Anggota DPR RI Nasril Bahar Berharap Darmawan Prasodjo Tak Cepat Kaya Selama Pimpin PLN

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Nasril Bahar mengingatkan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Darmawan Prasodjo untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia.

Dengan 'asupan' Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 5 Triliun, PLN di bawah komando baru Darmawan Prasodjo diharapkan bisa bekerja secara maksimal.

Sebab 'asupan' PMN merupakan uang negara dan realisasi dari program PLN bisa dipertanggungjawabkan pelaksanaan anggarannya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Yakni dengan mengedepankan efisiensi, profesionalitas dan akuntabilitas. 

"Setiap tahun ini terus kita ditomboki, disuntik dengan PMN. Sejak lima tahun lalu, setiap tahunnnya antara 5 sampai 10 triliun. Saya berharap bapak bisa mengakhiri ini, (apalagi) ditahun 2022 telah disepakati PMN sebesar Rp 5 triliun," kata Nasril Bahar. 

Hasil itu disampaikan langsung kepada Dirut PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dan jajarannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 26 Januari 2022. 

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto itu, secara umum paparan Darmawan Prasodjo yang baru pertama mengikuti rapat di DPR sebagai Dirut PLN itu disebutnya sangat menggembirakan. Sebab ada semangat dari Darmawan untuk membawa perubahan di tubuh PLN menjadi lebih baik. 

"Dari apa yang dispresentasikan, sesungguhnya kami memberikan support. Semoga ini menjadi keberhasilan kita didalam menyanggupi kecukupan energi ke depan," jelas legislator dari Dapil Sumatera Utara III itu.

Apresiasi juga disampaikan terkait rencana Dirut PLN dalam menangani permasalahan Domestic Market Obligation (DMO) batubara. Berikut kesimpulan presentasi Darmawan mengenai Bersih dan Murah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia. 

"Bersih dan murah, saya pikir ini perlu menjadi moto baru, sehingga ke depan tidak lagi menjadi sengketa politik menyangkut persoalan harga. Bersih murah ini bisa menjadi kesepakatan kita ke depan. Saya support," terang Nasril Bahar. 

Dirut PLN baru dalam kacamatanya sedang menyesuaikan diri, terutama dengan program-program yang sudah berjalan sebelumnya. Karena itu, pihaknya akan memberikan waktu bagi Darmawan Prasodjo untuk 'mengeksekusi' beberapa poin yang dipresentasikan di Komisi VII DPR.

"Kita biarkan dulu Dirut Baru bekerja, di samping pengawasan tetap kita laksanakan. Apakah ini akan benar-benar terjadi, saya pikir kalau semangat yang akan dibangun dengan tim baru, saya berharap tidak sekedar lips service, harapan demi harapan tanpa kenyataan," ucapnya. 

Anggota Fraksi PAN itu menambahkan, dirinya juga akan melihat apakah Darmawan akan membersihkan 'benalu' dilingkungan kerjanya. Atau dalam bahasa Nasril disebutkan sebagai 'begundal'. Sekaligus akan melihat apakah Dirut PLN baru juga akan menciptakan oligarkhi-oligarkhi baru ditubuh PLN. 

"Ekspektasi dari orang muda ini agak tinggi, kita harap jangan cepat kaya dia. Karena kalau orang maunya cepat kaya itu yang sesungguhnya akan terjadi inefisiensi," pungkas Nasril Bahar. 

Sebelumnya, Dirut PT PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan enam visi besar PLN ke depan. Pertama, enforcement DMO dan reformasi menyeluruh manajemen batubara PLN menjamin krisis batubara tidak akan terulang kembali.

Enforcement DMO yang sebelumnya dilakukan secara tahunan telah diubah oleh Menteri ESDM menjadi bulanan. Melalui perubahan itu, enforcement yang semula lemah menjadi dapat dioperasionalisasi dengan kuat karena penambang tidak akan dapat ekspor bila belum memenuhi volume kontrak ke PLN.

Reformasi (juga) dilakukan PLN dengan merubah kontrak yang semula berorientasi jangka pendek menjadi kontrak jangka panjang, serta dari yang sebelumnya dengan trader menjadi dengan penambang.

Reformasi pengawasan pasokan, dari semua berfokus pada unloading menjadi loading sehingga tindakan koreksi apabila terjadi kegagalan pasokan dapat dilakukan sesegera mungkin. 

Kedua, pemerintah memberikan dukungan kepada PLN untuk mendapatkan kepastian pasokan dengan melakukan koreksi atas rendahnya kepatuhan pemasok dalam memenuhi DMO melalui penugasan pasokan untuk mengatasi krisis batubara menjadi kondisi aman dengan stok batubara 15-20 hari

"Ketiga, tindakan tegas telah dilakukan PLN dengan melakukan terminasi kontrak dan blacklist kepada pemasok yang tidak memenuhi kontrak, hal tersebut secara otomatis menyebabkan pemasok itu tidak dapat melakukan ekspor," jelas Darmawan. 

Keempat, sistem digital monitoring PLN terintegrasi dengan sistem Minerba sehingga apabila terjadi kegagalan loading maka dari Sistem Minerba langsung menerbitkan surat peringatan kepada pemasok dan otomatis mengunci sehingga pemasok tidak dapat ekspor sampai volume kontrak maupun DMO terpenuhi. 

Kelima, untuk mendukung bisnis serta memperbaiki ekosistem logistik dan rantai pasok batubara, PLN melakukan percepatan pembayaran tagihan transportasi dan pasokan batubara. Sistem transportasi dari yang semula berlangsung 60-120 hari kerja, dipercepat maksimal menjadi 7 hari kerja setelah loading dan maksimal 14 hari kerja setelah unloading.

"Proses pembayaran tagihan batubara yang sebelumnya manual, bertransformasi menggunakan sistem digital sehingga mempercepat dari 90 hari dan dipangkat menjadi 30 hari," kata Darmawan.

Keenam, Dirut PLN menjabarkan mengenai penghentian operasional anak perusahaan PLN yaitu PT PLN Batubara.

Langkah-langkah yang sedang dilakukan PLN adalah melakukan audit secara komprehensif terhadap PLNBB, mengalihkan kontrak batu bara PLNBB menjadi tersentralisasi di PLN, serta memproses pembubaran PNNBB sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas khususnya mengenai bab Pembubaran. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.