Kendaraan Listrik G20 Indonesia, Kampanye Transisi Energi Berkelanjutan

TIMESINDONESIA, DENPASAR – Transisi energi berkelanjutan menjadi salah satu isu dari tiga isu utama yang diangkat Indonesia dalam KTT G20 Indonesia. Sebagai upaya untuk mendukung transisi energi berkelanjutan, Indonesia menerapkan transporasi kendaraan listrik selama KTT G20 Bali, di Nusa Dua, Bali, pada 15-16 November 2022.

Total kendaraan listrik yang akan digunakan dalam perhelatan akbar tersebut mencapai 1.452 unit untuk seluruh delegasi, dengan rincian sebanyak 962 mobil listrik, 454 motor listrik, dan sisanya sebanyak 36 bus listrik.

Mensesneg RI, Pratikno menuampaikan selain mengkampanyekan misi transisi energi, penggunaan kendaraan listrik dalam puncak acara G20 Indonesia juga bertujuan untuk pengurangan emisi karbon.

Bukti keseriusan pemerintah Indonesia ini dilakukan dengan adanya arahan Presiden Joko Widodo yang menetapkan penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah, melalui Inpres Nomor 7 Tahun 2022.

Melalui inpres itu, Presiden RI Jokowi meminta setiap menteri hingga kepala daerah agar menyusun dan menetapkan regulasi untuk mendukung percepatan pelaksanaan penggunaan kendaraan listrik. Presiden RI juga meminta semua elemen pemerintah untuk penyusunan alokasi anggaran untuk mendukung program tersebut.

Sementara itu, Menko Marvest RI, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pengadaan kendaraan pemerintah tahun depan harus terdiri atas kendaraan listrik sehingga dapat mendorong minat masyarakat untuk membeli dan menggunakannya. Hal ini disampaikannya, saat mengisi acara Bloomberg CEO Forum menjelang KTT G20 di Bali, Jumat (11/11/2022).

Kebijakan itu, semakin mempromosikan kendaraan listrik kepada masyarakat Indonesia. Pemerintah RI juga berencana memberikan subsidi pembelian mobil dan sepeda motor listrik pada 2023.

Namun, sampai saat ini skema subsidi masih terus dibahas, termasik penyiapan subsidi sebesar Rp7,5 juta untuk setiap pembelian mobil listrik, agar harganya bisa bersaing dengan mobil berbahan bakar minyak.

“Tidak ada yang akan membeli mobil listrik, jika harganya lebih mahal daripada mobil berbahan bakar,” kata Luhut.

Luhut menyampaikan Pemerintah juga sedang membahas rencana pemotongan pajak bagi pengguna kendaraan listrik dan insentif impor bagi industri kendaraan listrik yang membangun pabriknya di Indonesia. Rencana tersebut masih terus dipertimbangkan, dan dikaji dengan target selesai akhir tahun ini.

Direktur Program Eksekutif Wilayah Asia Pasifik Toyota Mobility Foundation Pras Ganesh, menyampaikan pengembangan kendaraan listrik terdiri dari tiga faktor pendukung. Pertama, mempercepat pemanfaatan energi terbarukan. Kedua, mendorong produksi dan manufaktur lokal dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan di dalam negeri. Ketiga, menarik minat konsumen dengan harga yang kompetitif dan subsidi.

"Salah satu tantangannya adalah pasar dengan jenis kendaraan yang beragam serta biaya energi terbarukan yang lebih tinggi," kata Ganesh.

Dia menilai kondisi di Indonesia, mobil kecil atau segmen B mencakup sekitar 50 persen dari pasar dan kendaraan komersial atau kendaraan niaga ringan mencakup 20 persen dari pasar sehingga sekitar 70 persen pasar sudah termasuk kategori yang berbeda dari kendaraan listrik.

Pemerintah RI dinilai perlu memahami pasar dan aspek keberagamannya serta memperkuat potensi energi terbarukan Indonesia, salah satunya melalui pengembangan industri nikel dan baterai listrik, untuk mendukung elektrifikasi di sektor transportasi.

Indonesia saat ini perlu menciptakan faktor-faktor untuk menurunkan harga, seperti pemberian subsidi serta kebijakan yang mendukung infrastruktur serta industri kendaraan listrik. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement