Digital Investigation dalam Penegakan Hukum Pemilu

Makassar – Transformasi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk pola kejahatan dan cara penegakan hukum. Berbagai tindak pidana yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini beralih ke ruang digital melalui media sosial, aplikasi pesan instan, transaksi elektronik, hingga kecerdasan buatan (artificial intelligence). Perubahan tersebut menuntut aparat penegak hukum mengembangkan metode penyelidikan dan penyidikan yang tidak lagi hanya bertumpu pada barang bukti fisik, tetapi juga pada bukti elektronik (electronic evidence) dan jejak digital (digital footprints).

Dalam konteks ini, digital investigation berkembang sebagai pendekatan ilmiah yang mengintegrasikan teknologi informasi, digital forensik,  dan teknik investigasi modern untuk menemukan, mengumpulkan, mengamankan, menganalisis, serta menyajikan bukti digital yang sah di hadapan hukum. Pendekatan ini menjadi semakin relevan dalam penegakan hukum pemilu karena sebagian besar aktivitas politik kini berlangsung di ruang digital melalui media sosial, platform video, aplikasi percakapan, hingga transaksi elektronik.

Digital investigation merupakan proses investigasi yang menggunakan metode ilmiah untuk memperoleh fakta hukum dari perangkat, sistem, jaringan, maupun media digital yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Berbeda dengan investigasi konvensional yang berorientasi pada barang bukti fisik, digital investigation berfokus pada informasi elektronik, metadata, log aktivitas, komunikasi digital, serta jejak transaksi elektronik. Secara umum, digital investigation meliputi lima tahapan utama.

Pertama, identifikasi (identification), yaitu menentukan perangkat atau sistem yang diduga menyimpan informasi relevan, seperti telepon genggam, komputer, server, akun media sosial, layanan cloud, CCTV digital, maupun dompet elektronik. 

Kedua, pengamanan barang bukti (preservation) melalui penerapan chain of custody, pembuatan salinan forensik (forensic imaging), penggunaan write blocker, dan perhitungan nilai hash untuk menjaga integritas data. 

Ketiga, pengumpulan dan ekstraksi data (collection and acquisition) dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah tanpa mengubah data asli. 

Keempat, analisis (analysis) untuk merekonstruksi peristiwa, mengidentifikasi pelaku, hubungan antarperangkat, pola komunikasi, lokasi, waktu kejadian, maupun aliran transaksi. Kelima, pelaporan (reporting) yang menyajikan hasil analisis secara objektif, dapat direproduksi, dan memenuhi standar pembuktian di pengadilan.

Dalam praktik internasional, digital investigation tidak hanya digunakan untuk menangani kejahatan siber, tetapi juga pembunuhan, korupsi, pencucian uang, terorisme, perdagangan orang, hingga pelanggaran pemilu. Hampir seluruh tindak pidana modern kini memiliki dimensi digital yang dapat menjadi sumber pembuktian.

Dalam sistem peradilan pidana modern, digital investigation telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelidikan dan penyidikan. Pengakuan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti memperluas ruang pembuktian sehingga rekaman CCTV, percakapan digital, metadata foto, log server, data lokasi (geolocation), hingga transaksi elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti sepanjang diperoleh secara sah dan integritasnya terjamin.

Keberhasilan digital investigation bertumpu pada lima prinsip utama, yaitu legalitas, integritas, autentisitas, reliabilitas, dan akuntabilitas. Seluruh proses penyitaan, pemeriksaan, hingga penyajian barang bukti harus dilakukan sesuai prosedur hukum, terdokumentasi melalui chain of custody, dan dapat diuji kembali oleh ahli lain.

Di sisi lain, digital investigation juga menghadapi berbagai tantangan, seperti besarnya volume data, penggunaan enkripsi, layanan cloud computing, anonimitas pengguna internet, teknologi deepfake, kecerdasan buatan generatif, hingga meningkatnya penggunaan aset kripto dalam transaksi ilegal.

Karena itu, penyidik modern tidak cukup hanya memahami hukum pidana, tetapi juga harus menguasai digital forensik, analisis metadata, dan analisis media sosial.Tantangan tersebut masih diperberat oleh keterbatasan sumber daya manusia, standar operasional, dan kapasitas digital forensik di Indonesia.

Pemilu 2029 diperkirakan menjadi pemilu paling terdigitalisasi dalam sejarah Indonesia. Kampanye politik, komunikasi kandidat, mobilisasi pemilih, penggalangan dana, hingga penyebaran informasi sebagian besar akan berlangsung melalui ruang digital. Seiring dengan itu, karakter tindak pidana pemilu pun ikut berubah.

Digital investigation menjadi instrumen strategis bagi Sentra Gakkumdu dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran berbasis teknologi, seperti politik uang melalui transfer bank, dompet digital, atau aset kripto; penyebaran hoaks dan disinformasi; penggunaan deepfake untuk menyerang reputasi peserta pemilu; kampanye ilegal melalui akun anonim atau jaringan bot; manipulasi algoritma media sosial (computational propaganda); penyalahgunaan data pribadi pemilih untuk microtargeting politik; hingga penghapusan atau manipulasi bukti digital.

Sebagai contoh, pada dugaan politik uang melalui dompet digital, investigator dapat menelusuri waktu transaksi, identitas pengirim dan penerima, pola distribusi dana, serta komunikasi yang terjadi sebelum dan sesudah transaksi. Demikian pula pada penyebaran deepfake, investigator dapat memeriksa metadata file, jejak unggahan pertama, pola penyebaran, alamat IP, dan keterhubungan akun-akun yang terlibat.

Agar digital investigation berjalan efektif, Sentra Gakkumdu perlu memperkuat kapasitas kelembagaan melalui pembentukan unit digital investigation yang didukung ahli digital forensik, penyusunan standar operasional pemeriksaan barang bukti elektronik, peningkatan kemampuan analisis media sosial, OSINT, dan blockchain tracing, pemanfaatan kecerdasan buatan untuk deteksi dini pelanggaran, serta penguatan kerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik, platform media sosial, penyedia layanan telekomunikasi, dan lembaga terkait untuk memperoleh data secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan pendekatan tersebut, digital investigation tidak hanya menjadi instrumen pembuktian, tetapi juga sarana penegakan hukum yang bersifat preventif melalui deteksi dini terhadap pola-pola pelanggaran di ruang digital.

Digital investigation merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum yang menyesuaikan diri dengan transformasi masyarakat digital. Pendekatan ini mengintegrasikan metode investigasi, digital forensik, dan hukum acara pidana untuk menghasilkan bukti elektronik yang autentik, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks penegakan hukum pemilu, digital investigation akan menjadi fondasi penting bagi efektivitas Sentra Gakkumdu menghadapi Pemilu 2029, ketika sebagian besar pelanggaran diprediksi terjadi di ekosistem digital. Karena itu, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan standar chain of custody, serta pemanfaatan teknologi analitik dan kecerdasan buatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan penegakan hukum pemilu yang modern, adaptif, dan berintegritas.

***

*) Oleh : Dr. Abdul Malik, S.H.I., M.H.I, Pengamat Hukum, Sosial, dan Politik.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. 

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.