Mencekik Tenaga Pendidik

Malang – Guru adalah pilar utama peradaban, namun di negeri ini, mereka justru menjadi kelompok yang paling sering dikesampingkan dalam kue pembangunan. Di bawah gemerlap jargon transformasi pendidikan dan digitalisasi ruang kelas, terselip realitas kelam yang dihadapi oleh ratusan ribu guru honorer. Mereka terus dipaksa bertahan hidup dalam jerat ketidakpastian ekonomi, sebuah ironi besar di tengah ambisi bangsa mengejar visi Indonesia Emas.

Sangat memprihatinkan melihat bagaimana nasib guru honorer seolah luput dari prioritas utama pengambil kebijakan. Upah bulanan yang mereka terima secara serampangan sering kali jauh di bawah standar layak, bahkan jauh melampaui batas bawah upah minimum regional. Padahal, beban kerja, tuntutan administrasi, dan tanggung jawab moral yang mereka panggul dalam mencerdaskan anak bangsa sama beratnya dengan rekan sejawat yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menuntut profesionalisme dan integritas tinggi dari lini pendidik tanpa memberikan jaminan kesejahteraan yang manusiawi bukan lagi sekadar ketidakadilan, melainkan bentuk eksploitasi berkedok "Pengabdian".

Kekecewaan kolektif ini kian mendalam ketika kita menyandingkan nestapa guru dengan arah kebijakan anggaran mutakhir. Pemerintah tampak begitu agresif mengucurkan dana fantastis demi menyokong program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menyediakan asupan nutrisi bagi siswa memang sebuah langkah populis yang memiliki argumen kesehatan.

Namun, memaksakan program baru dengan anggaran raksasa di tengah jeritan guru honorer yang belum terselesaikan adalah bukti nyata dari kacaunya skala prioritas nasional.

Kebijakan ini seolah mengirimkan sinyal keliru, bahwa kita lebih peduli pada apa yang masuk ke perut siswa ketimbang kesejahteraan sosok yang mengisi otak dan membentuk karakter mereka. Apa gunanya ruang kelas diisi oleh anak-anak yang kenyang, jika manusia yang berdiri di depan papan tulis harus mengajar dengan perut keroncongan dan pikiran yang bercabang memikirkan utang? Kualitas pendidikan tidak ditentukan oleh kuantitas makanan di atas meja siswa, melainkan oleh ketenangan jiwa dan mutu pengajaran dari seorang guru yang dihargai secara layak.

Pendidikan yang bermutu tidak akan pernah lahir dari rahim kecemasan finansial. Pemerintah tidak boleh terus berlindung di balik narasi romantis "Pahlawan Tanpa Tanda Jasa" untuk melanggengkan pengabaian ini. Menyejahterakan guru honorer dan memperjelas status prapensiun mereka bukanlah beban anggaran atau komponen biaya pengeluaran, melainkan investasi paling mendasar dalam pembangunan manusia.

Sudah saatnya pemerintah melakukan reorientasi kebijakan publik secara radikal. Realokasi anggaran harus menyentuh akar masalah mendasar pendidikan, bukan sekadar memoles program-program yang bersifat kosmetik dan politis. Jangan sampai ambisi mengejar panggung populis melalui program MBG justru perlahan-lahan mencekik para tenaga pendidik kita, hingga akhirnya tidak ada lagi anak muda berbakat yang sudi berdiri di depan kelas untuk mengajar.

***

*) Oleh : Axel Kharisma, Writer Activist.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. 

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.