Menpora Erick Thohir Pastikan PON 2028 Digelar di NTT, NTB, dan Jakarta
Menpora Erick Thohir memastikan PON XXII/2028 akan digelar di tiga provinsi: NTT, NTB, dan DKI Jakarta. Pemerintah kini mulai memetakan anggaran dan arena.
JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir memastikan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII/2028 akan diselenggarakan di tiga provinsi. Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) ditetapkan sebagai tuan rumah utama, sementara DKI Jakarta bertindak sebagai wilayah penunjang pertandingan.
Erick menjelaskan bahwa pemerintah saat ini terus mempercepat konsolidasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Langkah ini diambil demi menjamin PON 2028 tidak hanya sukses secara penyelenggaraan, tetapi juga tertib secara administrasi dan tata kelola.
"Kami ingin memastikan penyelenggaraan PON 2028 berjalan dengan baik di seluruh wilayah yang terlibat, karena itu koordinasi antarpemerintah daerah dan seluruh stakeholder harus terus diperkuat agar persiapan berjalan sesuai target," kata Erick dalam konferensi pers di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Lebih lanjut, Erick memaparkan bahwa penunjukan Jakarta sebagai provinsi penunjang telah memiliki payung hukum resmi. Keputusan tersebut disahkan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Dengan legalitas tersebut, Jakarta bakal memfasilitasi sejumlah pertandingan cabang olahraga (cabor) yang tidak digelar di dua provinsi tuan rumah utama.
Berdasarkan hasil pertemuan dengan para gubernur, Erick menambahkan bahwa masing-masing daerah sudah mulai memetakan kesiapan arena (venue) cabor yang akan digunakan. Pemerintah daerah juga diminta segera menunjuk penanggung jawab atau person in charge (PIC) guna mengikuti rapat koordinasi berkala hingga menjelang hari H penyelenggaraan.
Melalui pemetaan ini, pemerintah pusat dapat memperoleh gambaran menyeluruh terkait kebutuhan anggaran di setiap daerah.
"Kalau untuk jumlah cabang olahraganya berapa di NTB, NTT, dan Jakarta itu masih akan dipetakan lewat rapat koordinasi seluruh stakeholder," ujar dia.
Saat ini, pemerintah pusat sedang menyinkronkan usulan dari daerah bersama KONI, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Keterlibatan lembaga-lembaga ini bertujuan untuk mematangkan perencanaan serta memastikan akuntabilitas pendanaan di setiap wilayah. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
