DPD Golkar Minta Pemkab Sragen Kaji Ulang Hutang Rp200 Miliar

TIMESINDONESIA, JAKARTA – DPD Partai Golkar Sragen meminta Pemkab Sragen mengkaji lebih dalam terkait rencana pengajukan pinjaman senilai Rp200 miliar ke Bank Jateng untuk tahun anggaran 2022 - 2023.

Meski pinjaman diperuntukkan pembangunan sejumlah infrastruktur di Kabupaten Sragen, rencana berhutang ratusan miliar tersebut dinilai belum begitu perlu dilakukan.

Advertisement

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sragen, Pujono Elli Bayu Effendi di sela rapat badan anggaran di DPRD Sragen. 

Kepada wartawan, politikus yang akrab di sapa Bayu Asongan tersebut mengatakan Golkar belum bisa memberi keputusan apakah menolak atau menyetujui terkait wacana pengajuan pinjaman masa anggaran 2022- 2023 yang kini sedang di bahas DPRD.

Menurut Bayu, sikap Golkar baru akan disampaikan setelah nanti dirapatkan di internal DPD Partai Golkar. Ia menilai wacana mengajukan hutang untuk membangun itu dinilai bukan kebijakan yang tepat.

"Kami hanya kasih gambaran kalau bisa ojo utang. Masih banyak jalan keluar lain untuk mbangun,” paparnya didampingi Ketua Fraksi Golkar, Sri Pambudi.

Bayu yang saat ini duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Sragen, mendorong pemerintah, dalam hal ini bupati, berupaya mencari sumber alternatif lain di luar melakukan pinjaman.

Misalnya dengan mengupayakan mencari bantuan dana segar ke pusat melalui lobi jalur partai.

Terlebih, bupati berlatar belakang partai yang saat ini menjadi pemenang dan menguasai jenjang pemerintahan di atasnya yakni Gubernur dan pusat.

“Dan itu sudah dilakukan ketika salah satu kader terbaik Golkar yaitu Pak Agus Fatchur Rahman menjadi Bupati Sragen. Meski Golkar tidak jadi partai pemenang, beliau tetap bisa mendapat bantuan dari pusat. Bisa membangun RSUD Rp100 miliar dan 11 kantor kecamatan. Kalau yang partainya nggak menang saja bisa, yang partainya berkuasa mestinya lebih bisa. Kalau itu sudah nggak bisa dilakukan, mungkin baru berhutang. Tapi sekali lagi utang itu opsi terakhir,” terangnya.

Lebih lanjut, Bayu menggambarkan rencana berhutang itu justru dikhawatirkan akan menggangu kelangsungan program pelayanan ke masyarakat.

Sebab nantinya anggaran di OPD atau dinas, pasti akan terpangkas untuk membayar angsuran dan bunganya. Imbasnya, kegiatan di OPD atau anggaran untuk pelayanan masyarakat akhirnya jadi banyak berkurang.

Di sisi lain, ia menilai perlu dilakukan kajian komprehensif terkait proyek-proyek yang akan dibangun dari hasil utang itu.

Pinjaman yang bakal digunakan untuk revitalisasi Pasar Nglangon, menurutnya sebenarnya masih belum begitu darurat dan mendesak untuk dibangun.

“Wong misalnya nggak dibangun dulu, 2 tahun lagi pasar itu juga belum ambruk. Ditunda dulu kan masih bisa. Apalagi utang di bank harus mbayar bunga. Nah kalau ratusan miliar itu bunganya kan juga besar. Daripada miliaran untuk dikasihkan ke bank, mending dipakai melayani wong mlarat, memberi bantuan atau pemberdayaan kan malah manfaat,” tandas DPD Partai Golkar. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.