BPBD Jateng Gelar Indentifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana

TIMESINDONESIA, BANJARNEGARA – BPBD Provinsi Jateng bekerja sama dengan Komisi E DPRD Jawa Tengah kembali menggelar sosialisasi dan indentifikasi daerah rawan bencana. Kali ini kegiatan di pusatkan di Balai Desa Gembongan Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, Minggu (13/12/2020).

Pesertanya, terdiri dari tokoh masyarakat dan sejumlah pengurus PAC PDI Perjuangan Kecamatan Sigaluh. Hadir sebagai pembicara Hj Sri Ruwiyati SE MM, Sekretaris Komisi E DPRD Jateng, Muhamad Chomsul SST, MEng Kasi Penxegahan BPBD Provinsi Jawa Tengah dan Aris Sudaryanto SPd MM, Kepala BPBD Banjarnegara.

Advertisement

Dalam kesempatan ini, Sri Ruwiyati kembali mengingatkan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dalam masa pandemi Covid-19.

Sri Ruwiyati meminta tokoh masyarakat terutama kader PDI Perjuangan Sigaluh untuk membangun pemerintah daerah, khususnya dalam menyosialisasikan protokol kesehatan Covid-19.

Gerakan 3M (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak) diharapkan menjadi budaya di semula lapisan masyarakat Banjarnegara khususnya Kecamatan Sigaluh.

Dalam kaitan dengan mitigasi bencana, Ruwiyati berpesan kepada semua tokoh masyarakat Banjarnegara terutama yang berada di daerah rawan bencana harap selalu waspada dan dapat menularkan ilmu yang diperoleh dari kegiatan ini.

Masyarakat harus memahami soal kebencanaan, sehingga saat terjadi bencana alam dapat melakukan tindakan spontanitas untuk menyelamatkan individu dan orang lain atau dikenal dengan sebutan tangguh bencana.

Terkait desa tangguh bencana di jelaskan lebih mendalam oleh Muhamad Chomsul, S.ST, M.Eng Kasi Penxegahan BPBD Provinsi Jawa Tengah. 

Chomsul mengharapkan, masyarakat yang berada di daerah bencana alam harus mengenali dan memahami karateristik dan kondisi alam sekitar tempat tinggal.

Sehingga saat terjadi hal yang tidak diinginkan, dapat secara mandiri melakukan misi penyelamatan diri tanpa harus menunggu bantuan dari pemerintah setempat.

Namun demikian untuk membekali masyarakat terkait kebencanaan  memang perlu pelatihan. Dan desa tangguh bencana adalah desa yang mempunyai konsep siapa siaga dengan kekuatan personil dan legislasi dari desa tersebut.

Misalkan peraturan desa yang mengatur dan memiliki program jelas dalam penanganan bencana sehingga dapat meringankan beban dari pemkab setempat.

"Seperti kegiatan kali ini, tujuannya tidak lain untuk membekali tokoh masyarakat  untuk menguasai  ilmu kebencanaan," kata Chomsul.

Sosialisasi semacam ini adalah untuk mengawali terciptanya Desa Tangguh Bencana di Banjarnegara yang hingga saat ini baru ada 6 desa. Sedang untuk tingkat Jateng sudah terbentuk sekitar 500 desa.

Untuk kabupaten Banjarnegara sebagai daerah rawan, menurut Chomsul, dipandang perlu segara dibentuk desa tanggung bencana untuk menggerakkan dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana alam. 

Terlebih saat ini curah hujan sangat tinggi. Bahkan saat terjadi bencana jika mereka sudah terlatih maka akan memberikn solusi dan ketenangan kepada masyarakat atau korban bencana alam.

Sentara Aris Sudaryanto SPd MM, kepala  BPBD  Banjarnegara menyatakan , bahwa  wilayah Kabupaten Banjarnegara 75 persen daerah rawan bencana alam dan paling banyak terjadi tanah berberak dan lonsor.

Banhkan Banjarnegara disebut sebagai Laboratorium bencana karena beragam bencana terjadi di Banjarnegara  kecuali stunami. "Maka dari itu kami, berulangkali menyampaikan kepada desa-desa yang berada di daerah rawan bencana untuk segera membentuk Destana (Desa Tahan Bencana), dengan tujuan untuk menangani kebencanaan dini yang terjadi di desa," jelasnya.

Destana itu tidak hanya fokus menangani masalah bencana alam tetapi juga masalah lain seperti pandemi virus Corona dan wabah lain yang terjadi di tengah - tengah masyarakat kita.

Menyoal Covid-19 di Banjarnegara, Aris Sudaryanto menegaskan, bahwa Banjarnegara saat ini berstatus daerah merah. Bukan hitam seperti banyak disebut warga. 

Saat ini, pasien Covid-19 Banjarnegara di rawat di tiga rumah sakit sebanyak 60 orang dan di rumah singgah sebanyak 16 orang. Banjarnegara itu bukan zona hitam tetapi zona merah.

Oleh karenanya ia kembali meminta seluruh masyarakat wajib menjaga protokol kesehatan dengan mentaati Prokes 3 M. "Mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak serta hindari kerumunan massa. Itulah kebiasaan kita saat ini," tandas Aris Sudaryanto, Kepala BPBD Banjarnegara dalam sosialisasi dan identifikasi daerah rawan bencana yang diselenggarakan BPBD Jateng. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.