Menakar Kualitas Daftar Pemilih Berkelanjutan

Kulonprogo – Senin, 20 Juli 2026, di Kantor KPU RI, Jakarta, palu rapat pleno diketuk. KPU RI menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat nasional untuk Semester I Tahun 2026 sebesar 214.354.667.

Angka ini bukan sekadar deret digit administratif. Ia adalah potret paling mutakhir dari siapa saja warga negara yang berhak menggunakan suaranya dalam pemilu, sekaligus menjadi bahan uji apakah penyelenggara pemilu benar-benar mampu merawat data kependudukan sebagai fondasi demokrasi, bukan sekadar seremoni lima tahunan.

Penetapan ini datang di tengah masa "non-tahapan" yaitu periode ketika tak ada pemilu yang sedang berlangsung. Justru di titik itulah letak pentingnya konsep daftar pemilih berkelanjutan: data pemilih tidak dibiarkan tidur panjang lalu dibangunkan mendadak menjelang pemilu, melainkan dirawat setiap saat, triwulan demi triwulan, semester demi semester.

KPU mencatat pemilih nasional terdiri atas 49,85 persen laki-laki dan 50,15 persen perempuan, dengan 212.406.069 pemilih berdomisili di dalam negeri dan sisanya, sekitar 1,94 juta, tercatat sebagai pemilih luar negeri. Secara sebaran wilayah, data ini merentang di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.285 kecamatan, dan 83.737 desa/kelurahan — sebuah cakupan yang menuntut konsistensi kerja pemutakhiran hingga ke unit pemerintahan terkecil.

Jika disandingkan dengan data sebelumnya, tren kenaikan cukup konsisten. Dibandingkan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Semester II 2025, jumlah pemilih nasional pada Semester I 2026 naik 1,17 persen. Sebagai pembanding di tingkat daerah, KPU Kalimantan Barat mencatat kenaikan 1,22 persen dari semester sebelumnya, namun bila dibandingkan dengan daftar pemilih pada Pilkada terakhir, kenaikannya melonjak hingga 4,16 persen indikasi bahwa akumulasi pemilih baru (warga yang baru genap 17 tahun, purnatugas TNI/Polri, atau pindah domisili masuk) berjalan lebih cepat dari laju "pembersihan" data pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat.

Pola serupa juga tampak konsisten di tingkat kabupaten/kota: KPU Kabupaten Simeulue mencatat 1.003 pemilih baru berbanding 700 pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) pada Triwulan II 2026; KPU Kota Singkawang mencatat 2.489 pemilih baru berbanding 433 TMS. Artinya, secara agregat daftar pemilih nasional cenderung naik secara wajar seiring pertumbuhan penduduk yang memenuhi syarat, sembari terus melakukan koreksi data yang usang.

Dari sisi sebaran, Jawa Barat tetap menjadi provinsi dengan jumlah pemilih terbesar (37.759.992), diikuti Jawa Timur (32.503.002) dan Jawa Tengah (29.332.029) pola yang tidak berubah dari periode-periode sebelumnya dan sejalan dengan struktur demografi nasional. Di ujung spektrum lain, Papua Selatan tercatat sebagai provinsi dengan pemilih paling sedikit (387.710), disusul Papua Barat (394.946) dan Papua Barat Daya (453.204). Kesenjangan jumlah pemilih antarwilayah ini punya konsekuensi langsung pada alokasi TPS, logistik, dan pengawasan sehingga semakin menegaskan bahwa pemutakhiran data pemilih bukan hanya soal angka, tetapi juga soal keadilan distribusi sumber daya kepemiluan.

Manfaat paling mendasar dari skema PDPB adalah pergeseran paradigma: daftar pemilih tidak lagi diperlakukan sebagai tanggung jawab jelang pemilu, melainkan sebagai basis data hidup yang dikelola sepanjang tahun.

Hal ini penting setidaknya dalam tiga hal; Pertama, ia memangkas beban kerja tahapan pemutakhiran menjelang pemilu maupun pilkada, karena sebagian besar perubahan data seperti pemilih meninggal dunia, pindah domisili, mencapai usia pemilih, dan purnatugas apparat telah tercatat secara berjenjang setiap triwulan.

Kedua, ia memperkecil ruang sengketa jelang dan sesudah hari pemungutan suara, karena setiap pihak punya kesempatan lebih panjang untuk mengoreksi daftar pemilih  sepanjang tahapan.

Ketiga, secara filosofis, ia menegaskan bahwa hak pilih adalah hak konstitusional yang harus dijaga lembaga publik secara aktif, bukan hak yang baru akan diurus saat dibutuhkan saja.

Namun kemanfaatan ini hanya nyata jika kualitas datanya benar-benar akurat, mutakhir, dan komprehensif dimana itu menjadi tiga kata kunci yang berulang kali diucapkan dan dijanjikan. Di sinilah posisi Bawaslu menjadi krusial, dengan catatan yang disampaikan saat penetapan PDPB Semester I 2026 kemarin. Bawaslu menyampaikan sejumlah temuan misalnya ada 19 KPU Provinsi yang tidak memuat catatan masukan dari peserta rapat pleno PDPB di tingkat provinsi ke dalam dokumen hasil rekapitulasi.

Meskipun temuan ini di luar perkara subtansi data pemilih yang bermasalah, tetapi menjadi bukti checks and balances antar penyelenggara pemilu yang bekerja. Di tingkat daerah, peran itu terlihat lebih kolaboratif. Di Kalimantan Barat, misalnya, Bawaslu menjalankan strategi uji petik (spot check) untuk memverifikasi keakuratan data di lapangan.

Di Kabupaten Jembrana, Bali, praktik baik lewat kolaborasi lintas-instansi bersama kepolisian dan dinas kependudukan untuk mempercepat penerbitan KTP elektronik bagi anggota Polri yang memasuki masa pension. Ini sebuah langkah preventif agar status kependudukan mereka tidak menggantung dan berdampak pada status kepemilihan.

Model semacam ini dapat direplikasi secara nasional, sebab penyelenggaraan di berbagai daerah juga mencatat isu serupa terkait perubahan status purnatugas TNI/Polri yang kerap terlambat termutakhirkan.

Penetapan PDPB Semester I 2026 dengan 214,3 juta pemilih adalah bukti bahwa mesin birokrasi pemutakhiran data pemilih terus berjalan, bahkan di luar musim pemilu. Tren kenaikan yang wajar, sebaran yang konsisten dengan struktur demografi, serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam kerangka kerja PDPB sesuai dengan program kerjanya.

Kualitas data pemilih pada akhirnya ditentukan oleh tiga simpul yang bekerja bersamaan: kedisiplinan KPU dalam mendokumentasikan setiap proses secara transparan dan seragam di seluruh tingkatan, kemampuan Bawaslu dalam mengawal temuan-temuannya sampai benar-benar ditindaklanjuti oleh para pihak dan kesediaan masyarakat pemilih untuk melaporkan perubahan data yang dimilikinya.

Karena tahapan Pemilu 2029 akan dimulai pada 2027. Waktu yang dipakai bukan hanya untuk menambah angka pemilih baru, melainkan juga untuk menutup celah-celah prosedural yang selama ini belum tertangani. Sebab pada akhirnya, demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari seberapa besar angka pemilih di layar rapat pleno, melainkan seberapa pasti warga negara tercatat namanya saat akan melaksanakan pemungutan suara.

***

*) Oleh : Moh. Maskurudin Hafid, Direktur Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD).

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. 

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.