Anggota DPRD Pamekasan Minta Dinsos Buat Pendataan Basis Data Terpadu Baru

TIMESINDONESIA, PAMEKASAN – DPRD Kabupaten Pamekasan meminta dinas sosial (Dinsos) untuk membuat sistem pendataan Basis Data Terpadu (BDT) terbaru di Kabupaten Pamekasan untuk mempermudah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Anggota DPRD Pamekasan, Ismail mengatakan, di Pamekasan ini sering ditemukan orang tidak mampu yang tidak mendapat bantuan pemerintah. 

"Ketidakmerataan bantuan tersebut disebabkan ketidak vailitannya data yang ada di dinas sosial. Maka dari itu, pemerintah terkait jangan hanya berpatokan dengan data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) akan tetapi, pemerintah untuk cepat membuat sistem pendataan BDT baru agar masyarakat miskin dapat bantuan," ujar politisi Demokrat ini, Senin (2/9/2019).

Advertisement

Karena pendataan data terpadu ini nanti, menurut Ismail, akan memberikan kemudahan dalam menyalurkan bantuan dan ini merupakan kunci sukses dalam membangun program pemerintah daerah. 

"Jadi kalau datanya tidak akurat dan tidak valid maka bantuan tidak tepat sasaran dan seharusnya model-model seperti ini yang paling diutamakan diberikan bantuan ketimbang yang lainnya," ujarnya. 

Selain itu, dia menjelaskan bahwa orang sakit dan orang tidak mampu dari segi ekonomi ini tidak bisa ditawar lagi. "Jadi pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan bantuan," imbuhnya.

Selanjutnya, pihaknya meminta kalau ada orang sakit tidak hanya satu kali dalam memberikan bantuan tapi dibantu secara berkelanjutan. 

"Atau kalau rumahnya tidak layak huni harus cepat diperbaiki," imbuhnya.

Selain itu, anggota DPRD Pamekasan ini memberikan saran kepada pemerintah bahwa pendataan tidak bisa dilakukan secara sektoral, tetapi ini harus dilakukan secara universal. "Jadi pemerintah mempunyai tugas untuk melaksanakan pendataan orang sakit miskin dan melibatkan pihak ketiga," ujarnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.