Kendalikan Inflasi Daerah, Menko Perekonomian RI Arahkan Pemda Fokus 8 Langkah

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto kembali mengarahkan kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) fokus pada delapan langkah yang harus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dalam pengendalian inflasi daerah dan memastikan ketersediaan pasokan.

Arahan Menko Perekonomian RI yang pertama adalah perluasan kerja sama antardaerah (KAD), terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas.

“Kedua, meningkatkan pelaksanaan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholders, termasuk peningkatan program ketersediaan pangan dan stabilitas harga (KPSH) untuk segera menstabilkan harga beras,” jelas Menko Perekonomian RI saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Surabaya, Rabu (14/9/2022).

Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto pada Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Surabaya, Rabu (14/9/2022). (Foto: Kemenko Perekonomian for TIMES Indonesia)

Ketiga, lanjut Menko Perekonomian RI, memperluas kerja sama dengan pelaku digital pertanian dalam peningkatan produktivitas maupun pemanfaatannya untuk memperlancar distribusi bahan pangan ataupun produk pertanian lainnya.

Menko Perekonomian RI menyebutkan, mempercepat implementasi program tanam pangan pekarangan (misalnya cabai) pun harus dijalankan guna mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun. Dalam jangka menengah, pengembangan program closed loop dalam hilirisasi produk hortikultura dapat terus diperluas. Ditambah juga dengan memperkuat sarana-prasarana penyimpanan produk hasil panen (misalnya cold storage), khususnya di daerah sentra produksi agar umur simpan lebih panjang, maupun di daerah konsumen untuk menjamin kecukupan pasokan lebih lama.

Selanjutnya, keempat, menggunakan anggaran belanja tidak terduga dalam pengendalian inflasi, mengoptimalkan dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2 persen dana transfer umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial.

Kelima, mempercepat implementasi program, tanam pangan pekarangan, misalnya cabai untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun.

“Keenam, menyusun neraca komoditas pangan strategis oleh seluruh pemerintah daerah,” Menko Perekonomian RI.

Sedangkan ketujuh, memperkuat sarana prasarana penyimpanan produk hasil panen terutama di daerah sentra produksi.

"Terakhir memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabilisasi harga," ujar Menko Perekonomian RI.

Selain itu, Airlangga juga meminta pemerintah daerah untuk bisa menguasai data-data komoditas yang menjadi penyumbang inflasi agar inflasi secara nasional tetap terjaga.

Para pemenang TPID Awards 2022 sebagai bentuk apresiasi kepada TPID dalam pengendalian inflasi di daerah. (Foto: Kemenko Perekonomian for TIMES Indonesia)

Menko Perekonomian RI menambahkan, inflasi Indonesia saat ini 4,69 persen, namun inflasi tersebut masih terjaga karena transmisi inflasi impor belum masuk akibat subsidi. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus siaga untuk menghadapi potensi kenaikan inflasi dengan memperhatikan komoditas-komoditas yang mendorong terjadinya inflasi.

Beberapa komoditas yang perlu dijaga meliputi bawang, cabe merah, cabe rawit, minyak goreng, daging. Sedangkan khusus yang di-administered price adalah tarif angkutan.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, diperlukan sinergi dan gotonng royong antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi.

"Gotong royong sangat kita hayati dalam budaya Indonesia. Semangat itu yang diharapkan mampu mengendalikan inflasi," kata Perry

Menurut Perry, terdapat tiga hal penting dalam pengendalian inflasi nasional, yaitu pertama, tren kenaikan inflasi saat ini disebabkan oleh kenaikan harga pangan bergejolak, sehingga GNPIP menjadi urgensi tersendiri untuk mengatasi gejolak harga tersebut agar tingkat inflasi volatile foods dapat turun di bawah 5 persen.

Kedua, upaya pengendalian inflasi perlu diperkuat dengan mencermati bagaimana dampak rambatan kenaikan BBM dan efektivitas subsidi penyangga sosial, guna menjaga daya beli masyarakat.

“Terakhir, menindaklanjuti arahan Presiden pada Rakornas Pengendalian Inflasi dan Rapat 12 September 2022, perlu diperkuat sinergi dan berbagai upaya agar mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Perry saat Rakorpusda TPIP dan TPID bersama Menko Perekonomian RI. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement