Saatnya Menjaga Akar dan Menumbuhkan Kemandirian

JAKARTA – Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang bukan sekadar agenda memilih Rais Aam dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Di usia satu abad, forum permusyawaratan tertinggi organisasi Islam terbesar di dunia itu menjadi titik penting untuk menentukan arah NU memasuki abad kedua: tetap menjadi organisasi besar, atau melangkah lebih jauh menjadi organisasi yang semakin besar manfaatnya bagi kesejahteraan umat.

Kabupaten Jombang tidak sekadar akan menyambut ribuan tamu. Kota santri itu seolah sedang menyambut pulang sejarahnya sendiri. Jalan-jalan menuju Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas akan dipadati rombongan dari berbagai penjuru negeri.

Para kiai dari Madura, santri dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua akan datang membawa harapan yang sama: menghadiri muktamar yang bukan hanya menentukan kepemimpinan lima tahun ke depan, tetapi juga arah perjalanan NU untuk puluhan tahun mendatang.

Bagi masyarakat di luar lingkungan nahdliyin, muktamar mungkin dipahami sebagai forum untuk memilih Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Namun bagi warga NU, muktamar selalu memiliki makna yang lebih luas. Ia adalah ruang musyawarah para ulama, tempat nilai-nilai keagamaan dipertemukan dengan dinamika zaman, sekaligus ruang untuk merumuskan jawaban atas tantangan yang terus berubah.

Makna itu menjadi semakin penting karena muktamar kali ini berlangsung ketika NU memasuki usia satu abad. Seratus tahun bukanlah usia yang singkat bagi sebuah organisasi. Dalam rentang waktu tersebut, Indonesia telah melewati masa penjajahan, revolusi, demokrasi parlementer, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga kini memasuki era transformasi digital dan kecerdasan buatan.

Di tengah berbagai perubahan itu, NU tetap berdiri, tumbuh, dan menjadi organisasi Islam terbesar di dunia. Namun justru karena kebesarannya itulah, pertanyaan yang harus dijawab NU kini menjadi jauh lebih besar.

Setelah seratus tahun membangun organisasi, apakah abad kedua NU harus lebih difokuskan pada pembangunan kemandirian warganya?

Dari Organisasi Besar Menjadi Organisasi yang Besar Manfaatnya

Dalam tradisi pesantren, para kiai tidak pernah terlalu sibuk membicarakan kebesaran. Mereka lebih sering berbicara tentang keberkahan dan kemanfaatan. Sebab mereka memahami bahwa sesuatu yang besar belum tentu membawa manfaat, sementara sesuatu yang sederhana bisa menghadirkan maslahat bagi banyak orang.

Barangkali ukuran itulah yang layak dijadikan cermin memasuki abad kedua NU.

Sulit membantah bahwa NU telah menjelma menjadi organisasi dengan jaringan sosial yang luar biasa besar. Ribuan pesantren berdiri di berbagai daerah.

Puluhan ribu lembaga pendidikan menjadi tempat belajar jutaan anak bangsa. Rumah sakit, perguruan tinggi, lembaga zakat, badan otonom, hingga komunitas sosial tumbuh hampir di seluruh Indonesia.

Namun kebesaran organisasi belum otomatis menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh warganya.

Di banyak desa, mayoritas warga nahdliyin masih hidup sebagai petani kecil, nelayan tradisional, pedagang pasar, pelaku UMKM, buruh, dan pekerja sektor informal.

Mereka adalah tulang punggung kehidupan organisasi, tetapi juga kelompok yang paling rentan terhadap tekanan ekonomi, perubahan iklim, gejolak harga pangan, hingga disrupsi digital.

Karena itu, memasuki abad kedua, NU tampaknya tidak lagi cukup hanya menjadi penjaga tradisi keagamaan. NU ditantang menjadi motor penggerak pemberdayaan ekonomi umat secara lebih sistematis.

Bila pada abad pertama NU berhasil menjaga akidah, merawat tradisi, dan mengawal kebangsaan, maka abad kedua adalah momentum untuk memperkuat ikhtiar membangun kemandirian ekonomi warga nahdliyin.

Modal Sosial yang Belum Sepenuhnya Menjadi Modal Ekonomi

Kalau ada organisasi yang memiliki modal sosial terbesar di Indonesia, NU hampir pasti berada di barisan terdepan.

Bayangkan saja.

Ribuan pesantren.

