Bupati Majalengka Karna Sobahi: APBD adalah Hak dan Milik Rakyat

TIMESINDONESIA, MAJALENGKA – Memasuki tahun 2022 lalu, ketika pandemi Covid-19 dinyatakan endemi, Bupati Majalengka mulai mengarahkan anggaran recovery sosial Pemkab Majalengka untuk membangkitkan perekonomian dengan mengucurkan dana bantuan kepada masyarakat.

Bupati Majalengka, H Karna Sobahi mengatakan, berbagai bentuk dan sasaran program bantuan ditujukan kepada para menerima manfaat.

Advertisement

"Ada yang diberikan langsung tunai melalui bantuan sosial, ada juga yang dibangunkan infrastruktur seperti pembangunan rumah layak huni. Begitu pula dengan UMKM, pedagang kaki lima hingga petani mendapatkan bantuan," kata Bupati Karna Sobahi, Kamis (5/10/2023).

Dikatakannya, bahwa selama dua tahun terakhir anggaran banyak dialirkan langsung untuk rakyat dalam upaya program pemulihan ekonomi nasional pasca pageblug Covid-19.

Namun demikian, dirinya menyatakan bahwa hal itu demi melindungi rakyatnya agar terhindar dari kemunduran sosial, serta memberi dukungan kepada UMKM dan dunia usaha agar mampu bertahan serta mampu kembali menjalankan usahanya.

"APBD Majalengka itu adalah hak dan milik rakyat. Lagi pula saya merasa jadi bupati ini berkat tangan-tangan dan doa dari rakyat," ucapnya.

Begitu juga dengan tahun ini, Pemkab Majalengka akan kembali mengucurkan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya. Ini sebagai wujud dari upaya kesinambungan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

"Untuk pelaksanaan program kegiatan tersebut, kita menganggarkannya sebesar Rp 68 miliar bagi 330 desa dan 14 kelurahan," ujar Bupati Karna Sobahi.

Ditegaskannya, bahwa hal itu sesuai dengan esensi dari APBD Majalengka itu sendiri, yakni milik dan pro rakyat. Bahkan, dalam tahun 2023, dirinya telah meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar merancang bangun APBD yang benar-benar bisa mampu mendorong terhadap pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, pola ini searah dengan teori employing people dalam tata kelola pemerintahan, yaitu memberikan penghargaan, kepercayaan kepada rakyat untuk menggagas dan berinovasi dalam penggunaan anggaran melalui program padat karya tersebut.

"Biarkan rakyat bergerak sendiri. Nanti penggunaannya tergantung kebutuhan di daerahnya masing-masing. Anggaran sebesar Rp.200 juta untuk setiap desa dan kelurahan yang terlibat dalam program ini diharapkan akan memberikan kontribusi riil pada penghidupan masyarakat setempat. 

"Kami ingin rakyat terlibat langsung dan mendapatkan upah dari program ini. Dengan cara ini, kita tidak hanya memberdayakan mereka, tetapi juga menciptakan hasil yang berkelanjutan dan bermanfaat," jelas bupati.

kegiatan padat karya tunai di salah satu desa di Kabupaten Majalengka. (FOTO: Jaja Sumarja/TIMES Indonesia)

Dikatakannya, bahwa salah satu aspek kunci dalam pelaksanaan program ini adalah pengawasan ketat. Pemkab Majalengka bakal menurunkan tim khusus dari inspektorat guna memastikan padat karya tunai berjalan dengan transparan dan sesuai dengan rencana.

Meskipun demikian, bupati menekankan bahwa fondasi sistem yang kuat harus dibangun terlebih dahulu. Hanya dengan memiliki fondasi yang kokoh, program ini dapat berjalan sejalan dengan harapan dan ekspektasi yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut bupati memaparkan, bahwa program padat karya tunai ini tidak hanya menciptakan peluang pekerjaan dan penghasilan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas.

Memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat lokal, menurutnya dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui program padat karya tunai yang digulirkannya itu, Bupati Majalengka, Karna Sobahi menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pendekatan inovatif. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.