Di Depan Wakil Menteri Desa, Bupati Pacitan Curhat Angka Kemiskinan

TIMESINDONESIA, PACITAN – Dalam rangka peningkatan kapasitas Kepala Desa Se-Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Desa PDTT, memberikan arahan terkait SDM, di Pendapa Pacitan, Rabu (12/2/2020).

Pada kesempatan tersebut, Indartato, Bupati Pacitan menyampaikan kondisi geografis Pacitan, mulai dari kondisi penduduk hingga kondisi wilayah dan juga kemiskinan yang sampai saat ini masih 13.60 persen.

"Saya sampaikan bahwa Pacitan 86 persen pegunungan, 14 persen dataran dan dasaran pantai kurang lebih 70 kilometer, penduduk 580 ribu. Berkaitan dengan itu, masalah yang kami hadapi saat ini kemiskinan masih 13.60 persen," katanya.

Indartato menyampaikan, selain kemiskinan masalah yang dihadapi adalah tidak semua desa di Pacitan bisa mengakses internet. Dia berharap ada solusi sehingga proses pemerintahan bisa berjalan lancar. Menurutnya jika desa maju sampai tingkat nasional akan maju.

"Dana Desa di Pacitan sebagian belum bisa mencapai Rp 1 miliar, perlu adanya pelatihan-pelatihan, supaya teman-teman kepala desa tidak salah, sangat penting peningkatan kepala desa, saya yakin jika desanya maju kabupatennya juga maju," tambah bupati.

Sementara Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Desa PDTT menyampaikan, agar kemiskinan semakin menurun dirinya mengimbau semua potensi sumber daya yang ada dapat digerakkan mulai dari desa. "Jika ingin angka kemiskinan masyarakat menurun, silakan gerakkan semua potensi sumber daya yang ada," katanya.

Selain itu dia menyampaikan agar kepala desa mengelola dana desa dengan baik sesuai tupoksinya, agar tidak terjerumus. Menurutnya ciri-ciri anggaran desa yang tidak efektif ada tiga belas. Di antaranya kepala desa mengelola uang sedangkan bendahara hanya menjadi formalitas, hingga BPD makan gaji buta.

"Yang pertama tidak ada papan proyek di setiap titik pembangunan, kemudian laporan realisasi sama persis RAB, lembaga desa pengurusnya keluarga kades semua, BPD mati alias pasif alias makan gaji buta, kades pegang semua uang, bendahara berfungsi di bank saja, perangkat desa yang jujur dan vokal dipinggirkan, banyak kegiatan terlambat pelaksanaannya dari jadwal padahal anggaran sudah ada, musdes pesertanya sedikit muka yang hadir itu-itu saja yang ada. Juga Bumdes tidak berkembang, belanja barang dan jasa dimonopoli kades, tidak sosialisasi terkait kegiatan kepada masyarakat, pemdes marah ketika ada yang menanyakan, kades dan perangkat dalam waktu singkat dapat membeli rumah dan mobil," papar Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Desa PDTT di depan kades se-Pacitan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement