Soal Korupsi, Menteri PUPR RI: Pejabat Harus Jadi Contoh Bagi 40 Ribu Pegawai PUPR

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR RI) Basuki Hadimuljono dan jajaran pejabat Eselon I Kementerian PUPR RI didampingi pasangan menghadiri Executive Briefing Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (25/5/2023). 

PAKU Integritas merupakan salah satu program penguatan dan pendidikan antikorupsi yang diselenggarakan oleh KPK RI yang ditujukan bagi para pejabat penyelenggara negara. 

Adapun PAKU Integritas meliputi dua kegiatan utama yaitu executive briefing atau pembekalan antikorupsi bagi penyelenggara negara beserta pasangannya dan diklat atau pelatihan pembangunan integritas bagi penyelenggara negara. 

Menteri PUPR RI menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan program PAKU Integritas ini, terutama karena Kementerian PUPR RI yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur pasti selalu berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. 

“Godaannya tentu sangat besar terutama dalam proses lelang karena semuanya pasti ingin menang. Sehingga saya selalu mengingatkan insan PUPR harus kuat, berani, dan berjiwa seni. Kuat karena kompeten, berani karena berintegritas, dan berjiwa seni karena mampu berinovasi dan berimprovisasi,” kata Menteri PUPR RI. 

Untuk mencegah tindakan korupsi, Menteri PUPR RI mengungkapkan Kementerian PUPR RI memiliki 9 strategi pencegahan penyimpangan (fraud). Sembilan strategi tersebut terdiri dari re-organisasi struktur organisasi ULP dan Pokja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ); perkuatan SDM; perbaikan mekanisme penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); pembinaan penyedia jasa; pemeriksaan hasil pekerjaan (system delivery) yang melibatkan BPKP; risk management di Unor, Balai, dan Satker; pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada Unor dan Balai; pembentukan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) dan penguatan kapasitas auditor Inspektorat Jenderal; dan continous monitoring atas perangkat pencegahan fraud PBJ dengan IT Based (PUPR 4.0).

“Sebelumnya semua tahap perencanaan, pengadaan barang dan jasa, dan pelaksanaan dilakukan di bawah direktorat jenderal teknis terkait saja, sehingga sangat rawan penyimpangan. Sehingga kita bentuk Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang menangani pengadaan barang dan jasa, agar direktorat jenderal yang teknis hanya fokus pada perencanaan dan pelaksanaan saja. Kita juga memiliki 3 lapis pengawasan yaitu balai, unit kepatuhan internal, dan Inspektorat Jenderal untuk mendeteksi potensi penyimpangan secara dini,” jelas Menteri PUPR RI. 

Menteri PUPR RI berpesan kepada para pejabat Kementerian PUPR RI untuk mengikuti pelatihan PAKU Integritas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. 

“Mohon jangan asal ikut saja, tapi harus betul-betul dihayati. Kita harus membawa 40 ribu anak buah kita ke arah yang lebih baik,” ucap Menteri PUPR RI. 

Ketua KPK RI Firli Bahuri mengapresiasi Kementerian PUPR RI yang menurutnya telah berhasil melakukan perubahan struktural, instrumental, budaya untuk mencegah tindakan korupsi secara internal. Perubahan struktural melalui pembentukan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Unit Kepatuhan Internal, perubahan instrumental melalui 9 strategi pencegahan korupsi, dan perubahan budaya melalui motto insan PUPR dan 4 Big No’s. 

“Perubahan tersebut menunjukkan PUPR telah sadar bahwa sistem harus diperbaiki dan diperkuat untuk mencegah adanya penyimpangan. Saya yakin melalui pelatihan ini para pejabat PUPR dapat lebih banyak mempelajari budaya antikorupsi sehingga dapat menjadi agen pembangun integritas di instansinya,” ujar Firli.

Disamping Menteri PUPR RI dan jajaran pejabat Eselon I Kementerian PUPR RI, hadir juga Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata dan Plh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Amir Arif. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement