Komisi I DPR RI Minta Pemerintah Bantu Industri Media

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Pandemi virus corona atau Covid-19 dianggap berdampak memberi tekanan terhadap industri media. Bahkan sektor iklan maupun kerjasama komersil yang diperoleh media makin kecil. Situasi tersebut mengancam eksistensi media mainstrem yang bisa tergeser oleh sosial media.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan menilai, industri pers yang membutuhkan pendanaan memadai dan menjadi tantangan di masa pandemi. Padahal media mampu memenuhi keinginan publik hntik mendapatkan informasi resmi yang terverifikasi atau bebas dari hoaks.

Advertisement

Bahkan di masa pandemi ini ada langkah perusahaan-perusahaan yang mengambil langkah pemotongan belanja media mainstream dan memindahkan ke media sosial. Hal itu dilhawatirkan mengancam keberlangsungan industri pers.

"Industri media punya peran strategis sebagai sumber verifikasi berita dan informasi. Akuntabilitas media mainstream lebih tinggi daripada sekedar konten sosmed," ujar Farhan di Bandung, Selasa (29 /9/20).

Menurutnya, media yang merupakan bagian dari empat pilar demokrasi harus tetap menjadi corong atau jembatan bagi perusahan maupun lembaga pemerintah dan sejenisnya dengan memperkuat pada sektor komersil.

Berdasar survei Imogen Communication Institute (IGI) terhadap 140 media di 10 kota besar di Indonesia, awbut Farhan, hasilnya 70,2 persen responden menyatakan pandemi Covid-19 ini berdampak terhadap bisnis media.

"Padahal industri media memiliki sejarah panjang dan kontribusi dalam perjuangan bangsa sejak sebelum kemerdekaan, hingga masa sekarang," ungkapnya.

"Maka saya mendukung agar pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk belanja iklan di media mainstream sebagai bagian dari menjaga ketahanan nasional," imbuh Farhan.

Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Ahmad M Ali menambahkan, program-program pemerintah untuk menangkal hoaks dan literasi media berada di ambang kegagalan, jika tidak ada upaya afirmatif terhadap industri media.

“Bisa dibayangkan kalau teman-teman jurnalis tidak bisa lagi dipekerjakan oleh industri media. Hoax, disinformasi, dan lainnya akan merajalela. Kerja jurnalis itu harus didukung pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah, kementerian dan lainnya harus punya kebijakan afirmatif belanja media,” katan Ali.

Ali menegaskan, kebijakan afirmatif bagi keberlangsungan industri media mutlak diperlukan saat ini. Di masa gempuran informasi yang bertubi-tubi menurutnya hanya kerja jurnalistik yang bisa menjadi harapan dari masyarakat informasi yang sehat.

Menurutnya industri pers itu dalam pengeluarannya sama dengan industri lain. Ia butuh belanja mulai dari energi yang dipakai, kertas, biaya kantor dan gudang, sampai biaya riset dan inovasi.

BACA JUGA: Tisna Umaran: Bila Masih Tahap Klarifikasi Lebih Baik Tidak Dipublikasikan ke Media

"Sialnya, industri media tidak bisa bekerja serta merta hanya untuk mencari untung seperti industri komersil lainnya. Dari situlah panggilan tanggung jawab pemerintah karena pers merupakan bagian dari pilar demokrasi,” ungkapnya.

Ali menambahkan, robohnya industri media bisa jadi ancaman bagi Indonesia. Ia bilang pemerintah sudah tepat menciptakan situasi di mana demand terhadap industri media tetap bertahan dan membesar dengan kampanye anti hoaks dan penyesatan informasi.

"Perlu juga dengan dari sisi suplai, belanja media dari institusi pemerintah juga harus didorong. Toh, banyak juga kebijakan dan rencana strategis pemerintah yang perlu disosialisasikan,” kata Ali. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.