Menagih Janji Mutu Pendidikan

Depok – Di negeri ini, alamat pada Kartu Tanda Penduduk acapkali bertindak layaknya penentu nasib yang tak kasatmata. Seorang anak yang beruntung lahir dan tumbuh di pusat kota besar secara otomatis menggenggam karcis menuju fasilitas pendidikan terbaik.

Mereka menikmati kelas yang nyaman, laboratorium sains yang lengkap, jejaring internet cepat, serta guru-guru yang rutin mendapatkan pelatihan berkala. Sebaliknya, anak-anak yang mendiami pelosok desa, wilayah kepulauan, atau garis perbatasan harus menerima kenyataan yang bertolak belakang. Geografi mendadak menjadi vonis yang membatasi sejauh mana cita-cita mereka boleh digantungkan.

Kondisi ini tecermin dengan amat telanjang dalam data Badan Pusat Statistik tahun 2025. Angka Harapan Lama Sekolah masyarakat Indonesia memang tercatat naik hingga menyentuh 13,30 tahun. Namun, Rata-rata Lama Sekolah penduduk dewasa kita ternyata masih jalan di tempat pada angka 9,22 tahun. Terjadi rumpang yang lebar antara lamanya seseorang duduk di dalam ruang kelas dengan kapasitas intelektual nyata yang berhasil diserapnya.

Potret buram tersebut dikonfirmasi oleh hasil asesmen Programme for International Student Assessment dari OECD tahun 2022 yang dipublikasikan pada 2023. Skor literasi, numerasi, dan sains siswa Indonesia masih mendekam di papan bawah ranah global. Anak-anak kita melintasi tahun-tahun persekolahan, tetapi tidak mengantongi keterampilan dasar yang memadai untuk bersaing di era modern.

Riset dari Research on Improving Systems of Education melalui studi Lant Pritchett pada 2016 memberikan peringatan yang sangat menohok. Apabila cara kita mengelola pendidikan di daerah masih menggunakan pendekatan alakadarnya, Indonesia diproyeksikan membutuhkan waktu hingga 128 tahun hanya untuk menyamai kemampuan keterampilan dasar orang dewasa di negara-negara maju. Ini adalah ancaman serius yang mengintai masa depan bangsa. Pasrah terhadap tempo seratus tahun lebih sama saja dengan membiarkan beberapa generasi anak-anak daerah dikorbankan dalam ketertinggalan.

Akar dari ancaman tersebut bermuara pada distribusi mutu yang amat timpang secara teritorial. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan per 30 Juni 2025 dan Rapor Pendidikan 2025, fakta mengejutkan terungkap ke publik. Dari 7.288 kecamatan yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, baru 263 kecamatan atau sekitar 4 persen yang memiliki Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dengan capaian kualitas baik.

"Sekitar 4 persen yang memiliki SMP dan SMA dengan capaian kualitas baik, yaitu memiliki akreditasi A dan literasi dan numerasi di atas 75," ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti saat memberikan keterangan di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026.

Pernyataan mendasar dari Mendikdasmen tersebut adalah penyingkapan atas borok ketimpangan yang telah menahun. Ketika hanya 4 persen kecamatan yang menikmati sekolah berkualitas baik, itu artinya 96 persen kecamatan sisanya dibiarkan mengelola sekolah seadanya. Sekolah di daerah terpencil kerap berjuang sendirian tanpa sokongan sarana dasar, buku-buku bacaan mutakhir, maupun program pengembangan kapasitas pendidik yang berkesinambungan.

Arsitektur Baru Keadilan Belajar

Untuk merobohkan benteng kasta geografi ini, pemerintah merancang pembenahan arsitektur pendidikan nasional melalui tiga pilar intervensi yang saling melengkapi. Pilar pertama adalah Sekolah Rakyat, yang difokuskan untuk merangkul anak-anak dari keluarga miskin agar hak belajar mereka tidak gugur akibat terbentur persoalan biaya.

Pilar kedua adalah Sekolah Garuda, yang disiapkan sebagai wahana inkubasi bagi talenta unggul untuk bertanding di gelanggang global. Sementara pilar ketiga yang memegang peran sentral dalam menegakkan keadilan teritorial adalah Program Sekolah Nasional Terintegrasi.

Sekolah Nasional Terintegrasi mengambil peran krusial untuk menjembatani jurang lebar kesenjangan mutu pendidikan antar daerah yang selama ini membelenggu anak-anak di pelosok negeri. Langkah strategis ini secara resmi dipayungi oleh Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Program Sekolah Nasional Terintegrasi.

Melalui aturan ini, pemerintah menargetkan pembangunan 500 layanan Sekolah Nasional Terintegrasi secara bertahap hingga tahun 2029. Sebagai tahap awal, sebanyak 37 lokasi mulai disiapkan pada 2026 dan 17 lokasi di antaranya dijadwalkan resmi beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027.

