Pemerintahan

Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPRI Prioritas Lanjutkan Pembangunan 23 Bendungan pada 2024

Jumat, 08 September 2023 - 20:31 | 170.11k
Dirjen SDA Kementerian PUPR RI Bob Arthur saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (7/9/2023). (FOTO: Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR RI)
Dirjen SDA Kementerian PUPR RI Bob Arthur saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (7/9/2023). (FOTO: Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR RI)
Kecil Besar

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terus melakukan pembangunan berbagai infrastruktur bidang sumber daya air untuk mendukung terciptanya ketahanan air dan pangan di Indonesia.

Pada Tahun Anggaran (TA) 2024, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR RI mengalokasikan pembangunan 23 bendungan dengan rincian menyelesaikan 15 bendungan on going dengan target selesai tahun 2024, melanjutkan 7 bendungan on going yang alokasinya akan berlanjut ke tahun anggaran berikutnya serta membangung 1 bendungan baru.

Advertisement

Rapat-Dengar-Pendapat.jpgIlustrasi pembangunan bendungan (FOTO: Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR RI)

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR RI Bob Arthur Lombogia mengatakan pada TA 2024 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp21,56 triliun yang digunakan untuk pembangunan 23 bendungan, termasuk revitalisasi Danau Teloko di Sumatera Selatan, Danau Tondano di Sulawesi Utara, Danau Tempe di Sulawesi Selasatan, dan Danau Ayamaru di Papua.

“Pada tahun 2023 anggaran untuk kegiatan bendungan sebesar Rp13,99 triliun, dan tahun 2024 meningkat sebesar 54% menjadi Rp21,56 triliun. Hal ini karena kami harus menyelesaikan 15 bendungan hingga akhir tahun 2024, jumlah ini adalah penyelesaian bendungan terbanyak per tahun sejak tahun 2015,” kata Dirjen SDA Kementerian PUPR RI Bob Arthur dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Adapun 15 bendungan on going yang ditargetkan Kementerian PUPR RI selesai 2024 adalah Bendungan Keureuto dan Rukoh termasuk bangunan pengarah Bendungan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Tiga Dihaji di Sumatera Selatan, Leuwikeris di Jawa Barat, Bendungan Jlantah, Bener, Jragung di Jawa Tengah, Bagong di Jawa Timur, Sidan di Bali, Meninting di Nusa Tenggara Barat, Manikin di Nusa Tenggara Timur, Marangkayu di Kalimantan Timur, Bulango Ulu di Gorontalo, Budong-Budong di Sulawesi Barat, dan Way Apu di Maluku.

Kemudian pembangunan 1 bendungan baru yakni Pelosika di Sulawesi Utara dan 7 bendungan lanjutan yang anggarannya akan berlanjut ke tahun anggaran berikutnya meliputi Bendungan Mbay di Nusa Tenggara Timur yang telah mulai konstruksi sejak 2021, Bendungan Jenelata di Sulawesi Selatan mulai konstruksi sejak 2022, dan 5 bendungan mulai dibangun sejak 2023, yakni Bendungan Cibeet dan Cijurey di Jawa Barat, Bendungan Karangnongko dan Cabean di Jawa Tengah serta Bendungan Riam Kiwa di Kalimantan Selatan.

Lebih lanjut, Bob Arthur menyampaikan secara keseluruhan postur pagu anggaran Ditjen SDA Kementerian PUPR RI tahun 2024 sebesar Rp47,64 triliun yang digunakan untuk mendukung program ketahanan Sumber Daya Air senilai Rp45,09 triliun dan dukungan manajemen sebesar Rp2,54 triliun.

Untuk program ketahanan SDA, selain pembangunan bendungan dan revitaliasi danau, Kementerian PUPR RI juga mengerjakan pembangunan 4.000 hektare daerah irigasi dan rehabilitasi serta peningkatan irigasi seluas 38.000 hektare dengan anggaran Rp4,17 triliun.

“Kemudian juga dilakukan pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai sepanjang 58,5 km, pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 2,5 m3 per detik, dan pembangunan 7 embung dan sumur bor di daerah kekeringan,” kata Bob Arthur.

Dikatakan Bob Arthur, program ketahanan SDA prioritas lainnya meliputi kegiatan operasi dan pemeliharaan dengan anggaran Rp7,08 triliun. Anggaran tersebut termasuk untuk Padat Karya Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), cadangan bencana, pengadaan alat berat, dan bahan banjiran.

Selanjutnya, Kementerian PUPR RI juga melakukan kegiatan pengadaan tanah meliputi pengadaan tanah untuk kegiatan Non Program Strategis Nasional (PSN), ganti rugi tegakan, dan BOP dan administrasi pengadaan tanah. “Kami juga alokasikan anggaran sebesar Rp1,17 triliun untuk dukungan teknis lainnya seperti program pengendalian lumpur Sidoarjo dan pelaksanaan Turbinwas di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo,” kata Bob Arthur.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Faizal R Arief
Publisher : Sofyan Saqi Futaki

TERBARU

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES