikasi tersebut berubah menjadi sumber keputusan yang menggantikan mekanisme formal.

Ketika instruksi lisan lebih dihormati dibanding keputusan tertulis, ketika kedekatan personal lebih menentukan daripada analisis kebijakan, atau ketika loyalitas kepada individu mengalahkan loyalitas kepada institusi, maka organisasi telah memasuki fase krisis governance.

Fenomena tersebut menjelaskan mengapa banyak lembaga yang memperoleh opini audit baik, tetapi tetap mengalami penurunan kepercayaan publik. Sebab masyarakat tidak hanya menilai hasil akhir, melainkan juga integritas proses.Good governance abad ke-21 tidak lagi cukup berbicara mengenai compliance. Paradigma governance kini bergeser menuju legitimasi publik (public legitimacy) dan penciptaan public value. Keputusan dianggap benar bukan semata-mata karena sesuai aturan, tetapi karena prosesnya adil, transparan, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan organisasi publik bukan lagi seberapa banyak regulasi yang dipatuhi, melainkan seberapa besar kepercayaan masyarakat yang berhasil dibangun. Perspektif ini membawa konsekuensi yang sangat mendasar terhadap desain akuntabilitas sektor publik.

Pertama, organisasi harus membangun decision integrity, yaitu memastikan seluruh keputusan strategis memiliki dasar analisis, dokumentasi, dan jejak pertanggungjawaban yang jelas. Setiap keputusan harus dapat direkonstruksi oleh auditor maupun publik.Kedua, perlu dikembangkan digital trust melalui sistem informasi yang tidak hanya mencatat hasil keputusan, tetapi juga proses pengambilan keputusan. Transformasi digital tidak boleh berhenti pada digitalisasi dokumen, melainkan harus menjamin integritas data dan keterlacakan kebijakan.

Ketiga, penguatan fungsi assurance harus bergeser dari sekadar memeriksa kepatuhan administratif menuju evaluasi kualitas tata kelola. Audit masa depan harus mampu mengidentifikasi pola pengaruh informal yang berpotensi mencederai independensi organisasi.

Keempat, reformasi birokrasi harus diarahkan pada pembangunan budaya organisasi yang menghargai argumentasi, bukan kedekatan personal. Kepemimpinan publik harus menumbuhkan keberanian untuk mengatakan bahwa setiap instruksi yang memengaruhi kebijakan wajib didokumentasikan secara formal.

Kelima, sistem manajemen risiko perlu memasukkan risiko informalitas sebagai bagian dari enterprise risk management. Risiko ini tidak kalah serius dibanding risiko keuangan karena mampu melahirkan konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan menurunkan legitimasi institusi.

Akuntabilitas bukanlah produk laporan tahunan. Akuntabilitas adalah budaya yang memastikan setiap penggunaan kekuasaan selalu berada di bawah pengawasan publik. Institusi yang kuat bukanlah institusi yang bebas dari komunikasi informal, melainkan institusi yang mampu memastikan bahwa tidak ada satu pun keputusan publik yang lahir dari kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab ketika otoritas informal mulai menggantikan otoritas kelembagaan, yang sebenarnya sedang runtuh bukan sekadar sistem administrasi, melainkan fondasi demokrasi itu sendiri. Kepercayaan publik tidak pernah hilang dalam satu hari; ia terkikis sedikit demi sedikit setiap kali keputusan diambil di luar mekanisme yang sah.

Ketika kepercayaan itu lenyap, yang tersisa hanyalah birokrasi yang tampak tertib di atas kertas, tetapi kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Sebaliknya, sektor publik yang mampu menundukkan otoritas informal di bawah prinsip akuntabilitas akan membangun pemerintahan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga dipercaya, dihormati, dan berkelanjutan. Itulah hakikat modern governance yang sesungguhnya. (*)

***

) Oleh : Dr. Muhammad Aras Prabowo, S.E., M.Ak., Pengamat dan Peneliti Akuntabilitas Sektor Publik.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata.

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.