Lantik Kepala LKPP, Presiden Jokowi: Tingkatkan Digitalisasi UMKM

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Presiden Jokowi (Joko Widodo) resmi melantik Hendrar Prihadi sebagai Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) masa jabatan 2022-2027, Senin (10/10/2022) di Istana Negara, Jakarta.

Diketahui, pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Advertisement

"Mengangka Hendrar Prihadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhitung sejak saat pelantikan," demikian keputusan Presiden Jokowi.

Setelah pembacaan Keputusan Presiden oleh Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet Farid Utomo, prosesi dilanjutkan dengan pengucapan sumpah oleh pejabat yang dilantik.

"Demi allah saya bersumpah, saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab," demikian Presiden Jokowi mendiktekan sumpah jabatan.

"Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela," jelasnya lagi.

Sekedar informasi, Hendrar menggantikan Kepala LKKP sebelumnya yaitu Abdullah Azwar Anas yang diangkat menjadi Menterinya Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB.

Hendrar Prihadi sebelumnya adalah pejabat dua periode Wali Kota Semarang. Ia terhitung menjabat sejak 17 Februari 2016. Ia juga menjabat sebagai Wali Kota Semarang periode 2013-2015 dan wakil Wali Kota periode 2010-2013. Ia juga tercatat pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2009-2014.

Digitalisasi UMKM

Presiden Jokowi mengatakan, berdasarkan rekam jejaknya, Hendrar Prihadi  adalah sosok yabg tepat untuk memimpin LKPP.

"Saya kan sudah kenal lama Pak Hendrar Prihadi sebagai Wali Kota Semarang dya periode. Saya mengikuti rekam jejaknya, track record-nya,  juga kemampuan dan kapasitasnya dalam mengelola sebuah organisasi," kata Presiden Jokowi.

Ia berharap agar Hendi dapat terus memperbaiki tata kelola di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah agar dapat memberikan pelayanan yang semakin baik. Ia menyampaikan, nilai pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat mencapai ratusan triliun.

"Nanti kalau daerah ikut masuk bisa menjadi ribuan triliun. Yang paling penting sistemnya terus diperbaiki sehingga ruang-ruang untuk utamanya dalam rangka pengadaan barang dan jasa itu betul-betul bisa dikelola dan dikendalikan," katanya.

Secara khusus Kepala Negara meminta Hendi untuk meningkatkan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)  melalui e-katalog sekaligus menyukseskan Gerakan Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

"menyelesaikan utamanya produk-produk UMKM supaya semakin banyak, semakin meningkat yang bisa masuk ke e-katalog, bauk e-katalog yang du pusat maupun e-katalog lokal. Ini penting, sehingga gerakan Cinta produk dalam negeri betul-betul nanti terimplementasikan dalan hal belanja pemerintah, BUMN, dan oleh daerah," tandas Presiden.

Presiden Jokowi  juga mengungkapkan alasannya memilih Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta.

"Saya juga kenal Pak Heru sudah lama sekali, sejak jadi Wali Kota di DKI,  kemudian waktu memegang Badan Keuangan, saya tahu betul rekam jejak, cara bekerja, kapasitas, kemampuan, saya tahu semuanya. Dan, komunikasinya sangat baik dengan siapapun," kata Presiden Jokowi.

Ia berharap, Budi dapat melakukan percepatan-percepatan dalan menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh DKI Jakarta.

"Kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta macet, banjir, harus ada progres perkembangan yang signifikan, dan yang ketiga hal yang berkaitan dengan tata ruang," ujarnya.

Demikian penjelasan Presiden Jokowi setelah resmi melantik Hendrar Prihadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP Masa Jabatan 2022-2027. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.