Kementerian LHK RI Dorong Program Perubahan Iklim Masuk RPJMD di Daerah

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kementerian LHK RI (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) menegaskan, pemerintah khususnya di tingkat Kota dan Kabupaten harus menyadari pentingnya perubahan iklim di daerah masing-masing karena hal ini dapat menurunkan risiko bencana yang akan terjadi imbas perubahan iklim tersebut.

Hal ini disampaikan Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK RI, Dra Sri Tantri Arundhati, MSc dalam dialog Kebijakan Ketahanan Iklim dan Penandatanganan Komitmen Wali Kota untuk Perubahan Iklim secara hybrid di Jakarta, Senin, (31/5/2021).

Advertisement

Kegiatan Dialog Kebijakan Ketahanan Iklim sebagai narasumber Direktur Adaptasi Perubahan Iklim KLHK dan empat Wali Kota yang melakukan penandatanganan komitmen untuk perubahan iklim. (FOTO: Fahmi/TIMES Indonesia) 

Tantri mengatakan, dengan adanya kegiatan dialog dan khususnya penandatanganan komitmen Wali Kota untuk perubahan iklim sudah sangatlah bagus, minimal ada kesadaran pemerintah kota untuk mencegah terjadinya bencana tersebut.

"Dengan adanya penandatanganan komitmen ini, semoga Pemerintah Kota dapat memasukan program perubahan iklim ke dalam RPJMD masing-masing," ucap Tantri usai acara.

Tantri mengungkapkan, ke depan peranan KLHK sendiri akan mendukung dan membantu menyusun aksi adaptasi perubahan iklim kedalam perencanaan pembangunan dan juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program kampung iklim (proklim).

Kegiatan penandatanganan Komitmen Wali Kota Ternate, Mataram, Samarinda dan Bandar Lampung untuk hadapi perubahan iklim yang disaksikan Direktur Adaptasi Perubahan Iklim KLHK dan Sekjend UCLG ASPAC. (FOTO: Fahmi/TIMES Indonesia) 

"Melalui proklim ini, KLHK berharap supaya masyarakat menyadari bahwa perubahan iklim sudah terjadi dan KLHK terus melakukan aksi mitigasi-mitigasi bencana seperti menaman, mengolah sampah dan lainnya," jelas Tantri.

Tantri pun menjelaskan, hingga saat ini KLHK terus berkolaborasi dengan segala institusi dan organisasi untuk mencapai target Proklim yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 sebanyak 20.000 lokasi Proklim hingga tahun 2024 mendatang.

Turut hadir dalam Dialog Kebijakan Ketahanan Iklim dan Penandatanganan Komitmen Wali Kota untuk Perubahan Iklim, Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC Bernadia Irawati Tjandradewi.

Juga hadir di acara Kementerian LHK RI ini, Wali Kota Ternate Tauhid Soleman, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, Wali Kota Samarinda Andi Harun, Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana yang diwakili Asisten Daerah 1, Lalu Martawang. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.