Soal Usulan Flyover Bojongsoang, Bupati Bandung Minta Duduk Bersama dengan Gubernur Jabar

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Usulan pembangunan Flyover Bojongsoang dari Bupati Bandung Dadang Supriatna ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ramai diberitakan termasuk di media sosial.

Gubernur Jabar pun menanggapi terkait usulan Bupati Bandung tersebut agar menyampaikannya secara baik-baik dan tidak melalui media.

Advertisement

Menanggapi hal ini, Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan sebenarnya pihaknya sudah mengajukan untuk pembangunan Flyover Bojongsoang itu secara lisan maupun secara surat tertulis. Namun menurut Bupati Bandung usulannya tersebut hingga kini tidak ada progres yang berarti, sehingga ia pun menyampaikannya dengan ber-statement di media.

Menurut bupati, pengajuan pembangunan Flyover Bojongsoang tersebut dilatarbelakangi dengan pernah dibahasnya masalah Cekungan Bandung bersama Gubernur Jabar.

Dalam pembahasan Cekungan Bandung yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang tersebut salah satunya terkait penyelesaian masalah kemacetan, selain banjir, sampah dan masalah transportasi.

“Artinya ini kan sudah tergambarkan bahwa contoh di Bojongsoang itu sering terjadi kemacetan. Nah, saya sudah usulkan secara lisan untuk solusi kemacetan di Bojongsoang itu,” ungkap Bupati Dadang Supriatna kepada wartawan di Soreang, Rabu (21/2/2023).

Karena tidak ada progres, Dadang Supriatna pun meminta jadwal untuk bertemu dengan Gubernur Jabar melalui ajudannya untuk bisa duduk satu meja berdiskusi.

“Empat bulan lalu, saya sudah meminta melalui ajudannya untuk dijadwalkan bertemu berdiskusi. Tapi sampai sekarang belum ada jadwal untuk saya beretemu,” tukasnya.

Dadang mengaku ia hanya ingin menyampaikan kepada gubernur terkait semua keluhan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bandung.

Kemudian soal janji pembangunan jembatan baru yang disusulkan karena merupakan kewenangan Pemprov Jabar, pun  tidak terealisasi. Akhirnya Bupati Bandung berinisiatif untuk membangun jembatan di Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang yang diusulkan tersebut, dengan pembiayaan dari APBD Kabupaten Bandung senilai hampir Rp12 miliar.

Demikian pula soal perbaikan Jembatan Rancamanyar  dan Jembatan Dayeuhkolot, belum terealisasi juga meskipun sudah diusulkan. Padahal Dadang mengakui sudah bertemu dengan Dinas Bina Marga Jabar untuk membahasnya.

“Akhirnya saya berinisiatif untuk perbaikan darurat Jembatan Dayeuhkolot sebesar Rp 7 miliar dari APBD Kabupaten Bandung,” ungkapnya.

Ia mengakui sempat berstatement di media agar Gubernur Jabar jangan hanya mengurus Kota Bandung saja, tapi juga Kabupaten Bandung.

“Ada 27 kabupaten kota di Jawa Barat dan ini kalau bisa duduk bersama untuk membahas apa yang menjadi prioritas kebutuhan dari masing-masing daerah di Jabar. Saya juga minta keadilan dalam anggaran, agar jangan ditempatkan di suatu daerah saja,” bebernya.

Termasuk soal usulan pembangunan danau retensi banjir yang sudah disiapkan lahannya di lima titik di Kabupaten Bandung.

“Kalau memang usulan kami ke Pemprov Jabar ini tidak beres-beres yan anti kita usulkan saja ke pemerintah pusat,” ujarnya.

Selain masalah kemacetan dan insfrastruktur, imbuh dia, soal penambahan gedung SMA yang baru di Kabupaten Bandung, dari yang diusulkan membangun 22 unit, oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat hanya dijanji 10 unit,kemudian menjadi 6 unit dan sekarang malah menjadi dua unit saja yang diberikan.

“Padahal kita sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan unit sekolah SMA baru itu. Kalau memang Pemprov Jabar tidak bisa mengurus, mengelola SMA/SMK, lebih baik dikembalikan saja lagi ke daerah kabupaten kota kewenangan mengelola SMA/SMK,” kata Bupati Bandung Dadang Supriatna. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.