Pemerintahan

Gubernur Jabar Kang Emil: Libatkan Ponpes dalam Reforma Agraria di Jabar

Selasa, 21 Juli 2020 - 23:24 | 19.27k
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menghadiri Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Jabar di Trans Hotel, Kota Bandung, Selasa (21/7/2020). (Foto: Humas Pemprov Jabar for TIMES Indonesia)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menghadiri Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Jabar di Trans Hotel, Kota Bandung, Selasa (21/7/2020). (Foto: Humas Pemprov Jabar for TIMES Indonesia)
Kecil Besar

TIMESINDONESIA, BANDUNGGubernur Jabar Kang Emil atau Ridwan Kamil mengatakan reforma agraria dengan Hak Guna Usaha (HGU) lahan dapat memangkas indeks ketimpangan Jabar daerah selatan dengan utara. 

"Kami bertekad memperbaiki indeks ketimpangan (Jabar Selatan dengan Utara) melalui reforma agraria dengan HGU lahan," kata gubernur dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Jabar di Trans Hotel, Kota Bandung, Selasa (21/7/2020). 

Advertisement

Menurut Rdwan Kamil, koperasi pondok pesantren (ponpes) harus diberi HGU lahan milik Pemerintah Provinsi Jabar untuk meningkatkan perekonomian Jabar Selatan. Nantinya, koperasi ponpes harus mengelola lahan dengan profesional. 

"Pilihannya dua, yaitu kepada individu-individu rakyat atau kepada pesantren," ucapnya.

"Jadi, nanti koperasi pesantren saya perintahkan profesional, sehingga mereka bisa berusaha di tanah yang nanti direstribusi di tempat lain," imbuh Kang Emil. 

Ridwan mencontohkan bagaimana pesantren Al-Ittifaq di Kabupaten Bandung berhasil menjalankan agrobisnis dengan baik dan memanfaatkan teknologi. Menurut ia, pendapatan Al-Ittifaq dari agrobisnis tidak menurun meski di tengah pandemi. 

"Mereka fokus pada pertanian yang modern. Kemudian yang mengelolanya adalah koperasi pesantren. Selama Covid-19, omzet mereka naik sampai tiga kali. Coba hal tersebut terjadi di seluruh Jabar, di mana tanah-tanah yang menganggur itu dimanfaatkan, direstribusi kepada rakyat melalui 4.0," tuturnya. 

Pemanfaatan lahan, kata Kang Emil, harus juga disertai dengan peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM).

"Ini adalah visi masa depan Jabar, yaitu kembali ke desa. Kombinasi restribusi yang akan kami lakukan diperkuat dengan SDM-nya, supaya lahan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," jelasnya. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menyambut baik rencana Pemda Provinsi Jabar. Ia mengatakan, pemanfaatan lahan oleh koperasi ponpes akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian pedesaan. 

"Saya sepakat sekali, kami kembangkan model koperasi pesantren ini," kata Sofyan lewat video conference dalam rakor tersebut.

"Usul bapak saya terima, dan mari sama-sama mengurusnya," imbuhnya menanggapi rencana Gubernur Jabar Kang Emil. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Irfan Anshori
Publisher : Ahmad Rizki Mubarok
Sumber : TIMES Bandung

TERBARU

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES