Uji Coba Sinkronisasi Simpeg BKD Banjarnegara, Ini yang Didapat

TIMESINDONESIA, BANJARNEGARA – BKD Banjarnegara terus menyempurnakan sinkronisasi dan integrasi Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg).

Dalam uji coba sinkronisasi Simpeg di Aula CAT BKD Banjarnegara, Rabu (12/8/2020), tim teknis BKD mendemonstrasikan proses sinkronisasi dan integrasi data Simpeg dengan Sim lainnya yang saling berhubungan. Uji coba Sinkronisasi Simpeg tersebut meliputi e-mutasi, e-kinerja, dan e-gaji.

Advertisement

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah, Drs. Indarto. Hadir dalam acara tersebut Asisten Administrasi Setda Tien Sumarwati, S.Sos, MM, Sekretaris Dinkominfo, Ir Adi Prabayuwana dan diikuti oleh para Pengelola Kepegawaian OPD.

Dalam pengarahannya Sekda Indarto menyampaikan pihaknya  sangat mendukung sinkronisasi data melalui SimPeg. Karena saat ini memang sedang mengarah pada penerapan program pemerintah melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

“Pemkab Banjarnegara sangat mendorong terwujudnya good governance dan clean government, dengan mengedepankan teknologi. Dengan penerapan teknologi kerja pemerintah akan lebih efektif dan efisien,” katanya.

Ia menambahkan, telah menetapkan empat OPD untuk pilot project membangun tertib administrasi kepegawaian dan keuangan, yakni BKD, BPPKAD, Bappeda dan Setda pada Bagian Organisasi.

Sementara itu, Kepala BKD Banjarnegara Yusuf Agung Prabowo, SH, M. Si menerangkan hari ini adalah uji coba integrasi simpeg BKD, Sim Gaji di BPPKAD, dan e-Kinerja.

Dijelaskan Yusuf, sebelumnya simpeg yang ada di BKD masih berbasis desktop belum berbasis web (online) dan belum diupdate kondisinya.

Saat ini BKD telah membangun simpeg yang ada dengan updating data PNS data terakhir sampai Juli 2020, sudah 7.832 data PNS yang terekam dalam simpeg.

“Dengan begitu simpeg ini akan update. PNS yang pindah ke OPD lain otomatis simpegnya berubah," kata Agung.

Kemudian, dengan update data ini data juga akan valid dan akurat. Termasuk ketika BPPKAD mau menarik data-data itu bisa untuk data penggajian.

Meski masih uji coba, kata Agung, diharapkan tak lama lagi bisa diimplementasikan. Saat ini masih penyelarasan. Karena dua aplikasi yang ada strukturnya berbeda.

Dengan sinkronisasi tersebut, seorang ASN yang akan dipindah sudah melalui aplikasi tersebut. Misalnya ada promosi. Kursi tersebut harus diperebutkan tiga orang calon. Dalam rapat penilaian kinerja, tiga calon tersebut akan dipilih, mana yang  disetujui. "Baru kita usulkan kepada PPK, dalam hal ini Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono," ujar kepala BKD Banjarnegara, Yusuf Agung. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.