Bupati Gunungkidul Badingah Luncurkan Mal Pelayanan Publik
Bupati Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Badingah mengatakan reformasi birokrasi pemerintah daerah dianggap sukses bila memenuhi salah satu kriteria penting yakni tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah setempat.
GUNUNGKIDUL – Bupati Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Badingah mengatakan reformasi birokrasi pemerintah daerah dianggap sukses bila memenuhi salah satu kriteria penting yakni tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah setempat.
Hal itu dia ungkapkan ketika memberikan sambutannya dalam acara peluncuran awal Mal Pelayanan Publik (MPP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul, Rabu (16/12/2020) di kompleks Terminal tipe A Dhaksinarga, Kota Wonosari.
"Kepuasan terhadap pelayanan publik menjadi salah satu indikator penting keberhasilan melakukan reformasi birokrasi," kata Badingah.
Oleh karenanya ia berpesan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta aparatur pelayanannya agar betul-betul menyiapkan segala sesuatunya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Peluncuran awal MPP ini menjadi sejarah Kabupaten Gunungkidul yang patut disyukuri sebab misi untuk memberikan pelayanan publik dengan cepat terjangkau serta akuntabel telah menjadi kenyataan.
"Dengan keberadaan MPP kita berharap warga Gunungkidul maupun dari luar Gunungkidul semakin mudah untuk mengakses pelayanan yang cepat dan nyaman serta akan mendapatkan kepuasan dalam mengurus berbagai perizinan," katanya.
Badingah juga berharap dengan pola-pola layanan publik yang terintegrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini akan menjadikan layanan makin efektif dan optimal serta berdampak positif bagi daya saing secara global dalam hal kemudahan perizinan maupun iklim berusaha di daerah.
"Dengan berbagai kemudahan itu, kita juga berharap bisa menarik investor menanamkan modalnya di kabupaten Gunungkidul sehingga nanti mampu mengakselerasi berbagai bidang pembangunan yang ada di kabupaten Gunungkidul," ujar Bupati perempuan pertama di bumi Handayani ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Gunungkidul Irawan Jadmiko menambahkan bahwa anggaran pembangunan MPP itu bersumber dari APBD Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 dan akan dikembangkan lagi pada tahun anggaran 2021.
Pengembangan MPP pada tahun anggaran 2021 itu untuk lantai 2 meliputi area pinjam pakai bagi perangkat daerah, dan instansi vertikal.
"Untuk peluncuran perdana ini sudah ada pelayanan publik 4 perangkat daerah yakni dinas kependudukan dan pencatatan sipil, badan keuangan dan aset daerah, dinas sosial dan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu," ucapnya saat peluncuran awal Mal Pelayanan Publik (MPP) oleh Bupati Gunungkidul. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