Gagasan paling segar dari program ini terletak pada cara kerjanya. Sekolah Nasional Terintegrasi tidak dirancang sebagai bangunan eksklusif yang berdiri terisolasi. Sekolah ini diproyeksikan menjadi resource center atau rumah bersama bagi sekolah-sekolah di sekitarnya.

Fasilitas laboratorium, perpustakaan digital, serta pelatihan guru yang ada di dalamnya wajib dibagikan dan diakses oleh sekolah-sekolah imbas di sekitarnya. Pendekatan ini merupakan pengejawantahan nyata atas amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Program ini membawa pergeseran paradigma yang sangat mendasar, yakni perpindahan dari sekadar schooling menuju learning. Pembangunan pendidikan tidak lagi diukur semata dari berdirinya fisik sekolah atau angka kehadiran siswa, melainkan dari ketercapaian kompetensi pembelajaran secara nyata.

Perubahan fokus ini mendesak untuk mengikis ancaman learning poverty atau kemiskinan belajar, yaitu kondisi ketika anak-anak sudah bertahun-tahun bersekolah namun tetap belum mampu membaca dan memahami bacaan sederhana sesuai usianya, sebagaimana diperingatkan oleh Bank Dunia pada 2018.

Koreksi paradigma ini bersandar pada fondasi teori ekonomi pembangunan yang sangat kokoh. Gary Becker dalam riset pemenang Nobel Ekonomi tahun 1993 menegaskan bahwa investasi pada mutu pendidikan merupakan pilar utama pembentukan modal manusia. Peningkatan kualitas belajar secara langsung mendongkrak produktivitas individu, yang pada gilirannya menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Emil Salim pada 2018 mengingatkan bahwa daya tahan ekonomi Indonesia di masa depan sangat bergantung pada kualitas manusia, bukan pada mengeruk sumber daya alam yang suatu saat pasti habis. Di tengah persaingan global berbasis pengetahuan, keunggulan sebuah bangsa ditentukan oleh nilai tambah kapasitas intelektual warganya.

Penelitian empiris Eric Hanushek dan Ludger Woessmann pada 2020 memperkuat kenyataan ini secara terukur. Kualitas pembelajaran nyata atau keterampilan kognitif siswa terbukti berpengaruh jauh lebih dominan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara ketimbang sekadar menghitung berapa lama rata-rata warga mengenyam pendidikan.

 Hal ini selaras dengan penegasan ekonom Boediono pada 2016 bahwa kunci utama transformasi Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi terletak pada konsistensi kita membenahi mutu sumber daya manusia secara merata di seluruh wilayah.

Antara Idealisme dan Ujian Realitas

Namun demikian, retorika indah di atas kertas dan penerbitan Instruksi Presiden tentu belum menjamin keberhasilan di lapangan. Publik harus tetap bersikap kritis dan mengawal pelaksanaan program ini agar tidak bernasib sama dengan proyek-proyek pendidikan terdahulu yang kerap layu di tengah jalan. Risiko birokratisasi, kebocoran anggaran di daerah, hingga resistensi terhadap rotasi dan pelatihan guru merupakan kerentanan nyata yang harus diantisipasi.

Jangan sampai Sekolah Nasional Terintegrasi sekadar menjadi ajang pengadaan fasilitas fisik yang megah, namun sepi dari aktivitas pemikiran dan inovasi pengajaran. Tanpa tata kelola yang transparan, pengawasan publik yang independen, serta kesiapan pemerintah daerah dalam merawat keberlanjutan fasilitas, ide besar resource center ini berisiko berubah menjadi sekadar monumen beton baru yang tidak memberi dampak bagi sekolah-sekolah di sekitarnya.

Oleh sebab itu, keberhasilan program ini membutuhkan kerja bersama melalui sinergi multidimensi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah harus konsisten memegang standar mutu akademis. Pemerintah daerah wajib menjamin keadilan akses serta dukungan infrastruktur penunjang.

Perguruan tinggi melalui Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan perlu diterjunkan langsung untuk mendampingi riset pengajaran para guru di lapangan. Sementara itu, dunia usaha dan dunia industri harus digandeng untuk memastikan materi pembelajaran tetap relevan dengan dinamika kebutuhan kerja modern.

Menagih janji mutu pendidikan berarti memastikan bahwa setiap rupiah dan setiap pasal dalam Instruksi Presiden ini benar-benar mewujud di ruang-ruang kelas pelosok. Sekolah Nasional Terintegrasi harus membuktikan dirinya sebagai alat pemotong kompas yang efektif untuk meruntuhkan kasta geografi pendidikan.

Kita tidak boleh membiarkan anak-anak di pelosok negeri terus memikul beban ketertinggalan akibat kesalahan sistemik yang bisa kita perbaiki hari ini. Saat mutu pembelajaran dapat dirasakan secara merata dari ujung Sumatra hingga pelosok Papua, di situlah keadilan sosial benar-benar berdiri tegak, melapangkan jalan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

***

*) Oleh : Fathin Robbani Sukmana, Pengamat Sosial dan Kebijakan Publik dan Ketua Yayasan Zantra Peradaban Persada.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. 

*) Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.