Bupati Probolinggo Minta Ada Kajian Penundaan Dana Desa Bagi Desa yang Abai Covid 19

PROBOLINGGO – Bupati Probolinggo, Jatim,Tantriana Sari meminta Sekda Soeparwiyono mengkaji penundaan pencairan dana desa yang tidak punya Satgas Penanganan Covid 19.

Perintah diberikan dalam Rapat Koordinasi Bersama Forkopimda di pendapa kabupaten setempat, Rabu (23/12/2020). Kapolres dan Kapolresta Probolinggo, Dandim, Ketua DPRD, perwakilan Kejari setempat dan sejumlah pejabat pemkab hadir.

"Bapak Sekda, tolong dikaji. Satgas desa apa bisa dijadikan syarat pencairan dana desa? Jika tidak ada punishment (hukuman, Red), khawatir semangat kades kendor (dalam penanganan Covid 19, Red)," kata bupati.

Berdasarkan amatan bupati, selama ini yang berjibaku dalam penanganan pandemi masih satgas tingkat kabupaten dan kecamatan. "Untuk tingkat desa, RT dan RW masih perlu dimaksimalkan," ujarnya.

Tantriana mengakui, kualitas SDM kades di Kabupaten Probolinggo menjadi tantangan tersendiri. "Ada yang peduli, ada yang tidak peduli. Ada yang perlu ditotok dulu, baru bisa bunyi," sebutnya dalam rakor.

Wabup Timbul Prihanjoko menambahkan, penerapan protokol kesehatan di masyarakat sudah kendor. Dalam hal memakai masker misalnya. Masyarakat memakai masker hanya bila ada operasi yustisi penegakan protokol kesehatan.

Hal yang sama diungkapkan ketua DPRD, Andi Suryanto. "Ketika sakit, budaya berobat mulai pudar. Bukan takut pada obatnya, tapi pada konsekwensinya," sebut Andi.

Kabupaten Probolinggo terdiri dari 325 desa yang tersebar di 24 kecamatan. Plus lima kelurahan. Daerah dengan tagline Endless Probolinggo ini dihuni 1,2 juta penduduk.

Di antara 29 kabupaten di Jatim, dana desa untuk Kabupaten Probolinggo adalah yang tertinggi dalam dua tahun terakhir. Yaitu sebesar Rp 392 miliar pada tahun 2019, dan Rp 432 miliar pada tahun 2020. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.