Puluhan ribu lembaga pendidikan.

Jutaan santri dan alumni.

Ratusan ribu masjid serta musala.

Jaringan koperasi.

Komunitas petani.

Komunitas nelayan.

Pelaku UMKM.

Belum lagi kekuatan moral para kiai yang hingga kini masih menjadi rujukan masyarakat.

Dalam teori pembangunan, semua itu merupakan social capital, aset yang sering kali nilainya melampaui modal finansial. Modal sosial melahirkan kepercayaan, solidaritas, dan kemampuan berkolaborasi.

Namun sejarah pembangunan di banyak negara menunjukkan bahwa modal sosial tidak otomatis berubah menjadi kesejahteraan. Ia membutuhkan tata kelola yang baik, kepemimpinan yang visioner, profesionalisme, inovasi, dan kemampuan membaca perubahan zaman.

Di sinilah pekerjaan rumah terbesar NU berada.

BUMNU Tidak Boleh Berhenti Menjadi Simbol

Di bawah kepemimpinan KH Yahya Cholil Staquf, muncul kesadaran bahwa NU perlu membangun fondasi ekonomi yang lebih sistematis melalui Badan Usaha Milik NU (BUMNU).

Gagasan ini layak diapresiasi karena menunjukkan bahwa organisasi sebesar NU tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan sosial dan moral. Diperlukan pula instrumen ekonomi yang mampu memperkuat kemandirian organisasi sekaligus memberikan manfaat bagi jamaah.

Namun sebagaimana setiap ikhtiar besar, keberhasilan BUMNU tidak ditentukan oleh niat baik semata.

BUMNU tidak boleh berhenti menjadi singkatan yang menarik atau sekadar proyek yang ramai saat diluncurkan. Ia harus tumbuh menjadi institusi ekonomi yang sehat, profesional, dan mampu bersaing.

Dalam dunia usaha, pasar yang besar memang merupakan keuntungan. Akan tetapi, pasar saja tidak pernah cukup.

Perusahaan bertahan karena tata kelolanya baik.

Karena rantai pasoknya efisien.

Karena produknya berkualitas.

Karena keuangannya transparan.

Karena dipimpin oleh sumber daya manusia yang profesional.

NU memiliki jutaan warga, tetapi jutaan warga tidak otomatis menjadi pelanggan. Dan pelanggan pun tidak otomatis melahirkan bisnis yang sehat.

BUMNU harus mampu menjawab tantangan tersebut agar tidak hanya hidup pada momentum muktamar, lalu perlahan kehilangan daya saing ketika berhadapan dengan mekanisme pasar.

Ekonomi Pesantren Harus Naik Kelas

Sesungguhnya pesantren tidak pernah asing dengan dunia ekonomi.

Jauh sebelum istilah entrepreneurship dikenal luas, para kiai telah mengajarkan pentingnya bekerja keras, berdagang secara jujur, dan membangun kemandirian.

Di banyak pesantren, para santri belajar mengelola koperasi, bertani, beternak, mengembangkan kerajinan, mengelola percetakan, hingga menjalankan berbagai unit usaha. Semua itu bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan bagian dari pendidikan karakter.

Karena itu, ketika NU berbicara mengenai ekonomi, sesungguhnya organisasi ini tidak sedang memasuki wilayah baru. NU hanya sedang memperbesar sesuatu yang telah lama hidup di lingkungan pesantren.

Tantangannya kini adalah meningkatkan skala.

Dari koperasi lokal menuju jaringan nasional.

Dari produk pesantren menuju pasar modern.

Dari usaha mikro menuju ekosistem bisnis yang saling menguatkan.

Dari ekonomi berbasis komunitas menuju ekonomi berbasis inovasi.

Santri Harus Menjadi Pencipta Lapangan Kerja

Perubahan global bergerak sangat cepat. Kecerdasan buatan, ekonomi digital, energi hijau, industri kreatif, hingga perdagangan elektronik sedang membentuk wajah baru perekonomian dunia.

Perubahan itu tidak boleh hanya disaksikan dari beranda pesantren.

Santri harus ikut menjadi pelaku.

Sudah saatnya pesantren melahirkan lebih banyak pendiri perusahaan (founder), inovator teknologi, pengembang aplikasi, eksportir produk halal, ahli kecerdasan buatan, hingga pelaku ekonomi kreatif yang tetap berpijak pada nilai-nilai akhlak.

Kitab kuning tetap menjadi fondasi.

