Anggota DPRD Sleman Sebut Kemandirian Desa Perlu Program yang Kuat

TIMESINDONESIA, SLEMAN – Anggota DPRD Sleman FPAN H. Ardi, S. Ag, MPar, M.M mengatakan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa menjadi spirit baru dalam pembangunan desa. Namun untuk mewujudkan suatu kemandirian desa diperlukan konsep atau program yang dapat mewujudkan kemandirian tersebut.

“Kemandirian desa bisa dihasilkan melalui potensi daerah masing-masing kalurahan,” ungkap Ardi dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2022 yang digelar oleh Pemerintah Kapanewon Prambanan di Balkondes Tebing Breksi, Sambirejo, Prambanan, bertajuk Mempercepat Kebangkitan Ekonomi dan Pemulihan Kondisi Sosial Masyarakat Sleman, Selasa (2/2/2021).

Advertisement

Acara yang dibuka oleh Wakil Bupati Sleman Hj. Sri Muslimatun, M.Kes dihadiri langsung oleh Panewu Kapanewon Prambanan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman, H. R. Sukaptana, SH, dan Anggota DPRD Sleman Hj. Sumaryatin, S.Sos, MA, Bappeda, dan juga 6 Lurah se-Kapanewon Prambanan.

Ardi dalam kesempatan itu memberikan pemaparan dan solusi dengan mengangkat tema Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Program Desa Preneur, Desa Prima, Desa Wisata dan Desa Mandiri Budaya.

Menurutnya tujuan dari perwujudan kemandirian desa itu sendiri adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dan juga perubahan ekonomi masyarakat sehingga pendapatan daerah juga akan meningkat. Dengan adanya otonomi daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maka Pemerintah Daerah dapat membangun ekonomi dan menjadikan suatu desa yang mandiri sesuai dengan potensinya.

“Dengan adanya program Desa Preneur, Desa Prima, Desa Wisata dan Desa Mandiri Budaya ini dapat membantu perbaikan ekonomi masyarakat dan mewujudkan kemandirian desa,” kata Ardi dalam rilisnya kepada TIMES Indonesia, Rabu (3/2/2021)

Solusi untuk mewujudkan kemandirian desa, menurut Ardi adalah pertama, Desa Preneur merupakan desa yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan unit-unit usaha desa, yang diusahakan oleh desa itu sendiri melalui penguatan pengetahuan dan ketrampilan berwirausaha.

Kedua, Desa Prima merupakan salah satu program untuk meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam wilayah Kapanewon Prambanan melalui peningkatan ekonomi dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia dengan harapan agar dapat mewujudkan perempuan yang maju dan mandiri.

Ketiga, Desa Wisata merupakan komunitas atau masyarakat sebagai subjek atau pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan, kemudian memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat. “Desa wisata ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan mendayagunakan asset dan potensi yang dimiliki desa,” ucapnya

Sebagai contoh, Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan bahwa pemanfaatan cagar budaya harus mempunyai manfaat guna bagi kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestarian. Banyaknya cagar budaya di Kapanewon Prambanan bisa dijadikan salah satu jembatan menjadikan desa wisata.

Keempat, Desa Mandiri Budaya dimana masyarakat harus mampu menggali potensi budaya di wilayah Kapanewon Prambanan secara kreatif dan inofatif, harapannya dengan potensi yang telah digali dapat mewujudkan dan mendorong pertumbuhan warga.

Lanjutnya, dengan adanya perkembangan budaya akan mampu menciptakan lapangan kerja, dan menjadi salah satu cara dalam mengatasi kecilnya lapangan kerja di desa.  

Untuk diketahui Kapanewon Prambanan memiliki 6 kalurahan yakni Kalurahan Bokoharjo terdiri dari 13 padukuhan, Kalurahan Gayamharjo 7 padukuhan, Kalurahan Madurejo 16 padukuhan, Kalurahan Sambirejo 8 padukuhan, Kalurahan Sumberharjo 18 padukuhan, dan Kalurahan Wukirharjo ada 6 padukuhan.

Selain itu Kapanewon Prambanan juga mempunyai sarana umum meliputi Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan, selanjutnya mempunyai obyek wisata, seperti Candi Prambanan, Ratu Boko, Tebing Breksi, Candi Ijo, Candi Plaosan, dan lainnya.

“Harapannya dengan adanya program desa tersebut dapat mewujudkan kemandirian desa dalam menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” papar Ardi Anggota DPRD Sleman FPAN. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.