Penanganan Covid-19 di Kota Malang Belum Maksimal, Ini Langkah Wali Kota

TIMESINDONESIA, MALANG – Penanganan Covid-19 di Kota Malang hingga saat ini dirasa masih belum maksimal. Apalagi, setelah disoroti oleh DPRD Kota Malang, ternyata masih banyak hal yang menjadi persoalan hingga saat ini.

Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan, sebenarnya Bed Occupancy Rate (BOR) di Kota Malang sudah ada 1.007 yang terisi.

Namun, yang diisi oleh warga Kota Malang sendiri, hanya 365 bed saja.

Okupansi bed untuk IGD yang sudah mencapai 125 persen tersebut, kata Sutiaji, membuat banyak warganya yang melakukan isolasi mandiri (isoman).

Oleh karena itu, langkah yang diambil olehnya, yakni seperti pengadaan tabung oksigen yang dalam waktu dekat ini akan disiapkan untuk para pasien isoman.

"Okupansi IGD kita 125 persen. Maka kami punya kebijakan nanti ada yang namanya tabung oksigen yang kami ambil dari negara tetangga. Pengadaan 600 tabung itu nanti akan kami siapkan di tanggal 10 Agustus 2021," ujar Sutiaji, Minggu (1/8/2021).

Untuk penambahan BOR, seperti di RSUD Kota Malang, lanjut Sutiaji, bukan hanya sekedar menambah saja. Namun yang menjadi persoalan adalah, bagaimana kejelasan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Hal itu, dilakukan untuk bisa mendapatkan jaminan pembiayaan oleh Kemenkes bagi para nakes maupun bed yang perlu persetujuan langsung dari Kemenkes.

"Saya koordinasi dengan de Kohar ada penambahan centra IGD di jalan depan IGD RSSA. Itu jalannya di tutup, diberikan tenda untuk dibuka bed penambahan. Itu untuk menunggu di jalan," ungkapnya.

Sutiaji menjelaskan, ketika ada penambahan bed, seperti di RSSA maupun di dalam RSUD sendiri, perlu ada peralatan lain, seperti oksigen dan ventilator yang harus dikoordinasikan dengan Kemenkes untuk pembiayaannya seperti apa.

"Belum dapat jawaban dari pusat. Ketika IGD ditambah, oksigen gimana pembiayaannya. Seperti di RSUD kami tempatkan penambahan 60 sampai 70, tapi kami tetep koordinasi dengan Kemenkes terkait cover biaya," jelasnya.

Sementara itu, kekurangan tenaga kesehatan (nakes) yang saat ini terjadi di Kota Malang, kata Sutiaji, masih terus berupaya untuk berkoordinasi dengan perguruan tinggi dalam hal rekruitmen para nakes dari fakultas kedokteran.

"RSSA dan RSUD saat ini kekurangan nakes. Awal dibuka pendaftaran ada 20 yang daftar, ketika tes hanya 3 orang saja yang datang. Rasio para pasien dengan nakes sekarang tidak terpenuhi. SE Kemenkes yang membolehkan perawat yang belum lulus diktwe untuk direkrut, itu kami manfaatkan. Sudah saya koordinasikan dengan perguruan tinggi untuk menugasi mahasiswanya," tuturnya.

Dengan ini, cara awal yang dilakukan Pemkot Malang adalah bersosialisasi melalui camat dan lurah untuk menuntuk warganya bagaimana harus tetap taat dalam protokol kesehatan (prokes) sembari melakukan edukasi dalam Penanganan Covid-19 yang nantinya akan dikoordinasikan dengan puskesmas setempat.n"Covid-19 ini tidak ada yang tahu. Saat ini luar biasa dengan adanya varian baru. SOP harus diketahui. Ketika sosialisasi tidak masif dan masyarakat abai prokes, maka rupa-rupanya kita harus bersahabat dengan Covid-19," pungkasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement