Bupati Bandung Apresiasi Cibiru Wetan Masuk Percontohan Desa Antikorupsi KPK RI

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung melewati proses penilaian Desa Antikorupsi dari KPK RI.

Penilaian Desa Antikorupsi tersebut dilakukan langsung oleh Tim Penilai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI bertema, "Berawal dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi".

Advertisement

"Saya sangat mengapresiasi dengan adanya penilaian desa antikorupsi yang dilaksanakan di Desa Cibiru Wetan," kata Bupati Bandung usai menghadiri giat penilaian Program Desa Antikorupsi KPK RI, di Aula Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, Selasa (25/10/2022).

Menurutnya, dalam mewujudkan Desa Antikorupsi, kebijakan dengan konsep pentahelix perlu dikedepankan.

"Kunci pentahelix itu transparan. Jadi kalau misalkan  kita transparan, berapapun nilainya, masyarakat, para agnia atau pengusaha di sekitar kita akan memberikan. Selama program-program itu diterapkan," ungkap Bupati Bandung.

Bupati mengatakan Desa Cibiru Wetan dijadikan desa percontohan untuk desa-desa lainnya di Kabupaten Bandung dalam hal antikorupsi.

"Karakter antikorupsi itu bisa mulai dibangun di tingkat desa. Saya sangat mengalaminya saat saya masih menjadi Kepala Desa Tegalluar Bojongsoang. Saya berharap bahwa Desa Cibiru Wetan salah satu desa percontohan untuk ke depannya. Mungkin nanti bukan jadi percontohan bagi desa-desa di Kabupaten Bandung saja, tapi di Provinsi Jabar maupun nasioonal," ungkapnya.

Bupati Dadang Supriatna berharap kebiasaan antikorupsi perlu ditingkatkan dari sekarang. Sebab semakin ke depan kita harus lebih transparan, khususnya dalam penggunaan anggaran.

Kang DS, sapaan Dadang Supriatna mengatakan, pemerintah harus terbuka kepada public. Untuk keterbuakaan itu pun, dirinya sudah melakukan penambahan SDM bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung, dengan tujuan untuk mengawasi dari mulai perencanaan, proses pelaksanaan hingga proses pertanggungjawaban anggaran.

"Karena pelaksanaan bisa bagus, tapi tidak bagus dalam hal pertanggungjawaban. Sehingga saat ini, mulai dari proses pelaksanaan terus dikawal, dan saya sudah menugaskan ke Pak Inspektur aga ada para pendamping desa. Jangan sampai melakukan kesalahan. Laksanakan tugas, laksanakan pola penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai terjebak ke hal-hal yang tidak karuan," pesannya.

Kang DSjuga berharap kepada seluruh desa lainnya di Kabupaten Bandung untuk menjadi desa antikorupsi.

"Ini harus terus dilakukan edukasi, seperti halnya yang dilakukan dalam Program Bunga Desa, dan nanti akan melaksanakan kunjungan ke desa-desa. Selain kepada RT, RW, tokoh masyarakat, juga akan dilakukan edukasi. Tentunya dengan cara dialog," kata bupati.

Seperti diberitakan sebelumnya Desa Cibiru Wetan terpilih menjadi salah satu dari 10 Percontohan Desa Antikorupsi di Indonesia yang ditetapkan oleh  pada 7 Juni 2022 di Desa Pakatto, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Tim Bimtek Satgas Desa Anti Korupsi Direktorat Pembinaan Masyarakat KPK RI, Friesmount Wongso menjelaskan, Desa Cibiru Wetan terpilih setelah pihaknya melakukan observasi beberapa desa di Kabupaten Bandung.

"Setelah melalui survei dan observasi, penilaian dari konsultan serta masukan dari Pemerintah Provinsi Jabar, kami tentukan Desa Cibiru Wetan menjadi salah satu desa yang akan dijadikan Desa Percontohan Antikorupsi tahun 2022. Dari 10 provinsi yang ada, Cibiru Wetan terpilih menjadi perwakilan Jabar," terangnya.

Dengan inovasi yang dimiliki dan keterbukaan informasi publik dalam proses pembangungan desa, Friesmount menilai Desa Cibiru Wetan dapat menjadi desa antikorupsi di Indonesia.

"Ke depannya, pembangunan di desa ini menjadi masif dan unggulan di Jabar. Sehingga nantinya desa lain akan mencontoh Cibiru Wetan menjadi desa antikorupsi pertama di Jabar," imbuhnya.

Ia juga memaparkan, untuk menjadi Desa Antikorupsi, terdapat lima Indikator dan 18 sub indikator yang harus dipenuhi.

"Lima komponen tersebut meliputi penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, kualitas pelayanan publik, partisipasi publik, dan kearifan lokal," sebut Satgas Desa Antikorupsi Direktorat Binmas KPK RI. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.