Fiqih muamalah tetap menjadi pegangan.

Namun kemampuan membaca data, memahami teknologi, mengelola investasi, membangun perusahaan, hingga menguasai literasi keuangan digital juga harus menjadi bagian dari bekal santri.

Sebab tantangan abad kedua bukan lagi sekadar mempertahankan identitas, melainkan memenangkan kompetisi global tanpa kehilangan jati diri.

Dekat dengan Negara, Tetap Menjadi Penjaga Moral

Sejak awal, NU tidak pernah menempatkan diri sebagai oposisi permanen ataupun pendukung permanen pemerintah. Hubungan ulama dan umara dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah dibangun di atas prinsip saling mengingatkan.

Karena itu, hubungan baik dengan pemerintah merupakan sesuatu yang wajar. Yang harus tetap dijaga adalah independensi moral organisasi.

Kedekatan dengan kekuasaan seharusnya menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi umat: memperluas akses pendidikan, memperkuat ekonomi pesantren, melindungi petani, memberdayakan UMKM, dan membuka kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda nahdliyin.

Ukuran keberhasilannya bukan seberapa sering tokoh NU bertemu pejabat, melainkan seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan warga di akar rumput.

Muktamar Penentu Arah Abad Kedua

Karena itu, Muktamar ke-35 layak dikenang bukan semata karena siapa yang terpilih menjadi Ketua Umum PBNU atau Rais Aam. Nama akan berganti, kepengurusan akan berganti, tetapi arah yang diputuskan muktamar akan menentukan wajah NU untuk puluhan tahun ke depan.

Bila abad pertama NU dikenang karena keberhasilannya menjaga agama, merawat tradisi, dan mengawal Indonesia, maka sejarah akan mencatat abad kedua dari satu pertanyaan sederhana: apakah kebesaran NU berhasil diterjemahkan menjadi kesejahteraan warganya.

Seratus tahun lalu para muassis mendirikan NU dengan modal ilmu, keikhlasan, dan keyakinan bahwa agama harus menjadi rahmat bagi masyarakat. Hari ini modal itu masih ada, bahkan diperkuat oleh jutaan warga, ribuan pesantren, dan jaringan yang menjangkau hampir seluruh pelosok negeri.

Yang dibutuhkan sekarang bukan sekadar membesarkan organisasi, melainkan memperbesar manfaatnya.

Jangan sampai jam'iyyah semakin kokoh, tetapi jamaah masih berjalan sendiri-sendiri menghadapi tantangan ekonomi. Jangan sampai pesantren terus melahirkan ulama yang alim, tetapi belum cukup banyak melahirkan pengusaha yang amanah, inovator yang berintegritas, serta pemimpin ekonomi yang berpihak kepada masyarakat kecil.

Sebab dalam tradisi NU, agama tidak hanya mengajarkan bagaimana manusia beribadah kepada Allah, tetapi juga bagaimana menghadirkan kemaslahatan bagi sesama.

Pada akhirnya, kemuliaan sebuah jam'iyyah tidak diukur dari banyaknya orang yang berkumpul di bawah panjinya, melainkan dari luasnya manfaat yang mampu dihadirkan bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan. Itulah warisan yang layak dibawa Nahdlatul Ulama memasuki seratus tahun berikutnya.

***

*) Sholihin Nur, Kepala Biro TIMES Indonesia Jombang

*) Tulisan opini yang dimuat di KOPI TIMES sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak menjadi tanggung jawab Redaksi TIMES Indonesia.

Punya gagasan, analisis, atau opini yang layak diketahui publik? Saatnya suarakan melalui KOPI TIMES! Rubrik ini terbuka bagi siapa saja yang ingin berbagi pandangan, kritik, maupun solusi atas berbagai isu aktual. Kirim tulisan terbaik Anda dengan panjang maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata.

Pastikan naskah dilengkapi dengan Nama lengkap, Profesi, Foto diri, dan Nomor telepon yang dapat dihubungi

Kirim opini Anda melalui Kopi.times.co.id

Redaksi berhak melakukan penyuntingan seperlunya serta berhak tidak menayangkan naskah yang dikirim tanpa kewajiban memberikan alasan.

Jangan hanya menjadi pembaca. Jadilah bagian dari percakapan publik. Suara Anda layak didengar, dan gagasan Anda bisa menginspirasi banyak orang melalui KOPI TIMES.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.